Lombok Post
Headline Metropolis

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

TOLAK EKSEKUSI: Massa aksi yang mayoritas perempuan berunjuk rasa menolak eksekusi Baiq Nuril Maknun, di Car Free Day Udayana, kemarin (18/11).

MATARAM-Gelombang dukungan bagi Baiq Nuril Maknun terus mengalir. Dukungan itu tidak hanya ditujukan melalui jagat dunia maya. Kemarin, warga  turun menggelar aksi. Mereka secara tegas menolak eksekusi terhadap Nuril, korban pelecehan seksual yang divonis bersalah Mahkamah Agung (MA).

Nuril, mantan pegawai honor SMAN 7 Mataram dihukum enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Dia dijerat Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia dianggap bersalah dalam kasus penyebaran percakapan mesum MS, mantan kepala SMAN 7 Mataram. Meski Pengadilan Negeri (PN) Mataram membebaskan Nuril, namun di tingkat kasasi MA memvonis Nuril bersalah. Rencananya, Nuril dieksekusi Rabu lusa.

Dalam aksinya, massa aksi yang didominasi kaum perempuan itu berjalan kaki sambil membentangkan spanduk berisi seruan menolak eksekusi Baiq Nuril. Selain membawa poster, mereka  juga mengikat kepalanya dengan kain putih. Beberapa orang menggunakan topeng wajah Nuril.

“Tolak-tolak, tolak eksekusi (Nuril) sekarang juga!” yel-yel puluhan demonstran di antara kerumunan warga yang berjalan kaki di arena Car Free Day (CFD) Jalan Udayana, kemarin (18/11).

Gelombang aksi itu menyedot perhatian warga. Massa juga mengajak warga menandatangani spanduk putih sebagai bentuk dukungan atas petisi menolak eksekusi Baiq Nuril. Warga yang mendukung gerakan itu nampak antusias meneken petisi.

Di tengah massa, Baiq Nuril bersama suaminya Lalu Muhammad Isnaini nampak ikut berunjuk rasa. Namun, Nuril hanya terdiam melihat banyaknya dukungan kepada dirinya. Air mata Nuril pun kembali tumpah. Ibu tiga anak itu tidak kuasa menahan tangis sedih bercampur senang  mengaduk-aduk perasaannya. Sementara sang suami hanya bisa berharap istri terbebas dan mendapatkan keadilan.

Aktivis perempuan Mataram Nur Jannah mengatakan, aksi itu merupakan gerakan serentak di beberapa provinsi di Indonesia untuk menolak eksekusi terhadap Nuril, korban pelecehan seksual yang justru divonis bersalah. “Nuril itu korban, bukan pelaku,” tegasnya saat aksi unjuk rasa.

Vonis MA terhadap Baiq Nuril menunjukkan matinya rasa keadilan dan berlikunya jalan yang harus ditempuh Nuril untuk mendapatkan keadilan.  Ia berharap dengan menggalang dukungan publik, MA menunda eksekusi Nuril.

Aksi tersebut juga sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan.

Kasus Nuril menegaskan minimnya perlindungan negara  terhadap perempuan korban kekerasan seksual. “Jika dirimu dilecehkan, jangan diam bila dibungkam, suarakan dan lawan,” tegasnya.

Aksi tolak eksekusi Baiq Nuril juga dilakukan di beberapa kota lain seperti Kota Pekanbaru, Denpasar, Palembang, Jakarta, Pontianak,  Makassar, Jember, dan Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sementara itu, dukungan juga datang dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Dalam pernyataan sikapnya, SAFEnet menolak eksekusi dan mendesak negara memberikan amnesti kepada Nuril.

Rudy Lombok, salah seorang anggota SAFEnet mengaku ironis dengan vonis bersalah yang diketok hakim MA terhadap Nuril. Vonis itu membuktikan betapa rentannya menjadi perempuan di Indonesia dan betapa lemahnya menjadi korban pelecehan seksual di Indonesia.

“Para korban bukan saja direndahkan, tetapi dapat dengan mudah dikriminalisasi,” kata Rudy, yang juga pernah jadi korban UU ITE.

SAFEnet mencatat kasus Baiq Nuril bukan satu-satunya yang pernah terjadi. Kecenderungan kriminalisasi perempuan menggunakan pasal-pasal karet di dalam UU ITE semakin mengkhawatirkan.

Karena itu, SAFEnet sebagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital warga di Asia Tenggara, menyatakan sikap, mempertanyakan hasil putusan kasasi MA yang menutup mata pada fakta persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Mataram. Persidangan itu menyatakan, Nuril tidak terbukti menyebarkan konten asusila seperti yang dituduhkan. Tidak ada unsur “mens rea” atau niatan jahat dari Nuril saat merekam.

