Lombok Post
Metropolis

Akhirnya, Revisi Perda RTRW Sah!

BERGAIRAH LAGI: Beberapa pengendara terlihat hilir mudik di jalan Jenderal Sudirman, Rembiga beberapa waktu lalu. Terlihat juga sebuah hotel besar dibangun, sebagai salah satu simbol investasi di Kota Mataram.

MATARAM-Sejak tahun 2016 menunggu dengan harap-harap cemas. Selama hampir 3 tahun itu, Pemkot Mataram belajar sabar. Jalannya revisi Perda RTRW pun diwarnai dengan proses berliku nan terjal.

Beberapa kali silang pendapat dengan provinsi. Hingga harus menerima keputusan Kementerian ATR/BPN yang menunda memberikan persetujuan substantif. Alsannya kesepahaman yang belum terbangun dengan baik terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Alhamdulillah pada Rabu tanggal 28 Oktober lalu, draf revisi sudah ditanda tangani persetujuan substansinya di Denpasar,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Wali Kota dua priode itu bisa bernafas lega. Ia senang usaha panjang akhirnya sampai pada ujungnya. Sekalipun banyak menguras energi dan pikiran, Ahyar yakin ini akan jadi titik balik melonjaknya ekonomi daerah.

“Kami dalam kesempatan (pertemuan di Denpasar) itu sudah bahas secara khusus persoalan ini dengan Dirjen Tata Ruang,” akunya.

Dari pertemuan khusus itu, pemkot harus bayar mahal. Dengan beberapa kesepakatan terkait tata ruang. Kesepakatan itu berbentuk pakta integritas. Di mana ia harus bersedia memenuhi 11 syarat yang diajukan.

“Saya diminta bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ketentuan di bidang ke tata ruangan, kalau bersedia baru ditanda tangani,” kisahnya.

11 syarat yang diajukan itu relatif tidak mudah. Tapi Ahyar memilih untuk menyepakatinya. Ia berasalan ini demi kebaikan dan percepatan ekonomi daerah. Beberapa item yang tergolong berat itu, diceritakannya.

“Pertama kewajiban untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau (RTH),” bebernya.

Saat ini, RTH Kota Mataram luasnya 20,14 persen. Luas ini sudah mampu melebihi kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Mataram yakni 20 persen. Dengan kata lain, pemkot harus mati-matian menjaga sisa RTH yang ada.

“Lalu berikutnya kami diminta menyediakan ruang publik seluas 10 hektare (ha),” ujarnya.

Tapi dari sisa RTH 20,14 persen. Di mana pemkot sudah bisa memenuhi 20 persen, ada sisa yakni 0,14 persen. Atau tersedia sekitar 8,4 ha. Pemkot masih kekurangan 1,6 ha untuk bisa memenuhi ruang publik dalam bentuk hutan kota.

Memenuhi tuntutan ini, Pemkot pun sudah punya rencana. Yakni membebaskan lahan untuk jadi kawasan green belt di kawasan lingkar selatan.

“Ada lahan sepanjang 800 meter dari bundaran sampai batas kota atau gerbang, itu yang akan kita bebaskan nanti,” ujarnya.

Untuk lebarnya, nanti akan disesuaikan. Antara 35-40 meter. Sehingga bisa memenuhi kekurangan hutan kota yang 1,6 ha. Lalu berikutnya Pemkot juga dibebankan untuk menyuapkan area publik seluas 2 ha.

“Semua itu kita sanggupi, itulah  yang kita tanda tangani,” ulasnya.

Fakta menarik dari revisi RTRW ini, Ahyar mengatakan rupanya tidak hanya Kota Mataram yang dibuat ketar-ketir. Dengan panjangnya proses revisi ini. Tetapi masih ada kabupaten kota lain rupanya yang melewati tahapan revisi yang melelahkan.

“Ada 11 daerah lain yang juga dapat perhatian dan perlakuan seperti ini,” ujarnya sembari mengulum senyum.

Tapi yang membuat Ahyar sangat senang LP2B yang sebelumnya harus 1800 ha, akhirnya bisa menjadi 509 ha. Setelah semua data dan fakta tentang Kota Mataram disampaikan, Dirjen Tata Ruang akhirnya bisa memahami posisi Kota Mataram.

“Persoalan ini yang membuat kita tarik ulur dengan provinsi beberapa waktu lalu akhirnya terpecahkan,” ujarnya penuh syukur.

Beberapa fakta yang disampaikan Ahyar diantaranya tentang hitungan Bappeda terhadap rasio keberdaan rumah dengan jumlah penduduk. Diketahui jumlah penduduk Kota Mataram sebanyak 459 ribu jiwa.

Dengan luas kota yang sangat sempit, kota masih kekurangan 22 ribu rumah untuk mengakomodir ledakan penduduk yang besar itu.

“Belum lagi kita fokus pada pelayanan dan jasa, bukan pertanian,” ulasnya.

Proses revisi ini telah membuat investasi besar gagal masuk ke Mataram. Dari laporan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diterima Ahyar, lebih dari Rp 7 triliun investasi mengendap.

“Ada rencana hotel dan perumahan,” ungkapnya.

Ini telah berdampak domino pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga semakin lama proses revisi tertunda, ekonomi kota semakin surut dan pengangguran meningkat.

Kepala Bappeda Kota Mataram H Amiruddin mengatakan berikutnya adalah tugas Pemprov NTB untuk menindak lanjuti ini. Mereka akan mengevaluasi draf revisi perda RTRW yang telah dapat persetujuan substantif.

“Selama 15 hari,” jelasnya.

Baru setelah itu draf akan kembali lagi ke kota. Untuk selanjutnya dengan sendirinya menjadi Perda RTRW baru, menggantikan perda sebelumnya perda 12 tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram.

“Jadi silakan yang berniat berivestasi untuk mengusulkan permohonannya lagi,” imbaunya.

Hanya saja, ia mengingatkan aturan RTRW saat ini sudah sangat ketat. Sepanjang permohonan nanti relevan dengan peruntukannya, maka proses perzinannya pasti akan disetujui dan cepat. Tapi jika tidak sesuai, tentu akan ditolak.

“Apalagi sistem baru yang dibangun nantinya di mana seluruh pengajuan investasi, secara online tersambung dengan kementerian,” terangnya.

Jika tidak sesuai dengan syarat maka dengan sendirinya akan ditolak oleh sistem. “Jadi ndak bisa dipaksakan,” ujarnya.

Sementara itu Pemkot mengajukan waktu sampai tahun 2021 untuk menuntaskan 11 perjaan rumah terkait tata ruang. Pemkot sediri memastikan komitmennya untuk memenuhi semua keperluan tata ruang yang diminta. (zad/r5)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost