Lombok Post
Headline Selong

P3K Harapan Terakhir Honorer

BERDISKUSI: Ketua FHK2I Lotim M Arjuna (dua dari kiri) berbincang dengan anggotanya belum lama ini.

Selong – PermenPAN RB tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) telah diputuskan. Hal itu menjadi udara segera bagi tenaga honorer Eks K2 yang sebelumnya tak bisa mengikuti CPNS 2018 karena terhalang usia.

Ketua Forum Tenaga Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Lotim M Arjuna mengatakan setidaknya ada solusi. Meskipun PNS merupakan harga mati. Namun jalan keluar yang diberikan pemerintah tersebut setidaknya bisa diapresiasi. “Ya tidak sepenuhnya senang. Karena keinginan kami sebelumnya adalah PNS,” kata Arjuna.

Harapan menjadi P3K kini terbuka lebar. Namun Arjuna menganggapnya percuma jika dalam pelaksanaannya nanti diadakan tes untuk K2. Sebab, hampir 80 persen tenaga honorer K2 berusia di atas 35 tahun. “Saya yakin, melihat usia tersebut, kebanyakan dari kami tidak akan lulus,” ujarnya.

Ia pun berharap, pemerintah mempersiapkan jalan bagi para tenaga honorer untuk menjadi P3K tanpa tes. Sebab bagaimanapun, harapan di diri para tenaga honorer sudah membuncah. Sejak dihempas Permenpan RB tentang batasan usia minimal CPNS 2018.

“Kita juga berharap  untuk  yang mengikuti seleksi saat ini agar diluluskan semua,” kata Arjuna.

Kepala Bidang Data dan Formasi BKPSDM Lotim L Ugi Lusianto mengatakan pihaknya menunggu rakor dan sosialisasi terkait peraturan P3K tersebut. Setelah mendapatkan kejelasan, barulah daerah bertindak.

Kata Ugi, pengangkatan P3K akan dilihat dari pendidikan, masa kerja, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran. “Ketersediaan anggaran ini sangat menentukan. Kita akan menyesuaikan sesuai dengan itu,” terang Ugi.

Ia juga menerangkan jika saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan. Pertama terkait tiga jenis SK honorer yang ditandatangani Bupati. Kedua, pihaknya juga akan memverifikasi kembali tenaga K2 yang tidak lolos seleksi. Khususnya tenaga guru.

Ugi menganggap data menjadi hal utama yang harus dimiliki BKPSDM.  Karena sesuai harapan Bupati, jangan sampai yang memiliki masa kerja banyak dirugikan dengan yang baru. Sejauh ini kesiapan datanya baru masuk sekitar 60 persen. “Dari partai besar seperti Dikes dan Dikbud belum masuk,” ungkapnya.

Wakil Bupati Lotim H Rumaksi menerangkan P3K merupakan solusi terakhir. Persoalan honorer di semua daerah sama. Saat ini pemerintah sedang mengusahakan pengangkatan K2 menjadi PNS. Yang tidak terjaring di sana, diusahakan menjadi P3K. “Sekurang-kurangnya mereka seperti itu,” kata Rumaksi.

Menurut Rumaksi, yang menjadi persoalan saat ini adalah pengangkatan yang terus bertambah. Karena itu, ia ingin memastikan mereka yang berhak akan bisa menjadi P3K. “Sepanjang masa kerjanya sudah lama, itu akan menjadi sekala prioritas,” terangnya.

Sementara melihat banyak jumlah tenaga, Rumaksi menegaskan akan menyesuaikan pengangkatan dengan kemampuan keuangan daerah. “Yang penting kita bisa mengakomodirnya,” tambahnya. (tih/r2)

Berita Lainnya

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Menange Rambang Butuh Sentuhan

Redaksi LombokPost

SECO Tempat Khusus Minum Kopi, Bukan Memburu Wifi

Redaksi LombokPost

Kuota Haji Lotim 2019 Bertambah

Redaksi LombokPost