“Itu (merekam) adalah tindakan membela diri dari pelecehan seksual oleh atasannya,” tegas Rudy.

Mereka juga menolak pelaksanaan eksekusi. Meminta Jaksa Agung Republik Indonesia menunda perintah eksekusi putusan Mahkamah Agung sampai proses Pengajuan Kembali (PK) selesai diproses.

Mendesak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara mengambil opsi pemberian amnesti sebagai langkah akhir untuk menghentikan ketidakadilan ini. Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia lewat Komisi III menyetujui pemberian amnesti kepada Nuril untuk memenuhi rasa keadilan.

SAFEnet juga meminta seluruh pihak pembuat kebijakan menghapus seluruh pasal karet di dalam UU ITE. Pasal-pasal itu terbukti semakin membuat kebingungan hukum dan mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat.

Ajukan Surat Penundaan Eksekusi

Sementara itu, surat panggilan pelaksanaan eksekusi direspons tim penasihat hukum Baiq Nuril Maknun. Rencananya, pada hari ini, Baiq Nuril Maknun akan mengajukan surat penundaan eksekusi kepada Jaksa Agung melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

”Senin (hari ini), kami akan ajukan penundaan eksekusi,” kata tim penasihat hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi.

Alasan pengajuan penundaan itu, jelas Joko, karena rencana eksekusi yang hendak dilakukan Kejari Mataram, hanya berdasarkan petikan putusan. Bukan menggunakan salinan putusan.

Dalam surat penundaan eksekusi yang langsung ditandatangani Baiq Nuril Maknun, ditujukan kepada Jaksa Agung RI. Di surat tersebut, Baiq Nuril selaku pemohon menyatakan keberatan dan menolak upaya pemanggilan untuk eksekusi.

”Iya, karena hanya berdasarkan petikan (putusan) saja, kemudian jaksa hendak mengeksekusi, kan tidak bisa,” ujar Joko.

Keberatan ini berdasarkan ketentuan hukum Pasal 270 KUHAP. Di sana disebutkan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Selain alasan hukum, lanjut Joko, penundaan juga berdasarkan landasan kemanusiaan. Baiq Nuril sebagai ibu dari tiga anak dan seorang istri, membutuhkan waktu untuk menjelaskan kepada keluarganya atas masalah yang terjadi.

”Baiq Nuril perlu waktu untuk mempersiapkan mental anak-anak dan suaminya,” terang dia.

”Kami menjamin bahwa pemohon tidak akan kabur. Rekam jejaknya bisa dilihat dari awal kasus ini, Baiq Nuril selalu mengikuti proses (hukumnya) dengan baik,” tambah Joko.

Lebih lanjut, Joko menegaskan bahwa langkah peninjauan kembali (PK) akan tetap dilakukan tim penasihat hukum. Adanya upaya amnesti kepada yang diajukan sejumlah kelompok untuk Baiq Nuril, juga diapresiasi.

”Memang ada beberapa pihak dari Jakarta yang mendorong (amnesti), kalau Presiden memberikan tentu kami terima,” ungkap dia.

”Tapi, kalau dari penasihat hukum, kita tetap mengupayakan untuk PK,” sebutnya.

Penasihat hukum Baiq Nuril lainnya, Yan Mangandar mengatakan, salinan putusan untuk perkara yang menjerat kliennya belum diserahkan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, Yan berharap ada penundaan eksekusi sesuai surat yang dimohonkan Baiq Nuril.

”Saya sudah cek ke PN (Pengadilan Negeri), salinan putusannya memang belum ada,” kata Yan.

Sementara itu, istri Gubernur NTB Niken Zulkieflimansyah menyatakan, siap menjadi penjamin Baiq Nuril, agar jaksa mau mengabulkan penundaan eksekusi. ”Saya belum diminta, tapi kalau memang diminta, saya siap,” tegas dia. (sir/dit/r2/r5)

Berita Lainnya

Situs Tua Ambruk Lagi

Redaksi Lombok Post

Dua Kafe Siapkan Wanita Penghibur

Redaksi Lombok Post

Suka Duka Mahasiswa NTB Menuntut Ilmu di Eropa (1)

Redaksi Lombok Post

Efek Pemberlakuan Sistem Zonasi, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Redaksi Lombok Post

Didukung Warga, Ustad Budi Tak Gentar Dikepung Calon Petahana

Redaksi Lombok Post

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost

Uang Nomor Dua, Paling Penting Lingkungan Bebas Sampah

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost