Lombok Post
Giri Menang

Giliran Warga Langko Gedor Kantor Desa

PROTES ATURAN: Sejumlah warga Desa Langko Kecamatan Lingsar saat mendatangi Kantor Desa Langko meminta penundaan penetapan Calon Kades, kemarin (21/11).

GIRI MENANG-Protes atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Barat (Lobar) terus terjadi. Setelah di Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, aksi protes ratusan warga juga terjadi di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, kemarin (21/11).

Massa pendukung sejumlah calon merasa tak puas dengan aturan penskoran dalam pendaftaran bakal calon kepala desa. “Perbup ini masih mengandung kontroversi. Yang terjadi sekarang, aturan ini banyak merugikan pihak dan tidak adil,” kata Ahmad Fauzi koordinator aksi unjuk rasa kepada Lombok Post.

Aturan penskoran berupa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja menurutnya menjadi masalah utama. Misalnya untuk pengalaman kerja, poin bagi Kadus, Kaur atau staf diberikan poin satu. Meskipun salah seorang bakal calon memiliki pengalaman di tiga posisi tersebut.

“Misalnya saya punya pengalaman sebagai Kadus, pernah menjabat juga sebagai staf dan kaur. Itu dihitung satu poin, sama dengan orang yang hanya pernah menjabat Kadus,” bebernya.

Kemudian di pengalaman kerja fungsional umum pemerintahan, dijelaskan, mereka yang mendapatkan poin adalah pelamar dari kalangan PNS. Di luar PNS, seperti pendamping desa atau pelaksana program desa yang mendapat SK dari Bupati atau Camat tidak bisa mendapatkan poin. Ini yang kemudian dirasakan warga sebagai diskriminasi dalam perubahan aturan pelaksanaan Pilkades.

Di Desa Langko sendiri, terdapat sekitar sembilan orang bakal calon kepala desa yang sudah mendaftar. “Aturan penskoran ini yang kemudian kami nilai memberikan ketidakadilan bagi baka calon,” sesalnya.

Ini yang kemudian membuat ratusan warga dari pendukung beberapa calon menggedor kantor desa untuk meminta penundaan terhadap penetapan calon Kades. Sebelum ada perubahan aturan yang bisa menyelesaikan persoalan saat ini. “Harusnya penetapan besok pagi (hari ini, Red) tapi kami minta ditunda,” ujarnya.

Mawardi, salah satu bakal calon Kades Langko juga mengaku menyayangkan dengan adanya perubahan Perbup. Ia mengaku memiliki tanda tanya besar dengan aturan Pilkades yang keluar secara mendadak.

“Kalau mau adil seharusnya disosialisasikan tahun sebelumnya. Biar tidak terjadi seperti ini banyak yang dirugikan di tengah jalan,” pintanya.

Perubahan aturan inilah yang kemudian membuatnya meminta pemerintah kabupaten mengambil sikap. Ia meminta semua calon diterima panitia kemudian diseleksi dengan tes tertulis agar lebih adil.

Tidak hanya di Desa Langko, di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari penolakan terhadap perubahan aturan pelaksanaan Pilkades juga datang.

Salah satu bakal calon kepala Desa Jeringo Sahril mengaku perubahan aturan yang muncul mendadak akan mengamputasi hak demokrasi masyarakat. “Setiap warga seharusnya berhak memilih dan dipilih. Tapi belum apa-apa ini sudah dihambat dengan istilah skor,” ucapnya.

Meski sebagai incumbent yang diuntungkan dengan aturan ini, ia mengaku kecewa dengan aturan yang ada. Karena tidak memberikan ruang bagi semua masyarakat untuk membangun desanya.

Mereka dibatasi oleh aturan tingkat pendidikan dan pengalaman. Otomatis, jika masyarakat yang tidak punya pendidikan tinggi dan pengalaman dianggap tidak layak maju dalam Pilkades. “Saya tidak setuju dengan skor karena merugikan masyarakat,” ucapnya.

Kalaupun memberikan perlakuan khusus terhadap petahana atau incumbent tidak lantas harus menutup ruang bagi bakal calon lain yang mau membangun desa mereka. Sehingga ia ingin kompetisi politik Pilkades bisa berjalan sehat.

“Dalam Permendagri maupun Undang-undang tidak ada klausul yang mengatur tentang skor. Mestinya harus dilakukan dengan tes tulis atau interview,” ujarnya.

Sahril juga menduga dibuatnya perubahan Perbup secara mendadak karena ada indikasi kepentingan politik dalam Pilkada Bupati Lobar Juni lalu. “Bupati harus bersikap netral baik dalam membuat Perbup maupun dalam dukungan terhadap calon kepala desa,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Asisten I Pemkab Lobar H Ilham menampik tudingan sejumlah pihak. Menurutnya perubahan Perbup yang dikeluarkan bupati terlepas dari kepentingan politik apapun. “Tidak mungkin seperti itu. Itu murni hasil evaluasi atas aturan sebelumnya yang banyak dikeluhkan masyarakat,” tampiknya.

Namun ia mengakui, aturan terbaru yang dikeluarkan Bupati memiliki banyak kekurangan. Misalnya seperti adanya peluang munculnya calon boneka yang digunakan untuk menjegal calon lain.

“Itu semua tidak pernah kita pikirkan sejauh itu pada tataran politik praktis. Jadi ini akan menjadi evaluasi kita ke depan. Cuma sekarang untuk merubah aturan itu sudah injury time,” akunya.

Sehingga, ia menegaskan kemungkinan besar aturan penskoran dalam Pilkades tidak akan berubah. Meskipun ia mengaku ada enam sampai tujuh desa yang mempersoalkan aturan baru Pilkades ini. “Itu kami rapatkan hari ini untuk mencari solusinya di masing-masing desa,” tandasnya. (ton/r5)

Berita Lainnya

Perawatan Jalan Memang Tak Maksimal

Redaksi LombokPost

Dekat PLTU, Jalur ke Jeranjang Malah Gelap Gulita

Redaksi LombokPost

Tekan Kemiskinan, Eksekutif dan Legislatif Harus Bersinergi

Redaksi LombokPost

Calon PNS Siapkan Diri, Tes SKB Digelar Sehari

Redaksi LombokPost

Jaspel Puskesmas Gunungsari Tersumbat

Redaksi LombokPost

Hotel di Senggigi Mulai Bangkit

Redaksi LombokPost

Empat Bulan Tersiksa di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost