Lombok Post
Metropolis

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

DAMPINGI: Aktivis perempuan Nyayu Ernawati (kiri) dan Baiq Nuril Maknun (kanan), tengah mengajari Rafi, putra bungsu Nuril menulis dan membaca, di perumahan BHP, Labuapi, Lombok Barat, Kamis (15/11) lalu.

MATARAM-Putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus Baiq Nuril Maknun mengundang keprihatinan banyak pihak. MA menetapkan, Nuril telah melanggar pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan.

Ketua Dewan Pembina Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Nyayu Ernawati menilai putusan MA tersebut tidak tepat. “Ini kado pahit bagi penegakan hukum di negara kita, terutama bagi perempuan,” sesal Nyayu.

Nyanyu merupakan salah satu aktivis wanita yang aktif mendampingi Nuril sejak kasus ini bergulir tahun 2017 lalu. Saat ini ia bersama aktivis wanita lain tengah mencari cara agar mantan honorer tata usaha di SMA 7 Mataram itu dapat bertemu Presiden Joko Widodo. Nyayu yakin presiden dapat dapat memberi keadilan bagi Nuril.

“Kita berharap ada pertimbangan khusus dari presiden,” harap Nyayu.

Ia melihat kasus yang dialami Nuril berdampak secara langsung pada anak-anaknya. Bahkan anaknya yang paling bungsi Raffi sampai membuat surat untuk presiden, mengadukan nasib ibunya.

“Dampaknya sangat besar bagi anak-anaknya,” tekannya.

Nyayu juga menyinggung pelapor Nuril yakni H Muslim. Menurutnya Muslim seharusnya yang dihukum. Karena persoalan ini bermula dari tudingan pelecehan seksualnya pada Nuril.

“Nuril hanya membela harga dirinya,” cetusnya.

Tapi yang terjadi, Nuril yang merupakan korban pelecehan seksual oleh Muslim yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA 7 Mataram, harus menerima dirinya divonis bersalah.

“Sementara pelaku malah dapat promosi jabatan. Lalu keadilan itu ada di mana?” sindirnya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, Muslim sudah bekerja sesuai aturan sesuai dengan tata aturan promosi dan mutasi jabatan. Selain itu penggeseran Muslim dari jabatan kepala sekolah juga karena melihat kasus yang mendera Muslim dan Nuril.

Tapi ia tidak bisa membabi-buta memberikan punishment pada Muslim. Karena pada kasus ini Muslim sebagai pelapor. Muslim juga bukan objek peradilan yang harus ditimbang benar atau salah. Ia khawatir juka Muslim diberi sanksi, pemkot justru terkesan subjektif.

“Tapi saya sangat prihatin (atas kasus yang menimpa Nuril ini),” terangnya.

Ia merasa perlu menetralisir situasi di SMA 7 Mataram. Dengan menarik posisi Muslim ke posisi sesuai kopetensinya. Jabatan baru yang diberikan dinilainya tidak terkesan menghukum atau mengistimewakannya.

Namun belakangan Ahyar berjanji akan mengevaluasi kembali jabatan Muslim. Mencari data dan fakta untuk pertimbangan dalam mutasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

“Kasus ini akan jadi bahan evaluasi jabatan (muslim) saat mutasi nanti,” tekannya.

Ahyar merasa perlu mempertimbangkan keputusannya. Melihat dari semua sisi kasus yang membelit pejabatnya dengan Nuril. Sehingga keputusan pengangkatan jabatan nantinya bisa lebih adil bagi semua pihak.

“Saya akan pertimbangkan ini baik-baik,” yakinnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Pemprov NTB Akhirnya Buka Pendaftaran PPPK , Honorer Diberi Waktu Dua Hari

Redaksi LombokPost

Empat Hewan Pembawa Rabies Ditemukan Balai Karantina

Redaksi LombokPost

RSUD Kota Mataram Siapkan Aplikasi SIMRS

Redaksi LombokPost

Kaderlan Pencari Damai di Rumah Panggung dari Kayu Bekas

Redaksi LombokPost

Pemkot Mataram Angkat Tangan Tak Ikut Pendaftaran PPPK Serentak

Redaksi LombokPost

Permintaan Eliminasi Anjing Cukup Tinggi

Redaksi LombokPost

Baru Tiga Kecamatan Punya RDRT

Redaksi LombokPost

Fatwir Jabat Kadis Pendidikan

Redaksi LombokPost

Miftah: Penertiban Pelanggaran Tata Ruang Akan Dilanjutkan!

Redaksi LombokPost