Lombok Post
Metropolis

Penegak Tak Bernyali, Perda Dikangkangi

Ismul Hidayat

MATARAM-Buat apa ada peraturan daerah (Perda) kalau tidak dijalankan? Buat apa ada Satpol PP jika beraninya hanya menertibkan pedagang kaki lima?

“Dan…untuk apa moto religius itu?” kata Politisi PKS Ismul Hidayat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang getol mendorong agar gelombang hiburan khas aroma esek-esek di balik usaha Spa dan Karaoke diberangus. Bagi beberapa politisi PKS, membiarkan pelanggaran ini berulang, sama saja dengan mengkhianati moto kota.

Harusnya antara tindakan dengan moto itu, relevan! Bukan malah diobral tapi cuma jadi topeng gaya-gayaan saja. Jika faktanya peraturan dikangkangi dan Satpol PP tak bernyali menertibkan, ganti saja Dansatnya. Karena ini akan jadi preseden buruk bagi citra ibu kota.

Ismul mengaku bingung. Apa yang membuat Satpol PP hanya gertak sambal sampai saat ini. Padahal mereka sudah mengantongi informasi detail tempat Spa dan karaoke yang menyediakan wanita penghibur.

“Kalau masalah anggaran, ini gak bisa jadi alasan. Sebab dalam rapat komisi dengan eksekutif beberapa waktu lalu, Satpol PP termasuk yang postur anggaranya dipertahankan dan jumlahnya besar,” ulasnya.

Bahkan ia menceritakan bagaimana respons Sekda H Effendi Eko Saswito dalam rapat komisi itu. Ia menegaskan tidak ada pengurangan siginifikan di anggaran Satpol PP. Hal ini sebagai bukti komitmen Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menginginkan Satpol PP bisa bekerja maksimal dalam penegakan perda.

“Sebenarnya Dansatnya punya nyali atau tidak (tertibkan spa dan karaoke itu). Kalau tidak, sudah ganti saja dengan orang yang lebih bernyali?” tukasnya.

PKS lanjut Ismul, sebenarnya termasuk yang menaruh optimisme. Terutama dari ditunjuknya Bayu sebagai Dansat Pol PP yang baru. Ia mewakili semangat pejabat muda. Selain itu dari gestur Dansat saat ini, selalu memperlihatkan energi muda dan semangat kerja yang tinggi.

“Tapi kok makin ke sini motivasi untuk menegakkan perda itu semakin turun, sangat disayangkan,” sesal Ismul.

Satpol PP seharusnya sudah bisa menunjukan taring. Manakala ada pelanggaran-pelanggaran perda yang telah disepakati bersama, maka harus ada sanksi tegas. Sehingga tidak menginspirasi para pengusaha lain melakukan pelanggaran yang sama.

“Jangan karena kita tidak tegas, lalu membuat para pengusaha lain ikut melanggar,” jelasnya mengingatkan.

Jika Satpol PP bisa tegas dalam menindak PKL. Bahkan membuat inovasi dengan membangun kerja sama dengan Dukcapil untuk mencabut KTP para pelanggar. Maka hal yang sama seharusnya juga dilakukan pada pengusaha besar.

“Aturan tidak hanya berlaku ke bawah, tapi juga ke atas, tanpa pandang bulu,” tukasnya.

 Di temui di tempat terpisah, Dansat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati membantah persoalannya karena anggaran. Tetapi saat ini ia masih kerepotan membagi personel untuk turun melakukan penindakan di lapangan.

“Kita butuh personel dan dukungan fasilitas,” kata Bayu.

Dua hal ini ia keluhkan karena akhirnya berdampak pada kinerja pihaknya menegakkan perda. Terutama memberi sanksi pada pelanggar-pelanggar yang ada. Hanya saja bukan berarti pihaknya tidak ada niatan untuk turun menindak.

“Kami akan turun, tapi dalam waktu dekat ada jadwal ke luar kota dulu,” dalihnya.

Bayu mengaku tidak khawatir. Belum turunnya pihaknya menindak Spa dan Karaoke khas aroma lendir akan membuat para pengusaha ngelunjak. Bahkan semakin menjadi-jadi demi alasan promosi dan peningkatan jumlah pengunjung.

“Yang jelas kami pasti turun, nanti ada DPMPTSP juga yang akan kami ajak,” cetusnya.

Sementara itu Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Kesra, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram H Novian Rosmana mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam. Setelah kabar adanya Spa dan Salon yang diduga tidak mengantongi izin yang lengkap.

“Kami sudah turun ke dua lokasi yang dimaksud yang terletak di jalan Majapahit itu,” kata Novian.

Sesuai kapasitas dan fungsi dari DPMPTSP, maka yang paling utama dilakukan adalah memastikan dua tempat itu telah mengantongi izin. Karenanya, saat turun memantau usaha itu, berbagai syarat perizinan dichek.

“Sudah kita lihat, pada dasarnya mereka telah mengantongi semua syarat perizinan, termasuk tidak menggunakan istilah Spa tetapi Body Treatment,” ulasnya.

Hanya saja ada satu catatan yang harus mereka penuhi. Yakni keharusan tempat usaha itu mensertifikasi para pekerjanya. Dari pantauan yang dilakukan pihaknya, hampir separo pelayan Body Treatment di tempat usaha itu, belum mengantongi sertifikasi.

“Itu yang kita tekankan agar mereka mensertifikasi tenaga kerjanya,” jelasnya.

Dari pihak pengusaha sendiri lanjut dia, sudah ada niatan melakukan sertifikasi itu. Hanya saja beberapa tempat pelatihan belum memberikan program pelatihan serfitikasi tenaga body treatment.

“Tapi mereka bersedia kok agar para pekerjanya disertifikasi. Ini hanya soal waktu saja,” tegasnya.

Selebihnya, terkait apakah tempat usaha itu telah menyalahi izin dengan menyediakan wanita penghibur, ditegaskan Novian bukan tugas DPMPTSP. Sebab mereka hanya fokus pada perizinan apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. “Itu bukan ranah kami,” tegasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost