Lombok Post
Metropolis

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Ilustrasi

MATARAM-Banyaknya tempat maksiat yang muncul di Kota Mataram membuat geram sebagain warga. Mereka menilai pemerintah tak berani mengambil sikap.

“Tentu kalau pemerintah tak mau menutup, jangan salahkan warga jika nanti bergerak,” kata Hafiz, salah satu warga Mataram.

Hafiz menilai, pernyataan salah satu tokoh agama yang juga anggota DPRD Kota Mataram H Husni Thamrin, bukan sekadar ancaman. Jadi pemerintah maupun para pengusaha esek-esek jangan menganggapnya hanya gertak sambal belaka.

“Jelas tidak hanya warga yang tergabung dalam ormas Islam yang gerah dengan kondisi itu. Warga biasa juga mulai tidak nyaman,” kata Hafiz.

Sehingga, pernyataan H Husni Thamrin yang menyatakan kalau ormas Islam siap menutup berbagai tempat maksiat di Kota Mataram, harus disikapi serius Pemkot Mataram. “Saya rasa Pemerintah Kota Mataram harus bergerak cepat menutup semua usaha berbau maksiat itu. Ini demi kenyamanan seluruh warga dan keamanan Kota Mataram yang kita cintai ini,” pesannya.

Sementara H Husni Thamrin sendiri memastikan kalau pernyataannya itu memang bukan gertak sambal. “Warga jelas tidak akan mau membiarkan orang-orang yang mengundang bencana semaunya berprilaku di daerah ini. Kota Mataram tetaplah Kota Mataram. Kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius,” tandasnya.

Sementara sejumlah anggota DPRD Kota Mataram lainnya menyoroti kerja Satpol PP dalam menangani maraknya Spa esek-esek di Kota Mataram.

Satpol PP sebagai penegak perda dinilai lembek. Tidak tegas dalam memberantas Spa esek-esek yang tidak berizin di Kota Mataram.

“Kalau tidak sesuai aturan membangun usaha, izinnya dicabut saja. Kemudian usahanya ditutup,” tegas Wakil Ketua DPRD Kota Mataram H Muhtar, kemarin (12/12).

Dituturkan, tidak ada hal yang rumit dalam penangangan spa yang tidak memiliki izin. Cukup dengan melihat izin usahanya. “Jika izinnya salon, namun membuka Spa, ya dicabut saja izinnya,” ungkapnya.

Syarat melakukan usaha dimanapun itu harus ada izin. Kalau tidak ada izin, pemerintah berkewajiban menutupnya. Jangan menunggu harus ada kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menegakkan perda.

“Penegakkan perda menjadi tanggung jawab Pol PP. Jelek dan buruknya wajah Kota Mataram ada di penegak perda,” sebut politisi Gerindra ini.

Mestinya, kata Muhtar, Pol PP harus tetap memantau kondisi kota. Bila perlu melakukan patroli tiap malam untuk melihat wajah kota sekarang ini seperti apa.

Saat ini, maraknya salon yang membuka Spa esek-esek dengan berkedok Spa bukan masalah baru. Tapi, Spa esek-esek ini sudah muncul sejak beberapa waktu lalu, hanya saja Pol PP tidak melakukan apa-apa. “Prinsipnya cabut saja izinnya,” singkatnya.

Muhtar tidak ingin Kota Mataram menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari  usaha haram itu. Ia takut jika ini dibiarkan  akan merusak generasi muda. Karena dengan mudahnya menemukan tempat spa esek-esek di sepanjang kota.

“Satpol PP harus cepat bertindak. Jangan hanya diam saja. Kita tidak butuh usaha esek-esek seperti ini,” pintanya.

Majunya Kota Mataram bukan dilihat dari banyaknya tempat esek-esek. Kota maju bukan dilihat dengan banyaknya tempat hiburan malam.

“Tapi jika itu dianggap indikator sebuah kota maju, jelas Mataram mengalami kemuduran. Dan parahnya lagi akan bertentangan dengan moto Kota Mataram yang religius.

Sementara itu Anggota DPRD lainnya Misban Ratmaji mengatakan, perda mengatur tentang usaha di Kota Mataram. Baik terkait izin dan pelaku usahanya. Untuk menertibkan usaha Spa yang tidak berizin harus yang mengawasi perda.

Sejauh ini, ia melihat yang mengawasi perda Satpol PP tidak maksimal. “Kemana Pol PP, bekerja atu tidak,” sebutnya.

Dibutuhkan Satpol PP yang bisa mengamankan perda. Jika tidak maka perda tidak berfungsi dengan baik. “Mari Satpol PP bekerja dengan maksimal,” ajaknya.

Jika butuh bantuan, lanjut dia, minta di kecamatan dan kelurahan, libatkan semua pihak.

Misbah tidak ingin Spa esek-resek ini menjamur di Kota Mataran. Bila perlu Satpol PP menertibkan tanpa pandang bulu. Jika pun fasilitasnya memadai itu sebelum ada izin.

Ia meminta agar Satpol PP bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Jangan hanya pas apelnya saja yang garang, namun pada saat kerja loyo.

“Jangan semarak pas apel, menunjukkan keterampilan bela diri. Tapi buktikan dengan bisa menertibkan pelanggar perda atau tidak,” sindir politisi PKPI ini.

Sebelumnya, Dansat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati mengatakan, pihaknya terus melakukan penertiban. Terutama kepada beberapa salon yang tidak memiliki izin membuka Spa.

Sayangnya, beberapa tempat hiburan malam dan karaoke yang juga melakukan pelanggaran, belum berani di datangi. Misalnya D Karaoke (inisial) di kawasan Abian Tubuh. Begitupun dengan tempat hiburan malam di LP Hotel. Tempat ini luput dari pantauan Pol PP meskipun lokasinya sangat strategis dan mudah ditemukan. (jay/r5)

Berita Lainnya

Maret, PNS Baru Mulai Bekerja

Redaksi LombokPost

Pengangkatan P3K Menunggu Juknis

Redaksi LombokPost

Kadishub Baru Diminta Selesaikan Masalah Parkir

Redaksi LombokPost

Mataram Butuh Rp 60 M Lagi

Redaksi LombokPost

Sistem Pendidikan Sudah Kuno?

Redaksi LombokPost

Dewan Goyang PDAM Lagi

Redaksi LombokPost

Irwan Digeser, Mahmmudin Jabat Asisten II

Redaksi LombokPost

Bayar Upeti, PKL Dilindungi

Redaksi LombokPost

Pendapatan Meningkat, Ekonomi Menggeliat

Redaksi LombokPost