Lombok Post
Metropolis

Pol PP Kecele!

MAU PATUH: Suryani menunjukan izin yang ia peroleh dari DPMPTSP Kota Mataram, sebagai bukti usahanya sudah berusaha patuh pada aturan pemerintah, Selasa (12/8).

MATARAM-Satpol PP Kota Mataram kecele. Atau sengaja kecele untuk mengelabui para pengeritiknya.

Sejauh ini, yang ditindak oleh pasukan yang dipimpin Bayu Pancapati itu, justru bukan usaha esek-esek yang sedang disoroti masyarakat. Melainkan, usaha salon dan Spa biasa.

Parahnya, usaha esek-esek malah tetap bebas berusaha tanpa pernah sekalipun diganggu Satpol PP.

Kalau tidak percaya, datang saja ke D Karoke di Abian Tubuh. Kemudian ke Hotel B di Cakranegara, dan Hotel LP serta Kafe DJ juga di kawasan Cakranegara. Semua tempat hiburan berkonsep karaoke, hotel, dan Spa itu masih beroperasi seperti biasa.

Tak hanya itu, sejumlah tempat Spa yang diduga memberikan layanan plus-plus juga tetap tak berani ditindak oleh Satpol PP. Misalnya Spa A di Kecamatan Mataram, Spa M di jalan Majapahit, Spa L di kawasan jalan Langko, dan masih banyak lagi.

Satpol PP justru garang ke pengusaha salon yang biasa-biasa. Tidak melayani plus-plus.

Sehingga wajar, jika para pengusaha salon kecil ini melayangkan protes keras. “Kalau kami jauh-jauh usaha seperti itu, kami usaha yang halal-halal saja,” kata Owner Beleza Salon, Suryani yang mengaku tempat usahanya ditertibkan Pol PP.

Saat mengunjungi Graha Pena Lombok Post Suryani Senin malam (17/12) menuturkan, jika mereka berupaya patuh pada aturan usaha di Kota Mataram. “Pembuatan izin kami juga dalam proses,” kata Suryani.

Namun proses pembuatan izin berikut syarat-syaratnya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sementara, selama proses itu ditempuh, pihaknya tidak mungkin tidak membuka usaha. Karena ia juga dituntut untuk tetap menggaji sejumlah karyawan di bawah naungan usahanya.

“Saya mau kasih upah apa kalau saya tidak buka?” kilahnya.

Saat ini, ia mengatakan proses perizinannya dalam tahap mendapatkan rekomendasi, dari Dinas Lingkungan Hidup. Rekomendasi untuk Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Barulah nanti akan berlanjut ke Dinas Kesehatan Kota Mataram. Ia mengklaim usahanya Beleza Salon sebelumnya, sudah mengantongi izin.

Baik dari Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Berhubung salon saya pindah alamat tahun ini, jadi saya harus membuat ulang lagi surat-surat, perizinan itu,” tuturnya.

Tapi bukan berarti pihaknya berpangku tangan dan tidak mau mengikuti aturan pemerintah. Langkah untuk patuh itu kembali ditempuh dengan diprosesnya saat ini perizinannya. Karenanya, ia berharap pemerintah tidak terlalu kaku dalam menerapkan aturuan.

Juga idealnya mengapresiasi itikad baik para pengusaha seperti mengurus izin. “Kecuali kalau saya tidak mengurus mungkin ya wajar ditegur, tapi saya sedang dalam proses saat ini,” cetusnya.

Peneguran yang dilakuakan Satpol PP membawa kerugian bagi usahanya. Salah satu mitra kerjanya, memilih memutuskan kontrak kerja sama. Karena khawatir dengan tekanan pemerintah dan image Salon dan Spa yang terlanjur negatif oleh ulah pengusaha nakal.

Suryani menitip harapan agar pemerintah tidak terlalu reprsif pada usaha kecil dan menengah. Terutama dari sisi syarat-syarat perizinan. Ia mengklaim ini bukan hanya keluhannya secara pribadi. Tetapi mewakili juga pengusaha Salon yang lain.

“Saya mewakili teman-teman yang tergabung dalam asosiasi juga,” ujarnya.

Terkait ada tulisan ‘Spa’ di salon mereka, ia mengatakan sebenarnya bukan maksud mereka untuk nyaru dalam usaha. Mereka hanya ingin memberikan layanan terbaik pada konsumennya.

