Lombok Post
Headline Kriminal

Kades Sukamulia Buronan Polisi

Kombes Pol Syamsudin Baharuddin

MATARAM—Penyidik tipikor Polda NTB akhirnya menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Azhar, Kades Sukamulia non aktif, Sumbawa. Azhar merupakan tersangka kasus korupsi yang menghilang usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, penyidik sudah turun ke Sumbawa untuk mencari Azhar. Mereka melacak ke sejumlah tempat yang diduga dijadikan tempat persembunyian tersangka.

”Dicek ke tempat kerabatnya, tapi tidak ada juga,” kata Syamsudin.

Penyidik juga telah berupaya menghubungi nomor kontak Azhar dan penasihat hukumnya. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil. ”Hapenya Azhar gak aktif. Infonya (tersangka) bergeser ke Bali,” ujar dia.

Buntut dari menghilangnya Azhar, kata Syamsudin, membuat penyidik tak bisa melimpahkan dia ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTB. Padahal, berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21.

Meski tak diketahui keberadannya, Dirreskrimsus optimis jajarannya bisa menemukan tersangka. ”Pasti ketemu, cuma masalah waktu aja ini. Mau lari ke mana juga,” tandas Syamsudin.

Terpisah, akademisi Universitas Mataram Syamsul Hidayat mengatakan, penyidik seharusnya lebih jeli mengambil keputusan. Apakah seseorang setelah ditetapkan sebagai tersangka akan ditahan atau tidak.

”Jika dari awal pemeriksaan sudah tidak kooperatif, seharusnya (penyidik) bisa menilai tersangka akan mempersulit proses hukumnya,” kata Syamsul.

Menurut Syamsul, tidak menahan tersangka merupakan kewenangan subjektif penyidik. Apalagi ini juga diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Penyidik juga bisa melakukan penahanan dengan acuan Pasal 21 ayat 4 KUHAP sebagai alasan objektif, yakni tersangka yang diancam hukuman di atas 5 tahun.

Meski ada alasan subjektif untuk tidak menahan, lanjut Syamsul, harus berdasarkan pertimbangan yang matang. Sehingga ujungnya tidak akan merepotkan penyidik atau membuat penanganan kasus terhambat.

”Harus ada penilaian matang. Jika tidak, akhirnya seperti ini (kasus Azhar), ketika masuk tahap selanjutnya, (penyidik) kebingungan saat harus melimpahkan kasus ke kejaksaan,” kritik dia.

Sementara itu, peneliti hukum SOMASI NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, menghilangnya tersangka korupsi patut menjadi atensi penyidik dan pimpinan seluruh institusi penegak hukum di NTB.

”Dampaknya ini langsung kepada tidak maksimalnya proses penegakan hukum,” kata Johan.

Johan menilai, menghilangnya Azhar karena tidak ditahan setelah menjadi tersangka merupakan blunder penyidik. Tetapi, di sisi lain, tidak ditahannya tersangka memang dilegalkan dalam KUHAP.

Karena itu, Johan menyebut pimpinan institusi penegak hukum penting untuk mengeluarkan tindakan afirmatif tentang menahan atau tidak seorang tersangka, demi kepentingan hukum. ”Ini memang menjadi anomali antar kebijakan di institusi penegak hukum. Kalau mau mencontoh KPK, setiap kasus dengan tersangka kepala daerah, itu langsung ditahan,” kata dia.

”Penting kiranya penegak hukum kita berjalan dengan pandangan yang sama (dengan KPK), terkait kasus ini,” sambung Johan.

Terlepas dari itu, Johan mengatakan penyidik polisi bisa tetap melanjutkan penanganan kasus, meski Azhar menghilang. ”Dilimpahkan saja, sidangnya nanti in-absentia. Pengadilan Tipikor Mataram pernah melakukan itu. Nantinya, dasar pertimbangan hakim dengan kaburnya tersangka, akan memperberat hukumannya,” pungkas dia.

Sedikit mengulas, Azhar tersangkut korupsi anggaran Desa Sukamulia, Sumbawa, di tahun 2016. Selama proses penyidikan kasus, penyidik mengantongi indikasi kerugian kerugian negara sekitar Rp 600 juta. Hasil itu berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.

Nilai kerugian negara diduga dikorupsi tersangka. Angka kerugian didasari pertanggungjawaban fiktif yang dibuat Kades Sukamulia non aktif Azhar.

Penyimpangan anggaran desa ini terkait sejumlah proyek fisik. Seperti, pembangunan aula kantor desa, jalan poros desa, pagar kantor desa, hingga proyek sumur bor yang dibuat secara asal-asalan.

Untuk pagar kantor desa, anggarannya mencapai sekitar Rp 112 juta. Pengerjaannya diduga tidak maksimal. Sementara sumur bor menghabiskan dana hingga Rp 111 juta.(dit/r2)

Berita Lainnya

Seleksi JPTP, Sekda Tekankan Transparansi

Redaksi LombokPost

Lobar Usulkan 217 Formasi CPNS

Redaksi LombokPost

PAD Lobar Turun Drastis

Redaksi LombokPost

Penyeberangan Kayangan-Poto Tano Kembali Normal

Redaksi LombokPost

Topat Agung di Pantai Duduk

Redaksi LombokPost

Data Penerima Jadup Ditarget Rampung 17 Juni

Redaksi LombokPost

Pemkab KLU Bentuk Tim Pengawas ASN

Redaksi LombokPost

Arus Balik Lebaran 2019, Antrean Panjang di Kayangan dan Poto Tano

Redaksi LombokPost

Pemudik Mulai Tinggalkan Pulau Lombok

Redaksi LombokPost