Lombok Post
Headline Politika

Dianggap Tak Berimbang, TV ini Diboikot Prabowo-Sandi

Taufan Rachmadi

MATARAM-Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memutuskan memboikot salah satu stasiun televisi swasta nasional. Tak hanya pada tingkat nasional, pemboikotan ini harus diikuti seluruh badan pemenangan daerah.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Taufan Rachmadi mengatakan penyebab diboikotnya TV tersebut karena akumulasi kekecewaan yang tak lagi bisa ditawar. Kubunya merasa bahwa dalam pemberitaan, TV tersebut cenderung tidak fair, tidak berimbang, bahkan tendensius. ”Padahal kita sama-sama tahu kalau stasiun tv swasta tersebut menggunakan frekuensi publik. Beritanya adalah untuk publik, objektvitas harusnya dijaga,” ujarnya pada Lombok Post, kemarin.

Pria yang aktif menggeluti bidang pariwisata ini menambahkan, perintah itu adalah perintah resmi. Telah ada surat yang sudah dikeluarkan dengan tanda tangan langsung Hashim Djojohadikusumo selaku Direktur Komunikasi dan Media. ”Ini legal standing untuk dijalankan di daerah-daerah,” tandasnya mengacu surat tertanggal 22 November itu.

Menurut pria yang juga caleg DPR RI Gerindra nomor delapan dapil NTB II itu, langkah yang diambil badan pemenagan nasional ini tidak akan merugikan pasangan Prabowo-Sandi. “Insya Allah tidak. Bagaimana stasiun televisi itu melakukan pemberitaan bisa ditanya langsung kepada masyarakat,” katanya tak khawatir dengan langkah yang dilakukan.

BPN tegasnya tidak alergi dengan media. Dengan syarat media tersebut memberitakan dengan objektif dan tidak terkesan menyerang pasangan Prabowo-Sandi saja. ”Kita ingin media yang memegang teguh kaidah-kaidah pers yang sesungguhnya,” tuturnya.

Dia juga membantah jika tindakan ini dinilai sebagai arogansi Prabowo-Sandi. Justru mereka ingin menunjukkan bahwa tim sangat menghormati dan menghargai aturan-aturan dalam dunia pers. ”Kita menjunjung tinggi itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPID NTB Yusron Saudi mengatakan apa yang menjadi keluhan tim Prabowo-Sandi ini sejatinya sudah disampaikan dalam pertemuan di pusat. Pertemuan beberapa waktu lalu itu dihadiri KPI, KPU, dan Bawaslu RI.

Dijelaskan Yusron, stasiun televisi swasta yang diboikot tersebut sejatinya sudah memberitakan dua pasangan capres-cawapres. Namun dibenarkannya, konteks pemberitaannya berbeda. Satu calon cenderung diberitakan sisi positifnya saja, dan calon lain diberitakan sebaliknya. ”Betul dia berimbang dalam hal menayangkan pemberitaan. Tapi materi berita tidak berimbang,” katanya membeberkan kenyataan.

”Jangan yang satu diangkat dan calon lain di-delegitimate,” ujarnya pada Lombok Post

Terkait pemberitaan lembaga penyiaran di lingkup NTB, KPID menilai sampai saat ini masih sesuai jalur. Namun KPID mengimbau agar dalam pemberitaan selama pemilu, seluruh lembaga penyiaran harus mengikuti aturan yang berlaku. Kasus tingkat nasional harusnya menjadi pembelajaran.

Jika aturan seperti UU Nomor 32 Tahun 2002, P3SPS, dan dipayungi PKPU dijalankan, maka lembaga penyiaran bisa berjalan baik. ”Bahkan kita juga sudah ada MoU antara KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers,” imbuhnya.

Dalam MoU antara empat lembaga itu, sudah jelas apa saja koridor-koridor yang harus diikuti lembaga penyiaran. ”Tinggal nanti kita lengkapi dengan petunjuk teknisnya,” pungkasnya. (puj/r4)

Berita Lainnya

PAN Pede Usung Nasir di KSB

Redaksi LombokPost

Buzzer Imbangi Mesin Parpol

Redaksi LombokPost

Seleksi JPTP, Sekda Tekankan Transparansi

Redaksi LombokPost

Duet Pathul-GSM Mencuat

Redaksi LombokPost

Lobar Usulkan 217 Formasi CPNS

Redaksi LombokPost

PAD Lobar Turun Drastis

Redaksi LombokPost

Ojie: Pak Fahri minta Saya Aktif

Redaksi LombokPost

Siapa Berani Lawan Najmul?

Redaksi LombokPost

Golkar Belum Bisa Berpaling dari Dinda

Redaksi LombokPost