Lombok Post
Headline Metropolis

Setengah Hati Urusi Bisnis “Nakal”

Bayu Pancapati

Tahun 2019 bakal jadi tahun investasi. Sebab Perda Revisi RTRW Kota Mataram telah disahkan. Tapi sebaiknya, sebelum bah invetasi masuk ke lahan kota, ada baiknya mengulas lagi penertiban setengah hati. Supaya tahun 2019 nanti bisa diperbaiki lagi dan tidak jadi citra buruk ibu kota!

——————————

MENURUT data yang ada Solus Per Aqua atau Spa, hanya tiga yang mengantongi izin. Spa Gayatri, Spa Golden Palace, dan Spa Bambu. Selebihnya tempat usaha yang mencantumkan nama spa hampir di pastikan bodong. Tidak mengantongi izin dan syarat yang lengkap.

“Hanya gaya-gayaan saja,” kata Cokorda Sudira Muliarsa, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram.

Penekanan jumlah spa yang mengantongi izin sangat penting. Menyusul begitu mudahnya tempat usaha di kota mengklaim punya usaha melayani spa. Padahal dari segi teknis atau syarat belum memadai untuk di sebut spa.

“Syaratnya lebih rumit dari pada usaha Body Treatment atau salon,” imbuhnya.

Jadi jika menemui tempat usaha Spa selain tiga itu bisa dipastikan usahanya ilegal. Tidak ada kontribusi bagi daerah. Namun ikut menikmati manfaat geliat investasi di sini. Tapi sekalipun demikian anehnya Pemerintah Kota Mataram masih memilih berpangku tangan. Menonton pelanggaran dari pada turun menertibkan.

“Selain spa ada juga usaha Body Treatment,” jelasnya.

Syarat usaha membuka Body Treatment lebih mudah dari pada membuka usaha spa. Namun sekalipun mudah fakta menariknya ternyata tidak ada satupun usaha Body Treatment yang teregistrasi dalam perizinan di Kota Mataram.

Fakta ini terungkap saat melihat data DPMPTSP yang merekam data Usaha Body Treatment yang mengantongi izin. “Belum ada,” kata Cok.

Tapi ia meluruskan bukan berarti beberapa tempat Body Treatment tidak mau mengurus izin. Tidak adanya tempat usaha itu yang teregistrasi izinnya, karena belum lama ini berlaku perizinan satu pintu. Semua bentuk perizinan ditangani DPMPTSP. Tidak lagi melalui OPD teknis.

“Mereka hanya pernah urus izin HO (di DPMPTSP), sementara izin masih menggunakan izin dari Dinas Kesehatan yang mereka perloleh dulu,” terangnya.

Sementara saat ini HO sudah dihapus. Sedangkan izin usaha sudah tidak ditangani OPD teknis. Praktis semua usaha Body Treatment yang ada di Kota Mataram harus mengurus izin usaha ke DMPTSP lagi. Jika ingin masuk dalam sistem sebagai usaha yang telah mengantongi izin.

“Setelah ada pelimpahan (kewenangan terbitkan izin usaha) belum ada yang urus ke sini,” sebut Cok.

Karena itu para pengusaha itu mau tidak mau harus datang ke perizinan. Usaha mereka akan direkam dalam sistem Online Single Submission (OSS). Jika tidak mereka akan terus menyadang pengusaha ilegal. “Ya harus mengurus ke sini,” tegasnya.

Selain Spa dan Body Treatment satu lagi usaha yang wajib mengurus izin. Yakni usaha Salon Kecantikan. Fakta mencengangkannya dari banyak sekali Salon kecantikan yang ada di Kota Mataram rupanya hanya 36 usaha yang mengantongi izin. Selebihnya usaha itu ilegal tanpa memberi kontribusi bagi daerah.

“Ini berdasarkan pendataan sejak akhir tahun 2014,” ulasnya.

Lalu sebenarnya apa sanksi para pengusaha yang tidak mau mengurus izin dan tidak punya kontribusi bagi daerah?

Sebenarnya dalam perda terkait, ada berbagai sanksi yang dapat diberikan pada pengusaha yang tidak patuh. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, peringatan, lalu ada sanksi administratif.

Paling berat, untuk pengusaha ngeyel pemerintah diberi amanat oleh undang-undang. Menutup tempat usaha itu. Namun sejauh ini ada kesan pembiaran. Tidak ada ketegasan membangun wibawa pemerintah yang berdiri di atas kesadaran hukum.

“Kabid saya malah sudah lebih lebih dulu turun (mendahului Satpol PP) memberi peringatan,” klaim Cok.

Sejak persoalan Spa kembali jadi perhatian publik, timnya langsung menelusuri perizinan sejumlah usaha Body Treatment. Sayangnya memang pengawasan masih terbatas untuk Body Treatment. Sementara akar persoalan Spa dan Salon yang banyak menjamur dan sudah pasti tidak mengantongi izin belum ditindak.

“Ada beberapa pekerja di Body Treatment itu yang belum bersertifikasi,” ujarnya.

Cok mempersilakan data yang mereka temukan dapat ditindak lanjuti Dinas Kesehatan. Terutama untuk memberi pendampingan agar Body Treatment yang pekerjanya belum bersertifikasi bisa diberi pelatihan.

“Selanjutnya setelah itu nanti divaluasi lagi di lapangan, mana yang melenceng dari apa yang sudah diarahkan, itu meknismenya,” jelasnya.

Cok mengaku sebenarnya sudah menyampaikan harapannya pada Satpol PP Kota Mataram. Pihaknya berharap Satpol PP sebagai penegak perda bisa lebih tajam lagi memperingatkan pengusaha.

“Tinggal ditertibkan saja mana yang body treatment, mana yang cuma salon kecantikan,” ulasnya.

Cara mengidentifikasinya pun mudah. Cukup dengan memperhatikan plang usahanya untuk memulai kecurigaan. Jika sebuah usaha menulis layanan Spa dan Body Treatment atau Spa dan Salon, hampir bisa dipastikan tidak mengantongi izin.

“Spa ya Spa jangan ada Body Treatment lagi,” tegasnya.

Lantas untuk apa pemkot bersusah payah menegaskan izin sebuah tempat usaha? Ternyata tidak lepas dari potensi munculnya persaingan tidak sehat. Tentu tidak adil, jika sebuah tempat usaha yang sudah susah payah mengurus izin justru pelanggannya berkurang. Hanya karena menjamurnya usaha abal-abal.

Mereka yang sudah patuh dan taat, serta rajin memberi kontribusi bagi daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru harus kehilangan pangsa pasar. Hanya karena pemerintah tidak tegas.

“Mungkin dilihat usaha ini peluangnya tinggi oleh para invesator makanya ramai-ramai buka usaha ini,” sebut Cok.

Tidak ada ketegasan terkait izin telah mendorong peluang terbukanya persaingan tidak sehat. Ini lantas membuat beberapa pengusaha nakal membuat layanan nyeleneh demi rating tempat usahanya. Semisal dengan memberikan layanan wanita pemuas birahi.

Persoalan ini bukan rahasia umum lagi. Bahkan sudah jadi persoalan lama yang ramai diperbincangkan di ibu kota. Komandan Satuan (Dansat) Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati pun sudah lama mengantongi tempat-tempat ‘kelabu’ ini.

Tidak hanya bisnis Spa. “Tapi tempat karaoke pun ada yang siapkan (wanita penghibur) yang bisa dipilih dalam satu ruangan,” ungkap Bayu.

Sayangnya Bayu masih terus melempar wacana. Termasuk pernah berjanji akan menertibkan tempat Spa dan Salon yang jelas-jelas tidak mengantongi izin. Ketika dikonfirmasi Bayu hanya kembali mengulur waktu.

“Tunggu saya kembali dari luar daerah,” ujarnya saat itu.

Bayu juga masih berkilah. Misalnya karena fasilitas dan anggota yang masih minim. Sehingga ia pun perlu merasa mengkalkukasi banyak hal sebelum menindak pelanggaran ini. Bahkan kritikan keras dari sejumlah anggota dewan yang menunggu aksinya dijawab ia dengan enteng.

“Saya jawab hanya dengan senyuman saja,” kata Bayu.

Sebelumnya, salah satu anggota Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (PKS) Ismul Hidayat mempertanyakan nyali Bayu menindak para pelanggar. Begitu juga para pelaku bisnis lendir di balik Spa dan Salon.

