Lombok Post
NTB

Telat Bayar Pajak, Kendaraan Akan Disita

H Iswandi

MATARAM-Pemprov NTB terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal realisasi PKB pada 2018 melampaui target sebesar Rp 362,9 miliar dari Rp 362,5 miliar. Namun harus ada langkah-langkah jitu agar kepatuhan masyarakat NTB dalam membayar PKB meningkat.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Iswandi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan juru sita pajak yang terdiri dari 20 orang anggota. “SDM-nya sudah ada, tinggal landasan kerjanya yang sedang kami susun dan sekarang ini dalam tahap pembahasan,” terangnya kepada Lombok Post.

Ia menyebut, landasan tersebut berupa peraturan gubernur (pergub) yang akan segera diajukan ke Biro Hukum Setda NTB. Sehingga diharapkan, sudah mulai bekerja pada awal Januari 2019. Juru sita pajak sendiri bekerja untuk menagih masyarakat yang menunggak pajak secara paksa.

Diterangkan, sebelum ditagih secara paksa, terlebih dahulu Bappenda akan melayangkan surat teguran kepada penunggak. Ketika surat tersebut tidak diindahkan, maka juru sita akan menagih secara paksa.

“Kalau tidak membayar kami akan sita kendaraannya, satu hari setelah jatuh tempo,” jelas Iswandi.

Sejauh ini yang belum patuh membayar pajak masih dari mereka yang menggunakan kendaraan roda dua. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, memang ada penunggakan namun masih dalam jumlah yang sedikit.

Bappenda NTB ingin melakukan optimalisasi penagihan pembayaran PKB untuk roda dua. Sebab jumlah kendaaan roda dua di NTB kata Iswandi mencapai 1,5 juta unit. Sehingga potensinya harus benar-benar dimaksimalkan.

“Kalau jumlah kendaraan roda dua mencapai angka 1,5 juta unit, maka potensi PKB untuk PAD Nbisa menyentuh angka lebih dari Rp 800 miliar dalam setahun,” tegas Iswandi.

Akan tetapi tingkat kepatuhan dalam membayar PKB di NTB masih kurang, maka angka tersebut masih sulit dicapai. Sebenarnya Bappenda juga memikirkan jika masyarakat pada hakekatnya tidak perlu dipaksa-paksa untuk membayar PKB.

Namun Iswandi tidak memiliki pilihan lain, karena Bappenda NTB harus bekerja keras meningkatkan PAD dari sektor PKB. Padahal sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya masyarakat memiliki kesadaran sendiri. Yakni, datang untuk menunaikan kewajiban membayar pajak tepat waktu.

Selain juru sita pajak, Iswandi menyebut jika pihaknya akan terus mengembangkan inovasi Samsat Delivery. Masyarakat bisa didatangi petugas Bappenda NTB divmana pun ia berada.

“Kami harus maksimal jemput bola, agar target dari sektor PKB sebesar Rp 403 miliar bisa tercapai di 2019 mendatang,” pungkasnya. (cr-yun/r7)

Berita Lainnya

217 Ribu Anak Belum Punya Akta Kelahiran

Redaksi LombokPost

ITDC Akan Pasang Sembilan Alat Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Pemprov Lobi Lion Air dan Garuda

Redaksi LombokPost

Anggaran Minim, Perbaikan Infrastruktur Tersendat

Redaksi LombokPost

NTB di Atas Target Rata-rata Nasional

Redaksi LombokPost

Pemprov dan Pemkab Loteng Angkat Tangan

Redaksi LombokPost

Ritel Wakaf Pelopor Kebangkitan Ekonomi

Redaksi LombokPost

2018, Penjualan Listrik Naik Enam Persen

Redaksi LombokPost

Stok Obat ARV Masih Aman

Redaksi LombokPost