Lombok Post
Headline Metropolis

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

HUNTARA BIKINAN SENDIRI: Seorang korban gempa duduk di depan hunian sementara yang dibuatnya dengan daya upaya sendiri sambil menggendong anaknya di Desa Menggala, Lombok Utara, pekan lalu. Bantuan rumah gempa yang dijanjikan pemerintah belum banyak yang terealisasi.

JAKARTA–Nyaris lima bulan setelah gempa besar beruntun mendera Lombok dan Sumbawa, pemerintah tak kunjung menemukan cara jitu mempercepat pembangunan rumah para korban gempa. Bahkan, masalah demi masalah justru muncul.

Yang terkini, sebanyak 330 tukang yang sudah dilatih membangun RISHA justru minggat. Mereka hanya bertahan selama dua pekan saja dan memilih tak terlibat dalam pembangunan rumah tahan gempa. Akibatnya, progress pembangunan rumah korban gempa yang didanai pemerintah begitu lelet.

Hingga kemarin, baru 85 unit rumah yang berhasil dirampungkan dengan dana dari pemerintah. Jumlah yang teramat sedikit, mengingat sebelumnya berapi-api menyebutkan akan mengerahkan kecepatan hingga delapan kali lipat.

“Salah satu kendala dalam pembangunan rumah korban gempa di NTB adalah kekurangan tenaga pembuat rumah tahan gempa,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, ada 330 warga yang dididik membuat rumah tahan gempa jenis Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Lombok. Tapi kata Basuki, 330 tukang tersebut bertahan dua pekan.

“Mereka keluar dari pekerjaan ini,” katanya. Dia tak merinci, dari mana saja 330 tukang tersebut. Apakah seluruhnya dari Lombok atau dari tempat lain.

Yang pasti, tukang tersebut menjadi garda terdepan untuk diandalkan membangun panel-panel rumah tahan gempa. Panel-panel tersebut diproduksi di sejumlah tempat di Lombok. Ada yang diproduksi BUMN, dan ada pula yang diproduksi pengusaha lokal.

Langkah pertama yang diambil Basuki setelah 330 tukang itu kabur adalah dengan meminta BUMN di NTB yang memproduksi panel rumah RISHA menggenjot kinerja.

“Yang BUMN kan ada enam pabriknya. Semua minggu ini harus nambah minimal tiga tim masing-masing,” kata Basuki. Satu tim terdiri atas delapan orang. Mereka diminta untuk segera membuat komponen rumah tahan gempa.

            Sementara itu, Pemprov NTB tak menampik jika pembangunan rumah korban gempa belum berjalan cepat. Rumah yang selesai dibangun belum sebanyak yang diharapkan. Data terakhir menunjukkan, rumah tahan gempa yang selesai dibangun 85 unit. Progres itu masih jauh dibandingkan ratusan ribu rumah yang rusak akibat gempa.

Ke-85 rumah itu terdiri dari 49 unit rumah instan sederhana sehat (RISHA), 25 unit rumah instan konvensional (RIKO), dan 11 rumah instan kayu (RIKA). Sementara rumah yang sedang dalam proses pembangunan 2.493 unit, baik Risha, Riko, Rika maupun Rumah Cetak Raswari Indonesia (RCI).

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB I Gusti Bagus Sugihartha kemarin (14/12) menjelaskan, pembangunan kembali rumah tahan gempa memang tidak gampang. Banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Pemerintah bersama tim terus berupaya mempercepat dengan tidak melanggar aturan.

Terkait progres, menurutnya setiap waktu terus bertambah. Hanya saja belum secepat yang dibayangkan di awal-awal. Jumlah rumah yang sedang dibangun hingga 10 Desember mencapai 3.006 unit rumah. Kelompok masyarakat (Pokmas) terbentuk 1.439 dengan 17.052 KK dan rekening Pokmas terisi sebanyak 435 kelompok atau 10.547 KK.

 

Semakin Banyak Jenis Rumah

Salah satu upaya mempercepat pembangunan rumah adalah dengan memberikan banyak pilihan jenis rumah. Termasuk juga mendorong pengusaha lokal untuk terlibat. Jenis rumah yang masuk sekarang semakin beragam, baik rumah kayu, konvensional, rumah berbahan baja, dan yang terbaru rumah berbahan beton seperti RCI.