“Apa masih bernyali?” sindir Ismul tajam.

Politisi Lingkar Selatan ini sebelumnya menaruh ekspektasi besar pada sosok Bayu yang muda, enerjik, dan berapi-api. Tetapi lambat laun harapan itu menyusut seiring dalih-dalih yang disampaikan Bayu. Menyusul pelanggaran Perda di Kota Mataram.

Apalagi yang dilakukan beberapa oknum pengusaha Spa dan Salon dan Karaoke, sudah kelewatan. “Ini terkait moto ibu kota yang religius,” ujar Ismul.

Para pengusaha nakal itu seperti punya benteng yang kokoh. Tidak tersentuh kecuali sekadar kecaman-kecaman belaka. Tapi apa iya kritik dan sindiran bisa membuat para pengusaha tidak patuh izin dan nakal itu mau tobat?

“Tentu kita menunggu aksinya, saya rasa ini tidak hanya jadi perhatian PKS tapi semua fraksi yang peduli dengan kondisi kota saat ini,” tegasnya.

Apalagi bisnis Spa dan Salon ataupun Karaoke yang khas dengan aroma lendir. Benar-benar telah menyakiti perasaan umat beragama yang tidak menghendaki kota kental dengan aroma lendir.

Bencana gempa bumi yang terjadi belum lama ini memang sunatullah atau kejadian alam dalam perspektif umat muslim. Tapi dalam keyakinan umat beragama bencana juga datang atas prilaku umat manusia yang tidak mau patuh pada ajaran Tuhan.

“Bencana memang sunatullah atau kejadian alam, tapi bagi sebagian umat beragama bencana juga diyakin sebeagai cara Tuhan menegur umat manusia,” terangnya.

Apalagi Kota Mataram meletakan moto Religius sebagai tujuan pembangunanya. Praktis ini menandai pemerintah mengakomodir semangat keberagamaan dan ketaatan di dalam prilaku masyarakatnya.

“Karenanya kalau ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama ya harus diperingatkan,” terangnya.

Dalam keyakinan banyak agama, prilaku tak beradab di tengah tatanan masyarakat dapat mengudang datangnya bencana dari Tuhan. Maka pemerintah menurutnya harus menjawab dengan aksi nyata, setiap kekhwatiran masyarakat pada prilaku tak beradab baik itu dalam persepktif agama.

“Sebab kalau bencana Tuhan turun, bukan hanya yang berbuat yang kena dampaknya, tetapi yang tidak berbuat pun ikut kena getahnya,” peringatnya.

Pemerintah harus bertindak. Tidak boleh berpangku tangan terlalu lama. Jika jelas ada pelanggaran terhadap norma agama, norma sosial, ataupun norma adat, di dalam bisnis usaha maka harus ditindak. Jangan terkesan seolah setengah hati. Apalagi takut-takut. Aksi pemerintah menegakan aturan bukan gaya premanisme, tetapi dilindungi oleh undang-undang.

Jangan sampai masyarakat berinisiatif melakukan penertiban ala jalanan. Sehingga nantinya justru akan menimbulkan kekacauan yang meresahkan banyak orang.

“Ya kita berharap pemerintah bisa tegas,” harap tokoh sepuh NTB ini. (zad/r7)

Berita Lainnya

Kinerja Rasio Keuangan Bank NTB Sangat Stabil

Redaksi LombokPost

Malaysia Tak Larang Warganya Berwisata ke Lombok

Redaksi LombokPost

Kapolda Atensi Khusus Evakuasi WNA

Redaksi LombokPost

Korban Meninggal Diberi Santunan

Redaksi LombokPost

Demi Meratus, Ribuan Orang di Kalsel Bersama-sama Menulis Surat ke Presiden

Redaksi LombokPost

Masrun: Jangan Sebar Fitnah!

Redaksi LombokPost

Ditilang Gara-Gara Jukir Nakal

Redaksi LombokPost

Cerita Trauma Warga Terusik Gempa di Sore yang Tenang

Redaksi LombokPost

Vaksin Dulu Hewan Peliharaan Biar Tetap Lucu

Redaksi LombokPost