Lombok Post
Headline Metropolis

Dompet PNS Makin Tebal, Pemkot Siapkan Rp 363 Miliar

GEMBIRA: PNS di Kota Mataram bakal terima kejutan jelang tahun baru 2019, yakni kenaikan gaji sebesar lima persen.

MATARAM-Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali dimanjakan. Kabar kenaikan gaji PNS sebesar lima persen bakal jadi kado istimewa menyambut tahun baru, bulan depan. Kenaikan gaji PNS itu, sebelumnya telah termuat dalam Undang-Undang APBN 2019.

Kepastian ini diperkuat lagi dengan pernyataan yang disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi. “Sudah kita siapkan (bahkan) termasuk gaji untuk CPNS,” kata Syakirin.

Para PNS dan CPNS bakal sambut tahun baru dengan kantong tebal. Pemkot sendiri menyiapkan anggaran yang cukup besar dalam belanja pegawai. Sesuai amanat dalam pedoman APBD dari 40 persen lebih belanja pegawai, 58 persennya digunakan untuk belanja langsung.

“Kita siapkan Rp 373 miliar,” kata Syakirin.

Ribuan PNS yang ada di Kota Mataram tentu bakal bersuka-cita. Bahkan sejak tanggal 2 Febuari 2019 nanti, PNS sudah menikmati dampak kenaikan gaji. Sekalipun petunjuk teknis kenaikan lima persen belum terbit dari pemerintah pusat.

“Tetap mereka akan menerima gaji yang sudah dinaikan, kita akan gunakan perhitungan umum dulu,” ujarnya.

Jika dalam perhitungan nanti ternyata kenaikan lima persen yang dimaksud meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan sebagainya, maka kekurangan akan dibayar pada bulan setelah petunjuk teknis terbit.

“Kekurangan pada pembayaran bulan Januari dan Februari (sebelum petunjuk teknis terbit) akan kita bayar pada bulan berikutnya,” ulasnya.

Kenaikan ini juga jadi hak 261 formasi CPNS yang sudah pasti menambah jumlah CPNS di Kota Mataram. Dasar anggarannya sudah jelas yakni yang tertuang dalam undang-undang APBD 2019.

Pemkot sendiri sudah mengestimasi adanya peningkatan penerimaan DAU dengan rencana kenaikan lima persen ini. “Selain DAU Rp 18 miliar untuk dana kelurahan, di luar itu sudah termasuk (tambahan untuk kenaikan gaji PNS), kurang lebih Rp 15 miliar, termasuk CPNS sekitar Rp 10 miliar,” terangnya.

Tapi, di saat para PNS bersuka cita dengan rencana kenaikan gaji. Justru beberapa honorer gigit jari terutama yang berkerja di lingkungan sekolah. Ketua Komite SMP 19 Mataram Muzakallah misalnya bertutur, bagaimana Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) tidak cair hampir satu tahun.

“Dengar-dengar katanya syaratnya tidak sesuai, makanya usulannya ditolak, padahal sekolah telah mengajukan syarat sesuai dengan mekanisme yang pernah dilakukan dulu,” kata pria yang karib di sapa Mung ini.

Justru kini yang diminta mengusulkan pencairan Bosda, katanya, harus melalui Komite. Aturan baru ini membuat pihak sekolah dan komite kelimpungan. Sementara di satu sisi gagalnya pencairan Bosda telah membuat nasib honorer makin memprihatinkan.

“Dari Bosda biasanya teman-teman (honorer) dapat Rp 150 ribu,” terangnya.

Itu menambah pendapatan honorer. Di luar Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang diperoleh setiap bulan. Tapi kini belum cairnya Bosda justru makin membuat honorer tercekik.

“Ada teman yang sudah angkat hutang karena bosda belum juga jelas kini nasibnya terkatung-katung,” sesal pria yang aktif juga Ketua Forum Honorer K2 Kota Mataram ini. (zad/r5)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost