Lombok Post
Metropolis

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

BELUM TUNTAS: Beberapa pekerja tampak masih mengerjakan monumen Mataram Metro di Bundaran Lingkar Selatan, Kota Mataram, Kamis (13/12).

MATARAM-Proyek ambisius Monumen Mataram sudah selesai. Ditandai dengan dilakukannya Provisional Hand Over (PHO) pada tanggal 28 november kemarin. Ini merupakan pekerjaan tahap ke-II dengan nilai pagu paket Rp 1,5 miliar. Setelah negosiasi menjadi Rp 1,28 miliar.

Tapi yang menarik sekalipun sudah PHO, sejumlah pekerja masih mengerjakan proyek. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram H Mahmuddin Tura menyebut proyek itu molor.

“Ada kekurangan volume setelah dihitung usai PHO,” kata Tura.

Karenannya, pihak rekanan yakni CV Satria Karya diminta mengerjakan lagi. Hingga volume sesuai kontrak terpenuhi. Rekanan diberikan waktu sampai 50 hari sejak PHO. Jika dalam waktu itu rekanan tidak juga berhasil menuntaskan kekurangan volume. Maka barulah dilakukan putus kontrak.

“Jadi bukan berarti sudah PHO lalu tidak boleh dikerjakan, karena kita lihat ada kekurangan volume sampai tanggal akhir kontrak, ya kita minta kerjakan lagi,” jelasnya.

Lebih jauh, Tura menjelaskan sebenarnya kekurangan volumenya relatif kecil. Antara 2-3 persen. Nilainya pun sekitar Rp 25 juta. Tapi ia menduga kontraktor terlalu banyak berhitung karena takut rugi. Sehingga akhirnya setelah dievaluasi, ada bagian yang belum dikerjakan.

“Itu ada kayak ornamen di atasnya, lalu jendela, itu saja yang belum dikerjakan,” bebernya.

Tura mengatakan, waktu 50 hari yang diberikan pada rekanan seharusnya cukup. Menuntaskan pekerjaan sesuai dengan volume kontrak. Tapi jika rekanan teledor waktu itu bisa jadi tidak cukup. Sehingga harus putus kontrak.

“Walaupun sisanya nanti tinggal sedikit, ya tetap saja wanprestasi, ya harus dipotong. Bahkan ndak dibayar,” terangnya.

Karenannya, ia berharap rekanan bisa lebih cepat lagi menuntaskan pekerjaan. Agar pada tahun 2019 rencana tahap III pembangunan monumen tidak terganggu dari segi rencana dan waktu. Selama masa pengerjaan lanjutan kekurangan ini pun rekanan sudah dikenakan denda.

“Ya kena denda keterlambatan 1/1000 (dikali nilai kontrak),” jelasnya.

Aturan pengenaan sanksi keterlambatan ini tertuang dalam pasal 120 Perpres 70 tahun 2012. Jika dihitung berdasarkan nilai negosiasi harga yang tertera di LPSE Kota Mataram maka denda perhari yang harus dialami rekanan berkisar Rp 1,2 juta per hari.

“(Didenda) sampai berapa hari proyek selesai,” tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Gerindra Belum Tentukan Siapa Wakil Ketua DPRD

Redaksi LombokPost

Alhamdulillah, Semua Karyawan Sudah Dibayarkan THR

Redaksi LombokPost

Ketika Terminal Mandalika Menjadi Ladang Rezeki Pedagang Asongan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna