Lombok Post
Giri Menang

Tekan Kemiskinan, Eksekutif dan Legislatif Harus Bersinergi

HANGAT: Suasana Dialog Interaktif yang dihadiri Ketua DPRD Lobar Imam Kafali bersama Kepala Bappeda Lobar H Baehaqi belum lama ini.

GIRI MENANG-Kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) masih cukup tinggi. Ini menjadi permasalahan yang terus mendapat perhatian Pemkab Lobar. Upaya menekan angka kemiskinan di Lobar menjadi materi Dialog Interaktif Bersama Membangun Lobar antara DPRD Lobar bersama Bappeda Lobar.

“Perlu adanya penanganan bersama untuk mengentaskan kemiskinan di Lobar. DPRD Lobar terus bersinergi dengan Pemkab Lobar terkait penanganan kemikinan, salah satu buktinya ditetapkanya Peraturan Daerah (Perda) tetang kemiskinan,” terang Ketua DPRD Lobar, Imam Kafali.

Dewan,  katanya, berupaya mendorong program-program atau bantuan, yang dikhususkan untuk masyarakat miskin. Melalui Perda yang telah ditetapkan,  Imam menegaskan itu bukan hanya untuk penanganan jangka panjang saja. Namun mengatur kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat.

“Kami ingin pemerintah memikirkan kebutuhan yang bisa saja datang secara tiba-tiba dibutuhkan masyarakat miskin,” jelasnya.

Sementara menurut pihak Bappeda Lobar, angka kemiskinan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Dari tahun 2016 hingga 2017, penurunan kemiskinan terjadi sekitar 0,27 persen. Sedangkan di tahun 2015-2016, penurunan mencapai 0,65 persen.

Penurunan ini diakui Kepala Bappeda Lobar Behaqi cukup lambat. Ini dikarenakan kerak kemiskinan atau warga yang hidup di bawah garis miskin sangat tinggi.  Data terbaru di 2018, terdapat sekitar 12 persen atau sekitar puluhan ribu warga Lobar berstatus sangat miskin.

Ia memaparkan pada tahun 2015 angka kemiskinan mencapai 17,38 persen. Kemudian turun menjadi 16,73 persen ditahun 2016. Lalu ditahun 2017 kembali menurut sekitar 16,46 persen. Penurunan itu tidak bisa dikatakan terlalu tinggi karena hanya sekitar 0,65 persen ditahun 2015 – 2016. Penurunan itu masih bisa dikatakan lebih baik jika dibandingkan tahun 2016- 2017 mencapai sekitar 0,27 persen.

“Karena penurunan kemiskinan itu seperti naik gunung, semakin atas (puncak) kita semakin agak lambat. Begitupun angka kemiskinan semakin kecil semakin melambat,” umpanya.

Meski demikian, Pemkab Lobar sudah memiliki kebijakan baru untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Melalui program pemberdayaan. Mulai dari pemberdayaan program pasca panen. Hingga memperhatikan dan menangkap potensi daerah.

“Caranya bisa juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik pendidikan kesehatan dan pendapatan,” jelasnya.

Sementara dari keterangan Kepala BPS Lobar Anas, angka kemiskinan di tahun 2018 diungkapkannya juga cenderung mengalami penurunan. Meskipun angkanya masih belum dirilis oleh BPS Lobar. “Ada penurunan, cuma angkanya memang belum kami rilis. Kemungkinan sebelum akhir tahun ini,” akunya.

Penurunan kemiskinan dikarena pendataan yang dilakukan BPS hanya sampai Bulan Maret. Tidak termasuk Bulan Agustus atau September waktu terjadinya gempa. Sehingga, dampak gempa masih belum mempengaruhi kemiskinan di Lobar. “Jadi mungkin dampaknya bisa terasa tahun depan terhadap angka kemiskinan,” ujarnya.

Mengingat akibat gempa, puluhan ribu rumah warga Lombok Barat mengalami kerusakan berat, sedang hingga ringan akibat gempa. Ini diyakini akan memberikan dampak terhadap kemiskinan di Lobar tahun depan. (ton/r5)

Berita Lainnya

Perawatan Jalan Memang Tak Maksimal

Redaksi LombokPost

Dekat PLTU, Jalur ke Jeranjang Malah Gelap Gulita

Redaksi LombokPost

Calon PNS Siapkan Diri, Tes SKB Digelar Sehari

Redaksi LombokPost

Jaspel Puskesmas Gunungsari Tersumbat

Redaksi LombokPost

Hotel di Senggigi Mulai Bangkit

Redaksi LombokPost

Empat Bulan Tersiksa di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Giliran Warga Langko Gedor Kantor Desa

Redaksi LombokPost

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost