Lombok Post
Headline Metropolis

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

SELEKSI: Para peserta tes CPNS Pemprov berada di ruang komputer untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar, beberapa waktu lalu.

MATARAM-Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) benar-benar menyulitkan peserta CPNS 2018. Hal itu terlihat dari minimnya peserta yang mampu memenuhi passing grade atau nilai ambang batas kelulusan.

Dari 133.381 jumlah peserta CPNS seluruh NTB untuk memperebutkan 3.186 formasi, hanya 818 orang yang mampu memenuhi nilai passing grade. Sehingga jika penentuan kelulusan hanya dengan passing grade, maka sebanyak 132.563 ppelamar sudah dipastikan terpental. Sementara sebanyak 2.368 formasi berpotensi lowong.

          Fakta itu membuat pemerintah daerah geleng-geleng kepala. Bila merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD CPNS, maka 132.563 orang peserta terpental. Mereka tidak bisa melanjutkan ke proses seleksi berikutnya.

          Artinya akan banyak formasi CPNS yang kosong. Di sisi lain, Kemenpan-RB belum menerbitkan aturan baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-NTB berkumpul dan menyatukan suara. Mereka menggelar rapat koordinasi di kantor BKD NTB, awal pekan kamarin.

          Kepala BKD NTB H Fathurrahman menjelaskan, Pemda se-NTB menyepakati lima poin alternatif untuk diusulkan ke pusat, yakni formasi yang lowong karena tidak ada peserta memenuhi nilai ambang batas maka dilakukan system perangkingan. Dengan catatan, itu dilakukan bila tidak ada peserta memenuhi passing grade.

”Tapi kalau ada peserta memenuhi passing grade, dia langsung SKB (seleksi kompetensi bidang) meski dia seorang diri,” katanya.

          Bila ada satu orang yang lolos di satu formasi, diusulkan agar dia secara otomatis lulus SKB. Sebab, tidak ada yang akan diseleksi lagi. Tapi kalau ada dua orang atau tiga, maka harus diseleksi lagi melalui SKB. Bobot SKB dalam seleksi CPNS sebenarnya lebih besar dari SKD yakni 60 persen, sedangkan SKD hanya 40 persen.

Alternatif kedua, perangkingan dilakukan untuk mendapatkan SDM terbaik. Bila di satu formasi menumpuk peserta yang lulus passing grade, lebih dari tiga, enam atau lima. Maka diusulkan sebagian peserta dipindah ke lokasi lain dengan formasi yang sama.

Misalnya, guru bahasa Indonesia menumpuk di SMAN 1 Mataram, kelebihan peserta kemudian dipindahkan ke SMA lain yang membutuhkan formasi sama.

”Cuma dipindah saja untuk memenuhi rasa keadilan bagi yang lulus passing grade,” katanya.

Usulan ketiga, bagi formasi khusus eks K2 yang mengikuti seleksi diluluskan semua. Sebab, persyaratan secara formal sudah dilakukan. Mereka juga diseleksi BKN. Itu untuk mengantisipasi peserta yang tidak lolos passing grade. Nilai ambang batas mereka 260 dengan tes intelegensia umum (TIU) 60, sementara tes wawasan kebangsaan dan kepribadian tidak distandarkan.

”Boleh dia berapa saja,” kata Fathurrahman.

          Keempat, bagi formasi dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang tidak ada pelamarnya, maka diangkat melalui CPNS jalur khusus. Sebab, banyak formasi dokter tidak ada pelamarnya. Itu untuk memberikan kesempatan bagi para dokter untuk menjadi CPNS.

”Karena kita sangat membutuhkan tenaga dokter,” katanya.

          Usulan kelima, bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD dan tidak melampaui jumlah formasi, maka tidak perlu ada SKB lagi. Misalnya satu orang yang lulus SKD, maka dialah yang lulus SKB dan tidak perlu diseleksi lagi.

”Artinya tidak perlu ada SKB,” ujarnya.

          Kelima poin usulan tersebut nanti akan diusulkan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Baru kemudian gubernur yang akan bersurat ke Kemenpan-RB atas usulan dari daerah. Dia berharap, pemerintah pusat segera memberikan kejelasan. Sebab, jadwal seleksi berikutnya sudah sangat mepet.

Sekretaris BKD Yus Harudian Putra menyebutkan, sesuai jadwal tes, SKB dilakukan dari 22-28 November 2018. Pengumuman SKD dan SKB tanggal 29 November – 1 Desember, dan pengumuman akhir  3 Desember.

”Kami harap ada perubahan kebijakan segera agar tidak ada formasi kosong,” katanya. (ili/r8)

Berita Lainnya

ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Bukan Tidak Tahu, tapi Malas Patuh!

Redaksi LombokPost

Uang Nomor Dua, Paling Penting Lingkungan Bebas Sampah

Redaksi LombokPost

Mohan Bikin Kejutan di Mataram Jazz & World Music Festival 2018

Redaksi LombokPost

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Redaksi LombokPost

Jalan Terjal Memburu Para Bandar

Redaksi LombokPost

Bangunan Tua Itu Perlu Direnovasi

Redaksi Lombok Post

Gempa Lagi, Panik Lagi

Redaksi Lombok Post

Pintu Beasiswa Eropa Terbuka Lebar untuk Pelajar NTB

Redaksi Lombok Post