Lombok Post
Kriminal

Jaksa Tuntut Ringan Terdakwa Tapun

DITUNTUT RINGAN: Terdakwa Astari Tapun mendengar tuntutan JPU Kejati NTB dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (4/12).

MATARAM-Terdakwa Astari Tapun dituntut 1 tahun enam bulan penjara. Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan alat peraga IT dinilai jaksa bersalah dalam dakwaan subsidair.

Uraian tuntutan jaksa menyebutkan, perbuatan terdakwa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) karena adanya komunikasi di luar kedinasan dengan PT CNT. Ini selaras dengan keterangan saksi Nurmiati, selaku direktris dalam perusahaan tersebut.

Kesaksian Nurmiati menerangkan bahwa dirinya pernah memberikan format RAB yang sudah berisi item pekerjaan. Harga RAB dipedomani terdakwa menjadi nilai HPS sebesar Rp 5 miliar.

”Terdakwa selaku PPK yang tanpa upaya untuk mempertimbangkan harga dalam RAB, langsung meyakini dan menggunakannya untuk penetapan HPS,” kata JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Marollah, kemarin (4/12).

Selama persidangan terungkap fakta bahwa lelang proyek diikuti tiga perusahaan. Antara lain, PT CNT ; CV NA; dan CV BP.

Tiga perusahaan ini berada dalam kendali Ni Nengah Sadriyati. Di PT CNT, Sadriyati berposisi sebagai Dirutnya. Untuk CV BP diketahui merupakan milik suami Sadriyati. Sedangkan perusahaan ketiga, Sadriyati hanya meminjam bendera untuk mengikuti lelang.

Proses lelang dikondisikan Sadriyati. Seluruh persyaratan untuk mengikuti lelang dilengkapi di kantor PT CNT, di Mataram.

Ketiga perusahaan melampirkan perusahaan pendukung yang sama, yakni CV ICU, sebagai distributor mereka. Dia mengajukan penawaran ketiga perusahaan, setelah menyesuaikan dengan besaran HPS yang telah diketahui sebelumnya.

Marollah mengatakan, akibat perbuatan terdakwa, ditemukan total kerugian keuangan negara. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB keluar angka Rp 787.941.810 sebagai nilai kerugian negara.

Nilai kerugian negara diperoleh dari selisih dana yang diterima PT CNT  sebesar Rp 4.513.090.910 dengan pengeluaran riil perusahaan, yakni sebanyak Rp 3.725.149.100.

Setelah mempertimbangkan unsur dalam dakwaan, JPU menilai Tapun terbukti bersalah dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

”Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama satu tahun enam bulan,” kata Marollah membacakan tuntutan.

Tapun juga dibebankan membayar denda sebanyak Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Meski dituntut bersalah, Tapun tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti. Uang pengganti dibebankan kepada Ni Nengah Sadriyati dan Nurmiati, direktris di PT CNT  yang mengikuti lelang proyek serta berstatus saksi di perkara ini.

”Berdasarkan fakta persidangan terhadap kerugian negara, terdakwa tidak pernah menikmati (uang). Maka kerugian negara tidak dibebankan kepada terdakwa,” ujar dia.

Untuk kerugian negara, lanjut Marollah, terdapat pengembalian yang dilakukan Ni Nengah Sadriyati. Nilai total pengembalian sebanyak Rp 600 juta.

Sadriyati mengembalikan dalam dua tahapan. Pertama, sebanyak Rp 400 juta di Juli 2018. Kemudian, Rp 200 juta yang diberikan Sadriyati, kemarin.

”Terhadap selisih kerugian keuangan negara Rp 187.941.810 dibebankan kepada saksi Nurmiati dan Ni Nengah Sadriyati.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, terdakwa Tapun memutuskan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. ”Saya serahkan kepada penasihat hukum saya untuk pleidoinya,” kata Tapun.(dit/r2)

Berita Lainnya

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

Dae Ferra Berkelit Tak Terima Fee

Cari Selamat, Maling Amatir Hianati Kawan

Dorfin Dituntut 20 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Jaksa Usut Pengadaan Bibit THR

Redaksi LombokPost

Terpidana Kasus Hutan Sekaroh Melawan

Redaksi LombokPost

Kadis Hingga Kades Terjerat Tipilu

Redaksi LombokPost

Curi Motor Guru “Bonus” Sebutir Peluru

Redaksi LombokPost

Dae Ade Tandatangan Kontrak, Dae Ferra Urus Proyek

Redaksi LombokPost