“Untuk menekankan bahwa salon tersebut juga melayani jasa pijat atau massage dan refleksi,” kilahnya.

Hal ini karena persepsi yang berkembang tentang istilah Spa sebagai layanan pijat refleksi. Padahal pijat juga dikenal dengan istilah touch therapy. Yaitu perawatan dengan cara penekanan atau pemijatan yang biasa dilakukan demi tujuan kesehatan dan kebugaran.

Sementara, Spa artinya metode kesehatan dengan memakai air sebagai media. Demi mencapai kesehatan jiwa dan raga. Termasuk di dalamnya jakuzi, sauna, therapy air.

“Kami tahu itu beda,” ujarnya.

Kebanyakan salon diakuinya, tidak memiliki fasilitas jakuzi, bathup, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Sehingga ia pun mengakui harusnya izinnya adalah izin salon dan body treatment.

“Tapi karena masyarakat tahunya Spa, karena itu saya tulis kecil saja,” jelasnya.

Sementara itu. Dansat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati dikonfirmasi terkait keluhan salon Beleza mengatakan tetap saja kalau dari sisi aturan keliru. Jika timnya turun menindak, juga punya motivasi untuk mendorong agar Beleza dan salon-salon lain tergerak mengurus izin.

“Loh kok komplain, sedang urus kan, bukan sudah punya izin,” cetusnya.

Seharusnya jika mengacu aturan, tetap saja mereka tidak boleh beroperasi. Sampai telah mengantongi izin-izin usaha yang lengkap. Ia mengapresiasi jika ada niat baik dari para pengusaha mau patuh pada aturan main usaha di Kota Mataram.

Bayu juga sempat pihaknya disebut loyo. Dituding tidak berani bertindak tegas pada Spa atau Karaoke yang diduga ada ‘aroma lendirnya’. Dengan nada tinggi Bayu mengungkapkan jika sejauh ini pihaknya masih terus bekerja. Bahkan tanpa diketahui media.

“Kok dibilang loyo, Anda saja yang tidak tahu orang kerja siang malam!” ujarnya meninggi.

Salah satunya ia sudah memanggil semua manajemen karaoke untuk bertemu dengannya. Dalam pertemuan itu, Bayu menegaskan mereka tidak boleh lagi, coba-coba memberikan layanan wanita penghibur. Jika dalam senyap nanti, mereka tetap bandel memberikan layanan itu, pihaknya akan bertindak tegas.

“Kami akan rekomendasikan agar izin tidak diterbitkan,” tegasnya.

Jikapun akhirnya saat ini pihaknya meminta bantuan Lurah ikut memantau, itu untuk mensiasati jumlah anggota Satpol PP yang jauh dari kata ideal. Di tengah padanya aktivitas Satpol PP dengan agenda rutin yang lain.

“Kami tegaskan jangan lagi ada yang menyediakan perempuan, tidak boleh ada ruang pemandu lagu khusus, dan harus melengkapi izin-izin usaha,” ujarnya.

Bayu juga memperlihatkan beberapa aktivitas anggotanya yang secara maraton terus menegur satu-persatu Spa dan salon yang tak kantongi izin. Sekalipun dengan keterbatasan fasilitas dan anggota yang turun.

“Kami juga mengingatkan mereka jangan coba-coba memberikan layanan negatif di tempatnya,” pungkasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Cerita Agus Fahrul, Membawa Ratusan Anak Yatim Piatu Belanja Baju Lebaran

Redaksi LombokPost

Daging Impor Serbu Mataram

Redaksi LombokPost

CJH Meninggal Diganti Ahli Waris

Redaksi LombokPost

Pemkot Usulkan 300 Formasi CPNS

Redaksi LombokPost

Bisa Membangun, Tak Bisa Merawat!

Redaksi LombokPost

Dikira Gempa, Pembangunan Hotel PP Dikeluhkan Warga

Redaksi LombokPost

Sekolah Rawan Peredaran Narkoba

Redaksi LombokPost

Gerindra Belum Tentukan Siapa Wakil Ketua DPRD

Redaksi LombokPost

Alhamdulillah, Semua Karyawan Sudah Dibayarkan THR

Redaksi LombokPost