Lombok Post
Metropolis

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

H AHYAR ABDUH

MATARAM– Upah Minimum Kota (UMK) Mataram ditetapkan sebesar Rp 2.013.165. UMK Mataram ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Besarnya UMK ini sudah sesuai dengan rumus baku yang tertuang dalam PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Sesuai hasil perhitungan atas kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka kabupaten/kota harus menaikan  UMK sebesar 8,03 persen dari UMK tahun berjalan.

“Kita tidak bisa keluar dari aturan ini,” tegas Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Setelah UMK ditetapkan gubernur, Ahyar menegaskan pemerintah punya tanggung jawab memastikan semua pengusaha di Kota Mataram patuh pada aturan. Jika tidak menerapkan ketentuan UMK ini, pengusaha yang bersangkutan bisa dipidana.

Ahyar sendiri menganggap dinamika pro dan kontra terkait UMK masih wajar. Agar tidak jadi salah kaprah, ia ingin instansi terkait lebih aktif melakukan sosialisasi. Terutama pada pengusaha dan pekerja, agar kenetuan UMK ini dapat dipatuhi bersama.

“Sosialisasikan dan kawal hasil ini,” pintanya.

Keputusan yang telah diambil ini ia yakin telah melalui proses pertimbangan yang panjang. Karenanya Ahyar ingin agar pekerja dan pengusaha menerima kenaikan UMK tersebut.

Ahyar menilai, naiknya upah akan meningkatkan produktivitas pekerja. Namun jika UMK terlampau tinggi, dapat mengancam keuangan perusahaan. Karenanya melalui dewan pengupahan, diambil jalan tengah dalam menentukan UMK.

Karenanya ia tidak ingin ada suara-suara sumbang lagi dari pengusaha terkait penetapan UMK ini. Apalagi sampai mengancam ingin melakukan PHK besar-besaran.

Tidak hanya itu, keputusan UMK ini juga akan jadi pertimbangan kota dalam menentukan upah honorer di Kota Mataram. Sejauh ini upah yang diterima para honorer belum sesuai dengan UMK.

“Ini sedang kita kaji, agar sesuai aturan,” ujarnya.

Ia juga mempertimbangkan usulan-usulan efektivitas kerja para honorer. Agar semua bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Saya belum bisa berkomentar soal ini, karena semua dalam proses pengkajian,” tandasnya.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Umaroh Sri Rahmawati mengungkapkan, perwakilan dewan pengupahan dari kalangan pekerja atau pengusaha masing-masing memiliki pandangan berbeda terkait kenaikan UMK. Para pekerja meminta agar UMK naik, sementara pengusaha menginginkan sebaliknya.

“Karena itu dalam dewan pengupahan ini dicari titik temu antara pekerja dan pengusaha,” ungkapnya

Dinamika itu akhirnya bisa menemukan titik temu. Setelah semua pihak diingatkan soal pijakan penetapan UMK yakni PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Aturan tersebut harus jadi pegangan.

“Semua sepakat berpatokan pada aturan,” ujarnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Kadis Saleh Kendor, Cakra Semrawut Lagi

Redaksi LombokPost

Muhammad Nabhani, Juru Foto dan Pengelola Media Sosial Ahyar Abduh

Redaksi LombokPost

Karsini: Pak Jangan Gusur Kami!

Redaksi LombokPost

Warga Jempong Barat Mengadu ke Ombudsman Terkait Izin Tower

Redaksi LombokPost

Uang Bantuan untuk Korban Gempa Segera Cair

Redaksi LombokPost

Eks Honorer K2 Kecewa! Pelamar PPPK Sudah Ditentukan?

Redaksi LombokPost

Dana Rp 2,5 Triliun Nganggur, Realisasi Belanja Awal Tahun Minim

Redaksi LombokPost

NTB Minta Waktu Tambahan Pendaftaran PPPK

Redaksi LombokPost

Fatwir Ingin Jadikan Semua Sekolah Unggul, Tidak Ada Sekat

Redaksi LombokPost