Lombok Post
Metropolis

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

]TERKENDALA LAHAN: Rusunawa di Kelurahan Selagalas terlihat kumuh, pekan lalu. Besi pembatas dimanfaatkan para penghuni Rusunawa untuk menjemur pakaian.

MATARAM-Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah nelayan belum rampung. Pasalnya, belum ada kesepakatan harga tanah antara pemkot dengan pemilik lahan.

Kendati demikian, pemkot sudah mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi nelayan senilai Rp 22 miliar untuk 90 kamar.

“Kendala kita membangun Rusunawa di pembebasan lahan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) HM Kemal Islam, pekan lalu .

Diungkapkan, pembanguan Rusunawa nelayan khusus untuk merelokasi sekitar 90 kepala keluarga (KK) yang masih berada di bibir pantai dan rawan terdampak abrasi setiap tahun. Mulai dari kawasan bibir pantai Kampung Bugis hingga Bintaro.

“Untuk satu twin blok (90 kamar) saya kira cukup untuk warga yang tinggal di sekitar bibir pantai Ampenan,” terangnya.

Menurutnya, Rusunawa nelayan yang diajukan ini berbeda dengan Rusunawa umum yang telah dibangun sebelumnya. Dimana Rusunawa umum dibangun dengan bentuk fisik berlantai lima.

Sedangkan untuk Rusunawa nelayan dibangun hanya tiga lantai. Namun demikian, luas lahan Rusunawa nelayan yang dibutuhkan lebih luas dibandingkan Rusunawa umum.

Untuk satu twin blok Rusunawa nelayan membutuhkan sekitar 70 hektare. “Beda dengan rusunawa umum lahannya hanya 35 hektare,” terangnya.

Diutarakan, Rusunawa nelayan cukup besar dengan tipe 36. Terdapat dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan satu dapur dan kamar mandi. Begitu juga halaman akan  dibangun fasilitas sosial, umum, dan tempat kerja untuk para nelayan.

Dalam proses pembangunan Rusunawa nelayan kata Kemal, pihaknya akan menerima barang jadi . Tidak  dalam bentuk dana seperti Rusunawa umum. “Kita terima beres berdiri bangunannya,” terangnya .

Sementara itu Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi mengatakan, pembebasan lahan untuk rumah nelayan antara pemkot dengan pemilik lahan belum ada kata sepakat.

Pemilik lahan meminta  lahannya dihargakan Rp 50 juta per are, sementara pemkot sendiri hanya menyiapkan anggaran Rp 20 juta per are. “Masalah harga ini belum ada titik temu,” sebutnya.

Jika sampai Desember ini tidak ada kesepakatan antara pemkot dengan pemilik lahan maka pembebasan lahan 2018 mental.  Pemkot akan kembali mengusulkan 2019 mendatang. (jay/r5)

Berita Lainnya

Maret, PNS Baru Mulai Bekerja

Redaksi LombokPost

Pengangkatan P3K Menunggu Juknis

Redaksi LombokPost

Kadishub Baru Diminta Selesaikan Masalah Parkir

Redaksi LombokPost

Mataram Butuh Rp 60 M Lagi

Redaksi LombokPost

Sistem Pendidikan Sudah Kuno?

Redaksi LombokPost

Dewan Goyang PDAM Lagi

Redaksi LombokPost

Irwan Digeser, Mahmmudin Jabat Asisten II

Redaksi LombokPost

Bayar Upeti, PKL Dilindungi

Redaksi LombokPost

Pendapatan Meningkat, Ekonomi Menggeliat

Redaksi LombokPost