Lombok Post
Headline Metropolis

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

H Mohan Roliskana

MATARAM-Dansat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati menepati janjinya. Ia telah menurunkan anggotanya menindak usaha spa abal-abal. Langkah ini membendung maraknya usaha yang mengklaim spa. Tapi secara teknis dan persyaratan tidak memenuhi standar.

Mereka diminta mengurus izin dan memenuhi standar layanan spa. Jika tidak ingin disebut abal-abal. Peneguran ini juga buntut dugaan beberapa usaha berkedok spa. Tapi ternyata ada layanan mesum. “Ada lima sudah kami tegur,” kata Bayu.

Tapi baru beberapa hari terlihat garang, aksinya kembali mengendor. Cengkaraman pengawasannya melemah pada pengusaha spa abal-abal. Bayu berdalih pihaknya tidak bisa turun setiap hari karena keterbatasan fasilitas dan personel.

“Tapi kami sudah menyurati para lurah untuk mengawasi usaha-usaha spa di wilayahnya,” kilahnya.

Jika menemukan ada usaha spa maka izin-izin mereka harus diperiksa. Selanjutnya dikoordinasikan dengan Satpol PP untuk penertiban kalau belum mengantongi izin.

Mulanya Bayu terlihat bersemangat menyisir semua usaha spa di kota. Hanya saja belakangan setelah menimbang kekuatan anggota dan padatnya giat satpol pp ia mulai kerepotan.

“Mobil patroli cuma satu dan personel kurang jadi sulit keliling setiap hari karena kegiatan padat,” keluhnya.

Ia mencontohkan dalam minggu-minggu ini konsentrasi anggota terbagi dalam beberapa kegiatan. Di antaranya kegiatan Pra-Diksar, Kirab Pataka Procinsi, lalu ada giat rutin peneguran PKL. “Jangan cuma andalkan Satpol PP,” cetusnya.

Ia lalu memaparkan kondisi satpol pp sejauh ini. Menurutnya dari sisi personel, fasililitas, dan anggaran jauh dari semangat yang tertuang dalam Permendagri 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Ia mencontohkan misalnya dari sisi anggaran yang tidak bisa memenuhi amanat undang-undang.

 “Di sana diatur anggaran yang harus diterima satpol pp itu 0,6 persen dari APBD,” jelasnya.

Tapi realitanya anggaran yang diterima jauh di bawah ketentuan itu. dari DPA satpol PP, ia menyebut mereka mengelola anggaran sebesar Rp 3,4 miliar. Padahal jika mengacu dari aturan itu, mereka paling tidak menerima anggaran Rp 8,5 miliar.

“Bahkan tidak sampai setengahnya!” cetusnya.

Tapi tuntutan semua pihak pada Satpol PP menurutnya terlalu tinggi. Tanpa melihat perbandingan antara tuntutan dengan kemampuan Satpol PP sendiri mengawal perda.

“Rp 3,4 miliar itu habis honor pasukan, kok dibilang besar,” sesalnya.

Dari sisi personel saat ini anggota satpol pp sebanyak 150 orang. Jika menghitung keharusan anggota satpol pp berdasarkan aturan, maka paling tidak anggota sebanyak 400 orang. Dengan mempertimbangkan padatnya pengawasan pada perda dan berbagai giat yang dilakukan.

“Ukurannya bukan dari luas wilayah tapi kepadatan penduduk warga kota,” terangnya.

Ini diperparah dengan jumlah kendaraan patroli yang hanya satu unit. Belum lagi persoalan peralatan teknis lapangan, seperti HT, police line, rompi, sarung tangan, senter, jas ujan. “Semua ditolak,”cetusnya.

Ia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih realistis melihat kondisi satpol pp. Mengingat beban kerja mereka tidak gampang. Apalagi tugas-tugas mereka menyangkut marwah dan wibawa pemerintah.

“Semoga TAPD bisa evaluasi kebijakannya nanti,” harapnya.

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menanggapi keluhan Satpol PP. Mohan pun mengakui dengan jujur dari banyak sisi satpol pp kota memang belum memenuhi tuntutan yang tertuang dalam permendagri tersebut. Ia mencontohkan misalnya dalam hal anggaran.

“Tapi ini bukan hanya satpol pp, melainkan OPD lain pun begitu, karena kita alami defisit anggaran,” kata Mohan.

Ini tidak lepas terkait dengan kebijakan pascagempa bumi kemarin. Sehingga perbaikan infrastruktur jadi prioritas tahun 2019 nanti. Tapi Mohan berjanji, jika pada saatnya nanti kondisi fiskal daerah stabil, anggaran Satpol PP termasuk yang ingin ia perioritaskan.

“Jadi saya berharap bisa bersabar dulu,” ujarnya.

Ia berharap Satpol PP bisa tetap semangat bekerja di lapangan. Mengawal perda-perda dan berbagai bentuk aturan di Kota Mataram. Ia mengakui ada banyak dan begitu kompleks persoalan sosial kemasyarakatan.

“Satpol PP butuh personel yang cukup dan fasilitas yang memadai,” tandasnya. (zad/r7)

Berita Lainnya

PAD Lobar Turun Drastis

Redaksi LombokPost

Penyeberangan Kayangan-Poto Tano Kembali Normal

Redaksi LombokPost

Topat Agung di Pantai Duduk

Redaksi LombokPost

Data Penerima Jadup Ditarget Rampung 17 Juni

Redaksi LombokPost

Pemkab KLU Bentuk Tim Pengawas ASN

Redaksi LombokPost

Gerindra Belum Tentukan Siapa Wakil Ketua DPRD

Redaksi LombokPost

Alhamdulillah, Semua Karyawan Sudah Dibayarkan THR

Redaksi LombokPost

Ketika Terminal Mandalika Menjadi Ladang Rezeki Pedagang Asongan

Redaksi LombokPost

Arus Balik Lebaran 2019, Antrean Panjang di Kayangan dan Poto Tano

Redaksi LombokPost