Lombok Post
Metropolis

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

]TERKENDALA LAHAN: Rusunawa di Kelurahan Selagalas terlihat kumuh, pekan lalu. Besi pembatas dimanfaatkan para penghuni Rusunawa untuk menjemur pakaian.

MATARAM-Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah nelayan belum rampung. Pasalnya, belum ada kesepakatan harga tanah antara pemkot dengan pemilik lahan.

Kendati demikian, pemkot sudah mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi nelayan senilai Rp 22 miliar untuk 90 kamar.

“Kendala kita membangun Rusunawa di pembebasan lahan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) HM Kemal Islam, pekan lalu .

Diungkapkan, pembanguan Rusunawa nelayan khusus untuk merelokasi sekitar 90 kepala keluarga (KK) yang masih berada di bibir pantai dan rawan terdampak abrasi setiap tahun. Mulai dari kawasan bibir pantai Kampung Bugis hingga Bintaro.

“Untuk satu twin blok (90 kamar) saya kira cukup untuk warga yang tinggal di sekitar bibir pantai Ampenan,” terangnya.

Menurutnya, Rusunawa nelayan yang diajukan ini berbeda dengan Rusunawa umum yang telah dibangun sebelumnya. Dimana Rusunawa umum dibangun dengan bentuk fisik berlantai lima.

Sedangkan untuk Rusunawa nelayan dibangun hanya tiga lantai. Namun demikian, luas lahan Rusunawa nelayan yang dibutuhkan lebih luas dibandingkan Rusunawa umum.

Untuk satu twin blok Rusunawa nelayan membutuhkan sekitar 70 hektare. “Beda dengan rusunawa umum lahannya hanya 35 hektare,” terangnya.

Diutarakan, Rusunawa nelayan cukup besar dengan tipe 36. Terdapat dua kamar tidur, satu ruang tamu, dan satu dapur dan kamar mandi. Begitu juga halaman akan  dibangun fasilitas sosial, umum, dan tempat kerja untuk para nelayan.

Dalam proses pembangunan Rusunawa nelayan kata Kemal, pihaknya akan menerima barang jadi . Tidak  dalam bentuk dana seperti Rusunawa umum. “Kita terima beres berdiri bangunannya,” terangnya .

Sementara itu Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi mengatakan, pembebasan lahan untuk rumah nelayan antara pemkot dengan pemilik lahan belum ada kata sepakat.

Pemilik lahan meminta  lahannya dihargakan Rp 50 juta per are, sementara pemkot sendiri hanya menyiapkan anggaran Rp 20 juta per are. “Masalah harga ini belum ada titik temu,” sebutnya.

Jika sampai Desember ini tidak ada kesepakatan antara pemkot dengan pemilik lahan maka pembebasan lahan 2018 mental.  Pemkot akan kembali mengusulkan 2019 mendatang. (jay/r5)

Berita Lainnya

Gerindra Belum Tentukan Siapa Wakil Ketua DPRD

Redaksi LombokPost

Alhamdulillah, Semua Karyawan Sudah Dibayarkan THR

Redaksi LombokPost

Ketika Terminal Mandalika Menjadi Ladang Rezeki Pedagang Asongan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna