Lombok Post
Headline NTB

Kepala OPD Akan “Dikocok” Ulang

H Rosiady Sayuti

MATARAM-Isu mutasi di tubuh birokrasi Pemprov NTB kian kencang. Informasi yang dihimpun Lombok Post, gubernur akan menggelar mutasi Januari 2019.

Meski hanya akan mengisi tiga jabatan yang kosong, namun pergeseran itu akan ikut mengubah posisi beberapa kepala OPD saat ini. Sehingga akan ada posisi eselon II yang kosong. Rencana mutasi itu membuat beberapa pejabat mulai harap-harap cemas.

Dikonfirmasi soal itu, Sekda NTB H Rosiady Sayuti tidak membantah. Dia membenarkan akan ada rencana pergeseran pejabat di awal tahun. Tapi baginya itu hanya untuk mengisi tiga posisi yang kosong. “Arahan beliau (gubernur) mengisi yang kosong-kosong,” kata Rosiady.

Ia menyebutkan, awal tahun nanti akan banyak pejabat yang pensiun, baik eselon III maupun eselon II. Khusus untuk eselon II ada tiga yang akan berhenti. Yakni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi (Disnakertrans) H Wildan akan pensiun, Kepala BPKAD NTB H Supran dan Asisten II Setda NTB Chairul Mahsul akan menjadi widyaiswara. “Posisi mereka akan diisi pejabat eselon II lainnya,” kata Sekda.

Sebelum mutasi, kemungkin pemprov akan membentuk tim kecil untuk menggodok nama-nama pejabat yang akan digeser. Tim akan bekerja secara singkat untuk mematangkan nama-nama pejabat.

Menurut Sekda, meski ada ketentuan tidak boleh mutasi enam bulan setelah dilantik, namun bila ada izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), gubernur diperbolehkan. Sama seperti mutasi sebelum-sebelumnya, itu karena daerah terdampak gempa diberikan keistimewaan untuk merombak pejabat selama bertujuan mempercepat pembangunan. “Sepanjang dapat izin dari Kemendagri tidak masalah,” kata Rosiady.

Meski akan ada mutasi, Sekda selaku Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan  Kepangkatan (Baperjakat) meminta kepala OPD tidak perlu risau. Sebab gubernur tidak punya istilah “membuang” pejabatnya. “Tidak ada yang akan nonjob, tidak ada yang dikirim ke TP4D,” katanya.

Terkait, isu mutasi Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta kepada pejabatnya tidak resah dengan isu-isu mutasi. Mereka harus fokus pada tugas dan program masing-masing. (ili/r7)

Berita Lainnya

Penyuluh Sosial Wajib Punya Empat Kemampuan

Redaksi LombokPost

Tarif Menara Telekomunikasi Dikeluhkan

Redaksi LombokPost

RKS Siapkan Program Sosial

Redaksi LombokPost

Inspektorat Warning Kepala OPD

Redaksi LombokPost

Nunggak, Pemilik Kendaraan Bisa Dipidana

Redaksi LombokPost

207 Lokasi di NTB tanpa Sinyal

Redaksi LombokPost

Potensi Pariwisata dan Ekonomi Harus Dikembangkan

Redaksi LombokPost

Seleksi JPTP, Sekda Tekankan Transparansi

Redaksi LombokPost

Lobar Usulkan 217 Formasi CPNS

Redaksi LombokPost