Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa SP3 Kasus Izin Hutan Sekaroh

Mohammad Dofir

MATARAM-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) memberi kepastian hukum di kasus penyalahgunaan kawasan RTK-15 Hutan Sekaroh. Jaksa mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), untuk tersangka Andi Pramaria alias AP dan korporasi PT APC.

Kajati NTB Mohammad Dofir mengatakan, penghentian kasus karena alasan yuridis. Penyidik kejaksaan belum menemukan alat bukti untuk melanjutkan kasus.

”Sudah dihentikan. Tapi, untuk lebih jelasnya tanya ke (Kejari) Lotim,” kata Dofir.

Meski dihentikan, Dofir menyatakan kasus bisa saja dibuka kembali. Syaratnya, kata dia, harus ada bukti baru. ”Karena kita tidak boleh ada tunggakan. Kalau tidak menemukan alat bukti baru, tidak menemukan unsur, kita hentikan dulu,” ujar dia.

”Kalau memang ada ada perkembangan, ada bukti baru, bisa kita buka lagi,” tambah Dofir.

Terpisah, dikonfirmasi mengenai penghentian kasus, Kasi Pidsus Kejari Lotim Wasita Triantara membenarkannya. ”Tidak cukup bukti,” jawab Wasita mengenai alasan tidak dilanjutkannya kasus tersebut.

Dua bulan sebelum pernyataan penghentian kasus dari Kajati NTB, Kajari Lotim Tri Cahyo Hananto menegaskan kasus tetap berlanjut. Sesumbar ini diucapkan Cahyo setelah gelar internal antara Kejari Lotim dan jaksa Pidsus Kejati NTB, akhir Oktober lalu.

”Kasus tetap dilanjutkan,” kata Cahyo kala itu.

Terlepas dari itu, kasus akhirnya dihentikan Kejari Lotim dengan dalih tak cukup alat bukti. Padahal, proses sudah masuk penyidikan dengan ditetapkannya dua tersangka, yakni mantan Kadishut NTB Andi Pramaria alias AP dan PT APC.

Kasus ini ditangani Kejari Lotim medio 2016. Kemudian, tepat di Juli 2017 penyidik menetapkan AP yang kini menjadi staf ahli Setda NTB, sebagai tersangka.

Sekitar dua bulan setelah penetapan AP, penyidik membuat langkah progresif. Jaksa menetapkan korporasi PT APC sebagai tersangka dalam kasus ini. Sayangnya, lebih dari satu tahun, proses penyidikan mandek.

Selama penyidikan. Kejari Lotim memang telah mengantongi hasil kerugian negara berdasarkan perhitungan dari Kementerian LHK.

Audit dilakukan Tim Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Tim mulai bekerja sekitar Agustus 2017, setelah permohonan audit yang dilayangkan penyidik Kejari Lotim.  Dari laporan tersebut, angka kerugian berdasarkan perhitungan tim mencapai Rp 1 miliar.

Penetapan PT APC sebagai tersangka, karena telah mendirikan sarana penunjang di dalam kawasan Hutan Sekaroh, RTK-15, tanpa mengantongi izin resmi. Lokasinya berada di Dusun Sunut, Dusun Temeak, dan Dusun Telone, Desa Pamongkong, Kecamatan Jerowaru.

Sarana penunjang usaha dengan luas lahan mencapai 1,3 hektare di dalam kawasan RTK-15, diduga bermasalah karena tidak mengantongi izin pengelolaan dari pemerintah terhitung sejak tahun 2006.

Masuknya PT APC berkat bantuan AP ketika menjabat sebagai Kabid Planologi di tahun 2007 silam. Dalam upayanya, AP diduga menerima gratifikasi dari PT APC.

PT APC menduduki lahan seluas 1,3 hektare yang berada di dalam kawasan hutan. Di sisi lain, terdapat lahan PT ESL seluas 339 hektare dan Ocean Blue seluas 136 hektare di dalam RTK-15 Sekaroh zona pemanfaatan.(dit/r2)

Berita Lainnya

5 Pilihan Oleh-oleh Khas Taiwan yang Wajib Kamu Beli

Redaksi Lombok Post

Promo Special dan Hiburan Rakyat jadi Daya Tarik SAFARI FIFGROUP 2019

Redaksi Lombok Post

Jual Sabu Untuk Modal Kawin, Dua Sejoli Kompak Masuk Bui

Redaksi LombokPost

Telkomsel Hadirkan Kuota Keluarga

Redaksi Lombok Post

Duta Bahasa NTB Juara Favorit

Redaksi Lombok Post

BUMN Gelar Jalan Sehat dan Pasar Murah di Mataram

Redaksi Lombok Post

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Nyabu Biar Lebih Bergairah

Redaksi Lombok Post