Lombok Post
Headline Metropolis

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

MERARIQ KODEQ: salah seorang warga Dusun Saung Desa Wakan Kecamatan Jerowaru terlihat menggendong anaknya di teras rumahnya belum lama ini. TONI/LOMBOK POST

JAKARTA–Judicial review (JR) terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah menggugurkan norma yang menyebutkan batas usia 16 tahun untuk perempuan yang hendak menikah. Namun, MK menyerahkan kepada DPR untuk menetapkan batas minimal usia pernikahan.

                Dalam putusannya, MK menyebutkan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan batas usia 16 tahun untuk perempuan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. “Dan tidak mempunyai hukum mengikat,” terang Ketua MK Anwar Usman kemarin (14/12.

                Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang.  Sebelumnya, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

                Selain bertentangan dengan UUD, pasal itu juga dinilai bertabrakan dengan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi, siapa pun yang masih berumur di bawah 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak.

                Anggota Majelis Hakim I Dewa Gede Palguna menyatakan, perkawinan anak sangat berdampak negatif, terutama pada sisi kesehatan. Peluang eksploitasi dan ancaman kekerasan kepada anak juga lebih tinggi. Perkawinan anak juga akan berdampak buruk bagi pendidikan anak tu.

                Merujuk pada ketentuan Pasal 31 UUD 1945 yang menjelaskan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. “Maka, ketika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, mereka akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun,” kata Palguna. Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional yang harusnya bisa dirasakan baik laki-laki maupun perempuan.

                Setelah batas usia 16 tahun digugurkan, lalu berapa usia bagi perempuan yang boleh menikah? Dalam putusannya, MK tidak menetapkan batas minimal usia pernikahan. MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang dalam jangka waktu tiga tahun. “Khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan,” terang Palguna.

                Jubir MK Fajar Laksono mengatakan, tengat waktu tiga tahun untuk melakukan revisi undang-undang merupakan angka yang moderat bagi pembentukan UU. Selama menunggu perubahan aturan, MK memutuskan bahwa aturan yang ada masih tetap berlaku. Jadi, tidak sampai ada kekosongan hukum. “Kalau tidak ada perubahan setelah 3 tahun, usia perkawinan harus diharmonisasikan dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak,” terang dia.

                Kenapa MK tidak menentukan batas 18 tahun usia pernikahan? Fajar mengatakan, jika MK menetapkan usia 18 tahun, maka akan mengunci pembentukan UU. Sampai kapan pun, kata dia, pembentuk UU tidak bisa mengubah ketentuan usia perkawinan. Menurut dia, menentukan batas minimal usia itu fleksibel menyesuaikan perkembangan zaman. Sekarang misalnya 18 tahun, tapi mungkin 5 – 10 tahun lagi berubah. Dengan tidak ditetapkan batas usia oleh MK, pembentuk UU bisa lebih fleksibel.

                Rasminah, salah satu pemohon mengatakan, pihaknya mengapresiasi putusan MK. Namun, kata dia, yang menjadi persoalan kenapa harus menunggu tiga tahun untuk melakukan perubahan UU dan menetapkan batas minimal usia perwakinan. “Kenapa MK serahkan ke DPR, padahal MK sendiri bisa memutuskan,” ucap dia saat ditemui usai sidang.

Jika diserahkan ke DPR, maka prosesnya akan sangat panjang. Tentu dia berharap waktu perubahan UU bisa dipersingkat, sehingga tidak sampai tiga tahun. Menurut dia, Indonesia sudah darurat perkawinan anak, sehingga aturan harus secepatnya diubah dan disahkan. Kasus anak yang identitasnya dipalsukan untuk menikah semakin marak. Hal itu berdampak buruk bagi anak-anak. “Saya merupakan korban perkawinan anak. Saya menikah usia kelas dua SMP,” terang dia.

                Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengatakan, masa tiga tgahun merupakan ketidakpastian perlindungan hak anak. “Kami khawatir, tiga tahun itu masa tunggu yang lama,” papar dia. Ia pun mendesak agar pemerintah dan DPR segera melakukan revisi regulasi.

                Menurut dia, Indonesia sudah masuk darurat perkawinan anak. Presiden bisa mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu). Sebab, sudah ada unsur kegentingan memaksa sebagai alasan konstitusional untuk menerbtikan perppu. Pihaknya akan mendorong presiden menerbitkan aturan yang memaksa itu. Perppu harus dikeluarkan ketika situasi genting.

Butuh Peran Tokoh Agama

Sementara itu, pasca MK mengeluarkan putusan revisi batas usia pernikahan, belum ada ancang-ancang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, sebelum undang-undang tersebut fenomena menikah anak sudah jamak terjadi di beberapa wilayah. Tak hanya menikah secara agama atau adat, permohonan menikah dibawah usia yang ditentukan juga jamak terjadi.

            Data terbaru yang dimiliki BPS pada 2015, pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 22,82 persen. Jumlah tersebut merujuk pada hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).

            TGH Lalu Abbusulhi Khairi, seorang tokoh agama di Desa Kuta Lombok Tengah, kemarin (14/12) bercerita kepada koran ini bagaimana kondisi di daerahnya. Pernikahan usia anak menurutnya jamak dilakukan.

”Biasanya setelah hari raya Idul Fitri banyak yang menikah,” katanya. Dia memastikan, pasti ada siswa yang keluar setiap jenjang pendidikan setelah hari raya tersebut.

            Belum lagi ada budaya, setiap anak perempuan yang menginap atau pulang melebihi Maghrib karena bermain dengan teman laki-lakinya maka si anak ditolak keluarganya. Artinya harus menikah.

”Beberapa waktu lalu ada anak perempuan pulang terlambat dan diantar teman laki-lakinya. Mereka akhirnya dipaksa menikah padahal keduanya tidak pacaran,” ceritanya.

            Tingginya angka pernikahan anak menurut Khairi juga sejalan dengan angka perceraian. Dia menuturkan bahwa perceraian juga banyak terjadi. Sayangnya, tidak ada angka yang jelas sebab pernikahan tersebut rata-rata dilakukan secara agama atau adat.

            Kini, Khairi bersama anggota Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) di Desa Kuta lainnya tengah membangun kesadaran untuk tidak mempraktikan pernikahan anak. Dia mengaku tak mudah. Bahkan tak jarang harus berhadapan dengan kekerasan.

            Ditemui di  tempat berbeda, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin akhirnya angkat suara terkait putusan MK terhadap gugatan UU 1/1974 tentang Perwakinan. Dia menuturkan putusan MK tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Sebab dari putusan MK tersebut, tidak ada lagi perbedaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki atau perempuan.

            Batas minimal yang diatur sebelumnya di dalam UU tersebut adalah, untuk laki-laki adalah 19 tahun. Sedangkan bagi perempuan dibatasi minimal usia 16 tahun. Lukman mengatakan dalam konteks kehidupan saat ini, tidak perlu lagi ada pembedaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki atau perempuan.

            ’’Artinya batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun. Dengan syarat mendapat izin dari orangtua,’’ katanya kemarin (14/12). Dia mengatakan klausul harus mendapatkan izin dari orangtua tersebut harus digarisbawahi. Dia menuturkan bahwa ketentuan usia perkawinan dalam UU 1/1974 tersebut terdiri dari tiga level.

            Lever pertama diatur di dalam pasal 6 ayat 2 bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua. ’’Artinya pada level pertama, pada dasarnya batas minimal usia perkawinan adalah 21  tahun,’’ jelasnya. Pernikahan di bawah 21 tahun diperbolehkan, asalkan mendapatkan izin dari orangtua.

            Level kedua dinyatakan di dalam pasal 7 bahwa perkawinan di bawah usia 21 tahun hanya dimungkinkan jika laki-laki sudah berusia 19 tahun dan peremuan 16 tahun. Serta keduanya mendapatkan izin dari orangtua masing-masing.

            Lalu pada level ketiga, jika ada pasangan yang ingin menikah di bawah usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi peremuan, maka mereka harus meminta dispensasi dari pengadilan setempat. Putusan pengadilan itu diajukan berdasarkan permintaan dari kedua pihak orangtua. Nantinya berdasarkan putusan hakim tersebut, menjadi landasan memproses pernikahannya.

           Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Sri Danti Anwar mengatakan angka pernikahan anak di Indonesia mengkhawatirkan. Putusan MK diharapkannya bisa menjadi salah satu jalan keluar memutus rantai pernikahan anak. Meski demikian, undang-undang atau bentuk aturan lain tidaklah cukup. ”Perlu partisipasi dan kesadaran masyarakat,” ucapnya kemarin.

            Pernikahan anak di Indonesia menurutnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain soal budaya, juga bisa dipengaruhi oleh kemiskinan, kondisi sosial, paparan pornografi dan lain sebagainya.

            Peran tokoh masyarakat dinilai penting dalam melakukan pencegahan pernikahan anak. Apalagi, menurutnya, ada beberapa pemerintah yang telah mengeluarkan aturan pendewasaan angka pernikahan. ”Contohnya di Gunung Kidul,” katanya. (wan/lyn/lum/JPG/r8)

Berita Lainnya

PAD Lobar Turun Drastis

Redaksi LombokPost

Penyeberangan Kayangan-Poto Tano Kembali Normal

Redaksi LombokPost

Topat Agung di Pantai Duduk

Redaksi LombokPost

Data Penerima Jadup Ditarget Rampung 17 Juni

Redaksi LombokPost

Pemkab KLU Bentuk Tim Pengawas ASN

Redaksi LombokPost

Gerindra Belum Tentukan Siapa Wakil Ketua DPRD

Redaksi LombokPost

Alhamdulillah, Semua Karyawan Sudah Dibayarkan THR

Redaksi LombokPost

Ketika Terminal Mandalika Menjadi Ladang Rezeki Pedagang Asongan

Redaksi LombokPost

Arus Balik Lebaran 2019, Antrean Panjang di Kayangan dan Poto Tano

Redaksi LombokPost