Lombok Post
Politika

Wajib Atasi Masalah Tanpa Masalah

BAHAS: DPRD NTB bersama Pemprov NTB saat membahas pembubaran PT DMB, kemarin.

MATARAM-Pembubaran PT DMB yang sudah dilakukan Pemprov NTB belum dibahas di DPRD NTB. Menindaklanjuti hal ini, pimpinan fraksi dewan  menggelar pertemuan dengan Pemprov NTB, kemarin.

Selain pihak pemprov, pertemuan tersebut juga dihadiri para ahli dan kejaksaan. Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahally Fikri selaku pimpinan rapat mengatakan DPRD akan bersikap terkait keputusan pemprov yang sudah dibacakan pada rapat paripurna lalu. ”Soal pembubaran PT DMB, DPRD pasti akan bersikap tapi tidak bisa langsung hari ini,” ujarnya.

Dewan sebutnya memerlukan waktu agar mendapatkan kesimpulan yang benar. Baik dari segi kajian hukum maupun persoalan administrasi. Itu karena mereka ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. ”Bukan ditunda (pembubaran,Red), tapi karena tidak ada deadline persetujuan DPRD jadi harus menunggu dulu,” tandasnya

Menurutnya, semua pihak saat ini harus memahami masalah secara utuh. Alasan PT DMB dibubarkan juga harus jelas. Secara hukum, bagaimana surat persetujuan yang akan dikeluarkan wakil rakyat juga harus benar. ”Kita masih menunggu pendapat hukum secara tertulis. Dan kami akan bersurat ke kejaksaan untuk mendapatkan kajian hukumnya secara tertulis,” jelasnya

Ketua DPD Demokrat NTB ini menilai DPRD juga masih membutuhkan waktu agar keputusan yang diambil tidak ragu-ragu. Sehingga perlu dilakukan konsultasi ke pemerintah pusat. ”Tidak ada faktor politis, kita ingin hati-hati,” tuturnya.

Salah satu hal yang menyebabkan dewan harus hati-hati adalah soal DMB yang sedang ditangani KPK.  Selain itu pembubaran badan hukum harus diajukan ke Kemenkumham terlebih dulu. Masalahnya, notaris yang diberikan kuasa untuk mengurus ini justru belum mengajukannya. ”Tanpa persetujuan DPRD tidak berani diajukan ke Kemenkumham,” cetusnya.

Mahally menegaskan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010 juga sudah diatur bahwa pembubaran badan usaha milik daerah harus ada persetujuan DPRD NTB. Sekarang kondisinya sudah dibubarkan, dan baru meminta persetujuan DPRD.

Jika dalam waktu dua bulan belum ada persetujuan DPRD, maka keputusan pembubaran ini juga tidak berlaku. ”Barulah pemegang saham melakukan RUPS luar biasa,” katanya.

Pembubaran PT DMB tanpa persetujuan DPRD ini dinilai terjadi karena miss persepsi. Dari pihak pemprov mengacu pada peraturan terkait perseroan terbatas. Namun aparatur hukum yang akan memproses ini, berpegang pada perda.

Wakil Ketua Fraksi PAN Burhanudin Jafar Salam mengatakan soal setuju atau tidak setuju urusan  nomor dua. Yang terpenting adalah prosesnya.

Salah satunya soal utang-piutang PT DMB yang harus jelas. Jika bubar siapa yang akan menanggung dan mengurusnya harus juga dipastikan. ”Maka persoalan keuangan ini harus clear and clean dulu,” katanya.

Pria yang akrab disapa BJS ini menegaskan harus ada transparansi dan kajian dulu. Jangan langsung DPRD disodorkan permintaan setuju dan tidak setuju tanpa pembahasan. ”Jangan sampai nanti kalau ada persoalan DPRD dimintai tanggug jawab karena memberikan persetujuan langsung,” pungkasnya. (puj/r4)

Berita Lainnya

HRF : Smart City itu Kunci!

Redaksi Lombok Post

Empat Tahun, Bisa Balik Modal Nggak?

Redaksi Lombok Post

Djohan Incar Syarif

Redaksi LombokPost

PKS Buka Peluang Bentuk Poros Sendiri

Redaksi LombokPost

Ismul atau Jafri, Mana Lebih Sakti?

Redaksi Lombok Post

Jalan Suhaili Menyambung Dinasti

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Ali: Dinda Seharusnya Tak Tenang

Redaksi LombokPost

Jangan Ada Evi Kedua!

Redaksi LombokPost