Lombok Post
Headline Kriminal

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

PULANG SIDANG: Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram Muhir menuju mobil tahanan usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (13/12).

MATARAM-Guru besar hukum pidana dari Universitas Jember, Prof M Arief Amrullah hadir di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (13/12). Prof Arif hadir sebagai ahli dalam persidangan dugaan korupsi terdakwa Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram Muhir.

Keterangan Prof Arief terkait apakah penangkapan jaksa terhadap Muhir dikategorikan operasi tangkap tangan (OTT), hingga membuktikan mens rea atau sikap batin Muhir dalam perkaranya.

Mengenai tertangkap tangan, kata Prof Arief, penjelasannya ada di Pasal 1 butir 19 KUHAP. Ada empat unsur yang diklasifikasikan sebagai perbuatan tangkap tangan.

Pertama, sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki orang lain; kedua, dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; ketiga, sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan.

”Keempat, sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dia pelakunya,” kata Arief.

Penasihat hukum Muhir, Ernady bertanya mengenai OTT terhadap kliennya. Dalam OTT tersebut, kata Ernady, petugas kejaksaan membekali diri dengan surat perintah.

”Apakah dengan surat perintah, itu masuk OTT,” kata Ernady menanyakan pendapat ahli.

Menurut Prof Arief, OTT merupakan tindakan spontan. Jika petugas dibekali dengan surat perintah penangkapan, tentunya bukan merupakan OTT. ”Kalau tertangkap tangan dibuatkan surat perintah, bukan tertangkap tangan. OTT kan spontan,” ujar ahli.

Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa lainnya, Burhanudin menyinggung mens rea dalam perkara ini.

”Kalau seseorang dipaksa, diberikan suatu materi, sementara di dalam dirinya tidak pernah meminta. Apakah sikap tersebut mempunyai niat jahat? Ini terkait dengan Pasal 12 (UU Tipikor,” tutur Burhanudin.

Prof Arief juga menyatakan kalau tidak ada niat jahat apabila peristiwanya terjadi seperti itu.

Penasihat hukum kemudian menyinggung kalimat tanya ‘bagaimana saya’. Kalimat ini sempat dilontarkan Muhir dalam percakapan antara dia dengan mantan Kadisdik Kota Mataram Sudenom.

Perkataan ‘bagaimana saya’ keluar usai Muhir memberitahu Sudenom mengenai anggaran rehabilitasi sekolah pascagempa di Kota Mataram.

”Saya tidak tahu. (Itu) di luar jangkauan saya. Yang tahu maksudnya hanya terdakwa,” kata Prof Arief.

Ketua Majelis Hakim Isnurul Syamsul Arif meminta pendapat ahli terkait pengertian memaksa dalam kacamata hukum. Pertanyaan ini tak terlepas dari pasal pemerasan dalam dakwaan, yang salah satu unsurnya adalah pemaksaan.

Menurut ahli, pemaksaan bisa terjadi melalui kata-kata. Ucapan yang dilontarkan atasan kepada bawahannya, yang jika tidak dituruti akan berdampak pada penerima perintah.

”Misalnya Walikota kepada kepala dinas. Atasan yang menyuruh bendaha mentransfer. Karena ada perbedaan level, kalau tidak mengikuti akan berdampak pada orang itu,” terang ahli.

JPU Kejari Mataram Dedi Diliyanto meminta pendapat ahli mengenai unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf e undang-undang Tipikor. Pertanyaan ini dijawab ahli dengan lugas. Termasuk memastikan Anggota DPRD masuk dalam unsur penyelenggara negara dalam pasal tersebut.

Sementara itu, terdakwa Muhir meminta pandangan ahli mengenai OTT. Muhir bertanya terkait hanya dia yang menjadi tersangka, meski dalam OTT tersebut jaksa mengamankan dua orang lainnya.

”Begini. (Yang diamankan) seharusnya diduga (sebagai pelaku). Ada pemeriksaan, terseleksi nanti (siapa) yang menjadi tersangka, mana yang saksi,” jawab Prof Arief.

”Kalau satu yang jadi tersangka, boleh secara hukum. Tentu ada bukti permulaan yang cukup,” pungkas dia.

Sidang Muhir masih berlanjut usai pemeriksaan terhadap ahli. Penasihat hukum rencananya kembali mengajukan ahli lainnya, dalam sidang yang diagendakan pada Kamis 20 Desember, pekan depan.(dit/r2)

Berita Lainnya

Demi Meratus, Ribuan Orang di Kalsel Bersama-sama Menulis Surat ke Presiden

Redaksi LombokPost

Mantan Bupati Zaini Akan Diklarifikasi Terkait KSO PT Tripat dan PT Bliss

Redaksi LombokPost

Jaksa Serahkan Memori Banding Perkara Muhir

Redaksi LombokPost

Polda Tak Hadir, Praperadilan Ganti Rugi Ditunda

Redaksi LombokPost

Oknum Polisi Terancam 13 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Kejari Mataram Canangkan WBK dan WBBM

Redaksi LombokPost

LHA Sosialisasi 13 Perda di Loteng

Redaksi Lombok Post

Fasilitator Diganjar Penghargaan

Redaksi LombokPost

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Burung

Redaksi LombokPost