Lombok Post
Headline NTB

Kades Jangan Alergi Diperiksa!

Herry Purwanto

MATARAM-Para kepala desa (kades) tidak boleh alergi diperiksa. Pemeriksaan dilakukan negara untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Sekaligus kontrol agar tidak menyimpang.  ”Kalau tidak mau diperiksa maka jangan menjadi kades,” kata Kepala BPK NTB Herry Purwanto, kemarin (12/12).

Pemeriksaan dan audit terhadap dana desa menjadi satu kesatuan yang diatur dalam undang-undang desa. Hal itu disampaikannya karena masih ada kades yang enggan diperiksa, bahkan mengancam ingin mengembalikan dana desa. Sikap itu menurutnya tidak tepat.

Ditegaskannya, pemeriksaan sudah diatur undang-undang. Sama halnya dengan pengawas di BPK, bila tidak ingin memeriksa maka tidak perlu bekeja lagi di BPK. Para auditor bisa keluar dan memilih bekerja di tempat lain.

Pemeriksaan terhadap dana desa penting, sebab BPK menemukan pengelolaan dana desa tahun ini belum sesuai ketentuan. Bahkan ada yang dipakai untuk kepentingan aparat desa. Karenanya, ia meminta kepada pemerintah daerah juga terus melakukan pendampingan.

Tahun 2018, dana desa bagi NTB mencapai Rp 983 miliar. Dana itu didistribusikan bagi 995 desa se-NTB. Tahun depan dana desa bertambah menjadi Rp 1,1 triliun lebih. Alokasi itu sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima Gubernur NTB H Zulkieflimansyah di Jakarta, awal pekan kemarin.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengakui, persoalan itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama yang perlu dibenahi. Bagi pemerintah daerah, pemeriksaan dan audit sudah sangat tebiasa. Tapi pemerintah desa mungkin belum terbiasa. ”Mari kita yakinkan kades, berikan pemahaman agar pengelolaan dana desa lebih baik lagi,” ujarnya.

Terkait dana desa, Inspektorat NTB akan melakukan supervisi kepada kabupaten yang mengelola dana desa. Kemudian audit bersama antara inspektorat dan BPK terhadap dana desa. ”Tujuannya pencegahan penyimpangan atau potensi pengelolaan keuangan desa,” kata Inspektur NTB H Ibnu Salim.

Kelemahan pengeloaan dana desa selama ini ada di tingkat aparatur pengelola dana desa. Mereka belum memahami secara keseluruan aturan pengelolaan dana, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. ”Sehingga peran pendaming di sini sangat penting,” ujar Ibnu.

Pemeriksaan atau pun pendampingan tidak akan menghambat pencairan dana desa. Justru sebaliknya akan mempercepat. Bila ada kendala di lapangan, pemerintah daerah bisa mencarikan jalan keluar. (ili/r7)

-Para kepala desa (kades) tidak boleh alergi diperiksa. Pemeriksaan dilakukan negara untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Sekaligus kontrol agar tidak menyimpang.  ”Kalau tidak mau diperiksa maka jangan menjadi kades,” kata Kepala BPK NTB Herry Purwanto, kemarin (12/12).

Pemeriksaan dan audit terhadap dana desa menjadi satu kesatuan yang diatur dalam undang-undang desa. Hal itu disampaikannya karena masih ada kades yang enggan diperiksa, bahkan mengancam ingin mengembalikan dana desa. Sikap itu menurutnya tidak tepat.

Ditegaskannya, pemeriksaan sudah diatur undang-undang. Sama halnya dengan pengawas di BPK, bila tidak ingin memeriksa maka tidak perlu bekeja lagi di BPK. Para auditor bisa keluar dan memilih bekerja di tempat lain.

Pemeriksaan terhadap dana desa penting, sebab BPK menemukan pengelolaan dana desa tahun ini belum sesuai ketentuan. Bahkan ada yang dipakai untuk kepentingan aparat desa. Karenanya, ia meminta kepada pemerintah daerah juga terus melakukan pendampingan.

          Tahun 2018, dana desa bagi NTB mencapai Rp 983 miliar. Dana itu didistribusikan bagi 995 desa se-NTB. Tahun depan dana desa bertambah menjadi Rp 1,1 triliun lebih. Alokasi itu sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima Gubernur NTB H Zulkieflimansyah di Jakarta, awal pekan kemarin.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengakui, persoalan itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama yang perlu dibenahi. Bagi pemerintah daerah, pemeriksaan dan audit sudah sangat tebiasa. Tapi pemerintah desa mungkin belum terbiasa. ”Mari kita yakinkan kades, berikan pemahaman agar pengelolaan dana desa lebih baik lagi,” ujarnya.

Terkait dana desa, Inspektorat NTB akan melakukan supervisi kepada kabupaten yang mengelola dana desa. Kemudian audit bersama antara inspektorat dan BPK terhadap dana desa. ”Tujuannya pencegahan penyimpangan atau potensi pengelolaan keuangan desa,” kata Inspektur NTB H Ibnu Salim.

Kelemahan pengeloaan dana desa selama ini ada di tingkat aparatur pengelola dana desa. Mereka belum memahami secara keseluruan aturan pengelolaan dana, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. ”Sehingga peran pendaming di sini sangat penting,” ujar Ibnu.

Pemeriksaan atau pun pendampingan tidak akan menghambat pencairan dana desa. Justru sebaliknya akan mempercepat. Bila ada kendala di lapangan, pemerintah daerah bisa mencarikan jalan keluar. (ili/r7)

Berita Lainnya

PAD Lobar Turun Drastis

Redaksi LombokPost

Jembatan Lombok-Sumbawa Butuh Rp 20 Triliun

Redaksi LombokPost

Samota Akan Jadi Cagar Biosfer UNESCO

Redaksi LombokPost

Pencairan DAK Fisik Dianggap Ribet, Pemda Minta Pusat Permudah Sistem

Redaksi LombokPost

Penyeberangan Kayangan-Poto Tano Kembali Normal

Redaksi LombokPost

Dinsos Data Ulang Penyandang Disabilitas

Redaksi LombokPost

Pemprov Akan Cari Sumber Lain untuk Tutupi Kekurangan Dana Percepatan Jalan

Redaksi LombokPost

Ombudsman Minta Aplikasi NTB Care Diperbaiki

Redaksi LombokPost

Pemprov Ingin Berkontribusi, Tak Sekadar Memantau Pilkada Serentak 2020

Redaksi LombokPost