Lombok Post
NTB

Bupati Loteng Tunggu Petunjuk Pusat

H Suhili FT

MATARAM-Pembangunan bypass Lombok International Airport (LIA) — KEK Mandalika masih suram. Tidak ada kepastian kapan jalan itu akan dibangun. Pemprov dan Pemkab Lombok Tengah sama-sama menunggu keputusan pusat, terkait berapa dana pembebasan lahan yang harus ditanggung.

Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT mengatakan, bila pembebasan lahan diserahkan sepenuhnya ke daerah sangat tidak etis. Sebab pemerintah daerah tidak akan mampu, sehingga solusinya harus sharing anggaran. ”Sekarang kami menunggu, sama-sama berapa,” katanya, kemarin (12/12).

Masalah itu tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten. Perencanaan sepenuhnya di tingkat pusat dan provinsi. Kabupaten akan menyiapkan dana pembebasan lahan sesuai petunjuk pusat dan provinsi. Apakah 30 persen atau 25 persen dari kebutuhan Rp 600 miliar. ”Tidak mungkin dari bawah yang lebih besar, etis tidak kalau kami tanggung 50 persen? tidak mungkin,” katanya.

Dana pembebasan lahan yang ditanggung daerah harus masuk akal dan sesuai kemampuan. Misalnya 50 persen ditanggung pusat sementara 50 persen sisanya dibagi dua antara Pemprov dengan Pemkab Lombok Tengah.

Selaku bupati, dia terus berupaya agar proyek itu tetap dijalankan. Ia berharap pemerintah pusat segera memutuskan porsi untuk biaya pembebasan lahan. Dengan beban yang tidak terlalu berat ke daerah agar tidak semua dana tersedot untuk satu belanja saja. ”Kalau Rp 600 miliar dipaksakan ke kita hanya untuk beli tanah saja, bisa diborgol,” ujar politisi Golkar itu.

Pembangunan bypass LIA-Mandalika itu harusnya sudah dimulai tahun ini. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana Rp 50 miliar. Namun karena saat itu belum ada analisis dampak lingkungan (Amdal), studi kelayakan dan kesesuaian ruang, dan lahan yang belum dibebaskan, maka dana itu ditarik Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Uang tersebut dialihkan ke daerah lain.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Wedha Magma Ardhi menjelaskan, pemerintah berusaha menemukan skema pembayaran lahan yang tepat. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten Lombok Tengah belum sepakat soal porsi biaya pembebasan lahan. Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan.

Salah satu skema yang ditawarkan, pemerintah pusat 50 persen, pemprov 30 persen dan kabupaten 20 persen. Tapi Pemprov barharap semua ditanggung pusat. Seperti pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, biaya pembangunan dan pembebasan lahan ditanggung pusat. ”Mudah-mudahan bisa, kita berjuang terus ini,” tegasnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

RSUD Janji Bantu Fatmawati

Kapolda: NTB Aman dan Kondusif!

Redaksi LombokPost

Gubernur Gak Mau Buru-Buru Terkait Pergantian Sekda

Redaksi LombokPost

Hindari PLTS, Jalur Bypass Dibelokkan

Cari Burung, Pemburu Temukan Tengkorak Manusia

Ombudsman Investigasi Pelayanan Pascagempa

NTB Andalkan Yuliana di Kejurnas Pencak Silat

Redaksi LombokPost

THR Telat, Lapor!

Pendaki Rinjani Hanya Diperbolehkan Sampai Pelawangan

Redaksi LombokPost