Jumlah usulan yang masuk mencapai 12 jenis, tapi hanya beberapa yang lulus uji laboratorium Kementerian PUPR.

”Semakin banyak pilihan, harapan kita pembangunan bisa dipercepat,” katanya.

Ditegaskan, dalam satu kelompok, warga boleh memilih jenis rumah berbeda. Tapi Sugiharta menyarankan satu kelompok memilih satu jenis rumah yang seragam. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan. Bila jenis rumah seragam dalam satu kelompok, perencanaan belanja dan kontrak pengerjaan bisa selesai tepat waktu.

”Kalau beda-beda jenis rumahnya boleh-boleh saja. Tapi risikonya agak lama,” kata dia.

Mengantisipasi musim hujan, para pengungsi dibuatkan hunian sementara (Huntara). Hingga saat ini jumlah Huntara terbangun 41.720 unit. Masih kekurangan 32.370 unit.

 

KLU dan Lotim Belum Serahkan Data Jadup

Selain rumah, bantuan lain bagi korban gempa adalah uang jaminan hidup (Jadup). Hingga saat ini dana Jadup sebesar Rp 10 ribu per hari per orang belum diterima korban.

Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik menjelaskan, dana Jadup masih dalam proses pengajuan. Kementerian Sosial melalui BNPB mengusulkan dana Jadup ke Kementerian Keuangan. Nilainya mencapai Rp 9 miliar. Sehingga tahun ini dipastikan Jadup akan dicairkan sebagian.

”Posisinya sekarang ada di kementerian keuangan,” katanya.

Dana Jadup diambil dari Dana Siap Pakai (SDP) BNPB di Kementerian Keuangan. Dana tersebut dipakai ketika ada hal mendesak seperti saat ini. Uang tetap dicairkan melalui Kementerian Sosial, tapi mereka berkoordinasi dengan BNPB karena menyangkut bencana.

Dana diusulkan berdasarkan data yang terdivalidasi. Uang Rp 9 miliar itu hanya untuk sebagian korban di Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat dan KSB. Itu pun belum semua data masuk. Bila semua data korban diusulkan kebutuhannya bisa mencapai ratusan miliar.

”Hanya sebagian kecil saja,” jelasnya.

Belum semua daerah mengusulkan proses validasi data penerima Jadup. Data terakhir masuk dari Kabupaten Sumbawa, itu baru bisa diproses tahun depan. Sementara  Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur justru belum mengusulkan hingga saat ini.

”Belum ada masuk data satu pun ke Disos untuk diteruskan ke Kemensos,” kata Khalik.

Setelah dikonfirmasi, pemerintah daerah ingin memasukkan data secara keseluruhan, tidak setengah-setengah seperti daerah lain. Baginya langkah itu tidak masalah.

”Tapi kami minta dipercepatlah, supaya prosesnya juga cepat,” katanya.

Bila data terlambat masuk, maka proses validasi data juga akan terlambat. Bila dimasukkan sekarang, awal tahun sudah mulai divalidasi, sehingga Maret-April sudah cair.

”Dana cair tergantung data yang masuk,” ujarnya.

Bantuan akan ditransfer ke rekening penerima. Misalnya, untuk tiga orang anak dalam satu keluarga, uangnya ditransfer ke rekening ibunya atau kepala keluarga. Itu karena mereka akan diusulkan menjadi penerima manfaat program keluarga harapan, sehingga bantuannya berlanjut.

”Langsung ke rekening sehingga dia bisa cairkan sendiri,” katanya. (ili/JPG/r8)

Berita Lainnya

Tak Sungkan Korupsi Rumah Tuhan

Redaksi LombokPost

Komisioner Baru KPU NTB Dilantik Hari Ini

Redaksi LombokPost

Dorfin Felix, Bule Penyelundup Narkoba Kabur dari Polda NTB

Redaksi LombokPost

Izin PT Temada Tak Bermasalah

Redaksi LombokPost

Maret, PNS Baru Mulai Bekerja

Redaksi LombokPost

Pengangkatan P3K Menunggu Juknis

Redaksi LombokPost

Kadishub Baru Diminta Selesaikan Masalah Parkir

Redaksi LombokPost

Mataram Butuh Rp 60 M Lagi

Redaksi LombokPost

Dana Desa Naik Rp 193,1 Miliar

Redaksi LombokPost