Lombok Post
Metropolis

Tolong, Jangan Masuk Angin!

TERUS BERLANJUT: Tim Satpol PP Kota Mataram masih terus menyisir salon yang membuka layanan Spa, untuk selanjutnya diminta tidak lagi memberikan layanan itu karena tidak memenuhi standar.

MATARAM-Dansat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati meminta semua pihak tenang. Tidak panik dan ambil keputusan gegabah menangani bisnis lendir yang bertopeng usaha Spa dan Karaoke Keluarga.

Bayu menjamin ia tidak main-main dalam penegakan perda dan wibawa kota kali ini. “(Tolong) pahami dulu tupoksi Satpol PP seara rinci, jangan mau main sikat-sikat saja,” kata Bayu.

Ia tidak ingin langkah tegas yang coba ia lakukan kali ini, justru jadi bumerang. Berpeluang membuat pemkot digugat atau berhadapan dalam persoalan hukum yang pelik.

Ada beberapa tahapan yang harus ia lalui. Sesuai mekanisme hukum yang ada. “Jangan kita disuruh seruduk-seruduk, main bongkar, main tutup, ada proses, ada koordinasi. Kalau dibilang lambat, ya memang seperti itu prosesnya,” kilahnya.

Ia juga mengingatkan. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Ada baiknya berpikir dan mempertimbangkan semua aspek hukum. Ia pun berharap warga secara individu atau unsur ormas tidak melakukan penertiban mandiri.

“Ingat ini kewenangan aparat penegak hukum dan untuk masalah ini kewenangan satuan,” ulasnya.

Ia juga berharap warga tidak beranggapan negatif dengan kerja Satpol PP sejauh ini. Sesuai janjinya, ia bahkan sudah mengundang para pengusaha karaoke itu bertemu. Namun karena persoalan koordinasi yang mengharuskan ia ke luar daerah, maka Bayu menjanjikan hasilnya minggu depan.

“Ya ditunda minggu depan biar berproses dulu,” ujarnya.

Bayu tidak mempersoalkan ada stigma atau persepsi dirinya hebat saat membela diri. Karena memang ia harus menjelaskan semua prosedur. Tidak mungkin timnya bekerja ala preman.

Ntar anggota pakai tendangan dan pukulan ke pengusaha saat penertiban, malah lain ceritanya,” cetusnya.

Terlepas dari itu, ia mengapresiasi semangat sejumlah anggota dewan. Yang terus mendorong agar Satpol PP lebih tegas dalam menindak pengusaha nakal. Ini menandai mereka perhatian terhadap kinerja Satpol PP.

“Semoga perhatian itu juga dapat (mendorong agar) kami dapat anggaran dan kelengkapan sarana sesuai standar Satpol PP secara nasional,” harapnya.

Ia sekali lagi menegaskan tidak ada pembiaran. Tapi semua berjalan sesuai ketaatan pada hukum. Ia ingin bekerja di bawah acuan hukum. Sehingga bisa menggebuk para pengusaha lendir agar jera.

“Mereka warga kota dan warga kita juga, jadi mari cari jalan tengah, oke?” ajaknya.

Sementara itu timnya sampai saat ini terus menyisir. Meminta para pengusaha salon tidak lagi memajang tulisan Spa. Bahkan dalam operasi jika ditemui ada usaha yang tidak mengantogi izin sama sekali, pihaknya minta langsung ditutup.

“Malah itu ditutup saja kalau sudah operasi tapi tidak ada izin,” cetusnya.

Ia bahkan sempat berencana ingin menyegelnya dengan police line. Supaya jadi peringatan dan efek jera bagi pengusaha yang berniat nakal lainnya. Hanya saja, lanjut Bayu, anggarannya bahkan tidak mencukupi untuk pengadaan segel.

“Tapi kan lucu mau tutup atau segel usaha, tapi pengajuan pengadaan segel dicoret berikut dengan perlengkapan standar lainnya. Kasihan,” katanya beralasan.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kota Mataram Mansur mengingatkan yang berhak melakukan pencabutan izin adalah OPD teknis. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Satpol PP hanya bisa mengeluarkan rekomendasi agar praktik itu ditutup. Jika telah memenuhi bukti pelanggaran perda yang berat.

“Tunggu dulu pencabutan izin seperti apa? Yang berhak cabut izin, ya dinas perizinan (DPMPTSP),” kata Mansur.

Tapi Satpol PP bisa menutup usaha itu saat melakukan operasi. Namun bukan pencabutan izin. Termasuk penyegelan. Dengan catatan tahapan atau mekanisme teguran sampai penindakan telah dilalui sesuai tahapan.

Ia pun setuju Satpol PP jangan grasa-grusu sampai mengantongi bukti kuat dan tahapan yang sistematis.

“Sudah sesuai perda atau tidak penindakannya, itu harus jadi acuan,” tegasnya.

Sementara Herman, salah satu warga Mataram mengaku tidak masalah penertiban tempat esek-esek di Kota Mataram dilakukan bertahap. Sesuai prosedur. Asalkan, jangan sampai terkesan Satpol PP dan OPD terkait di Pemkot Mataram masuk angin.

“Ini kan yang jadi masalah, persoalan tempat esek-esek ini bukan hal baru di Kota Mataram. Sudah lama ini,” cetusnya.

Hanya saja, pemkot memang terkesan tidak serius menanganinya. Hanya bergerak saat bisnis lendir ini diributkan di media massa. “Efeknya, bukan malah tambah sedikit, tapi usaha ini sekarang berkembang pesat. Jumlahnya semakin banyak, dan pengusahanya semakin berani,” ungkapnya.

Untuk Spa dan Karaoke misalnya. Jika di awal pemerintahan Ahyar-Mohan yahun 2010 lalu hanya ada di Hotel B dan Kafe L, sekarang jumlahnya mencapai belasan. Begitupun dengan tempat esek-esek menengah ke bawah. Jika dulu hanya dikenal pasar beras, sekarang di pasar Cakranegara pun dengan bebasnya menjajakkan layanan sek. Bahkan tidak hanya PSK, tapi juga waria.

“Jadi, pantas kami sebagai masyarakat resah dengan kondisi ini. Sementara pemerintah tiap kali ini diributkan hanya berjanji akan diberantas. Nyatanya kan tidak,” sesalnya.

Ia khawatir, jika bisnis esek-esek ini beberapa hari ke depan tidak diberitakan lagi, Pemkot Mataram akan kembali lupa atau pura-pura lupa melakukan penertiban. Ujung-ujungnya, jumlah tempat esek-esek akan semakin banyak dan semakin mengkhawatirnya. (zad/jay/r5)

Berita Lainnya

Maret, PNS Baru Mulai Bekerja

Redaksi LombokPost

Pengangkatan P3K Menunggu Juknis

Redaksi LombokPost

Kadishub Baru Diminta Selesaikan Masalah Parkir

Redaksi LombokPost

Mataram Butuh Rp 60 M Lagi

Redaksi LombokPost

Sistem Pendidikan Sudah Kuno?

Redaksi LombokPost

Dewan Goyang PDAM Lagi

Redaksi LombokPost

Irwan Digeser, Mahmmudin Jabat Asisten II

Redaksi LombokPost

Bayar Upeti, PKL Dilindungi

Redaksi LombokPost

Pendapatan Meningkat, Ekonomi Menggeliat

Redaksi LombokPost