Lombok Post
Headline Metropolis

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

RUMAH SEMENTARA: Seorang wanita melintasi sebuah rumah sederhana berisi kasur dan bantal sambil mengangkut bata di Desa Menggala, Lombok Utara, kemarin (16/11). Desa ini mendapatkan sumbangan berupa bahan membuat rumah sementara seperti anyaman bambu dari pihak swasta. Namun hanya cukup untuk sebagian kecil warga.

MATARAM-Percepatan perbaikan rumah hanya terjadi ketika kepala negara datang. Tapi ketika presiden dan wakil presiden pergi, penanganan kembali melambat.

Tidak banyak kelompok masyarakat (Pokmas) terbentuk, rumah terbangun tidak bertambah signifikan. Termasuk rumah siap huni, bisa dihitung dengan jari.

Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung Okotober lalu, pembentukan Pokmas dan pencairan dana bertambah signifikan. Pun demikian ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla datang awal November lalu, progres penanganan sedikit dikebut.

Tapi sekarang, kembali jalan di tempat. Tidak ada tambahan Pokmas baru.

Itu terlihat dari data jumlah KK dan Pokmas yang masuk di BRI hingga 16 November. Jumlahnya sama dengan data 6 November lalu. Yakni 177.790 KK dengan Pokmas terbentuk 807 kelompok.

Data yang berubah hanya data Pokmas yang sudah terisi rekeningnya. Jumlah Pokmas yang terisi rekeningnya tanggal 6 November ada 364 Pokmas dengan anggota 5.710 KK, bertambah menjadi 667 Pokmas dengan 5.900 KK pada akhir minggu kemarin.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB I Gusti Bagus Sugihartha menjelaskan, progres penanganan gempa terus berjalan. Ia mengklaim, Pokmas yang terbentuk semakin banyak, demikian juga rumah yang sedang dibangun terus bertambah. Hanya saja, rumah yang sudah siap huni belum banyak.

Membangun rumah tidak bisa satu atau dua minggu. Apalagi dalam satu kelompok ada 20 kepala keluarga, artinya ada 20 unit rumah yang harus dibangun bersamaan. ”Mungkin enam bulan ke depan baru kelihatan rumahnya terbangun,” kata Gusti Bagus.

Cepat tidaknya selesai pembangunan rumah bergantung pada pola pembangunan rumah. Ada yang membangun satu per satu, ada pula yang membangun 20 sekaligus. Sehingga tidak bisa disandingkan jumlah Pokmas dengan rumah yang terbangun.

”Proses pembangunan rumah itu butuh tiga sampai enam bulan ke depan,” ungkapnya.

Khusus untuk rumah instan sederhana sehat (Risha), kendalanya masih sama, yakni aplikator dan produksi panel Risha yang terbatas. Progresnya belum sesuai harapan.

Karena itu, warga diberikan pilihan rumah konvensional atau rumah kayu. Bahkan sekarang sudah bisa rumah tahan gempa berbahan baja. ”Pengusaha kami minta semakin banyak terlibat,” jelas Gusti Bagus.

Disamping itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah aplikator pembuat Risha. Pelatihan kepada aplikator baru juga dilakukan. Sehingga produksi panel bisa dipercepat.

Untuk menjamin kualitas beton, para fasilitator diharapkan membina dengan sungguh-sunggu calon aplikator tersebut.

”Masyarakat harus benar-benar mengawasi pelaksanaan proyek rumahnya,” kata mantan Karo APP Setda NTB itu.

 Siapkan Rp 200 Miliar Tahun Depan

Sementara itu, jumlah dana yang harus disiapkan daerah berkurang. Sebab sebagian besar dana rehabilitasi dan rekonstruksi ditanggung langsung pemerintah pusat. Diantaranya perbaikan rumah, sekolah, madrasah, pasar semuanya ditanggung pusat. Termasuk perbaikan jalan dan jembatan.

”Sehingga tanggungan pemerintah daerah tergolong kecil,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB H Ridwan Syah.

Berdasarkan data rencana aksi terakhir, total kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp 11,4 triliun. Terdiri dari bidang perumahan Rp 6,7 triliun lebih, bidang sosial Rp 2,5 triliun lebih, bidang infrastruktur Rp 834,4 miliar lebih, sektor ekonomi Rp 680,7 miliar, dan lintas sektor Rp 589,7 miliar lebih.

Berdasarkan sumber dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah kabupaten/kota menanggung Rp 465,9 miliar, Pemprov NTB Rp 244,9 miliar, kementerian lembaga Rp 1,4 triliun, dana siap pakai dan hibah pusat Rp 7,5 triliun, serta masyarakat dan dunia usaha Rp 1,7 triliun.

Ridwan menjelaskan, dana Rp 244 miliar yang harus disiapkan Pemprov dipakai untuk banyak sektor, tidak hanya fisik tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi warga.

Dana tersebut dianggarkan dalam dua periode anggaan, yakni APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 84 miliar. Kemudian di APBD murni 2019 untuk perbaikan  gedung saja mencapai Rp 70 miliar. Juga ada bantuan modal dan peralatan bagi UMKM. Kemudian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk perbaikan gedung RSUD NTB dan RSJ Mutiara Sukma senilai Rp 40 miliar.

Ada juga dana untuk membeli alat kesehatan yang rusak. Bila ditotal dana yang disiapkan di rencana APBD 2019 mencapai Rp 200 miliar. ”Semua OPD kita biayai, ada sebagian di perubahan ada yang di  (anggaran) murni,” tutur Ridwan.

Di samping itu, perbaikan gedung SMA/SMK yang jadi kewenangan Pemprov dibantu langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bantuan itu cukup membantu meringankan beban daerah. Meski begitu, rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa tidak cukup dalam setahun. ”Masih ada sisa tetapi mungkin tidak banyak,” katanya.

Ridwan mengingatkan, pemerintah kabupaten/kota untuk tetap konsisten mengalokasikan dana APBD untuk penanganan gempa. Tapi ia yakin daerah akan memprioritaskan itu, sebab rencana aksi juga disusun mereka. ”Nanti kita (Pemprov) akan cek APBD mereka,” tandasnya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Redaksi LombokPost

Surya Paloh Road Show ke Lombok

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa Bumi Gora Menuntut Ilmu di Benua Biru (2)

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post

Situs Tua Ambruk Lagi

Redaksi Lombok Post