Lombok Post
Politika

Bawaslu kok Lelet?

HARUS DITURUNKAN: Salah satu APK peserta pemilu yang masih terpasang di spot berbayar di kawasan Ampenan, kemarin.

MATARAM-Telah mengetahui lokasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) di spot bebayar, nyatanya Bawaslu belum melakukan penertiban. Hingga kini, Bawaslu Mataram baru sebatas bersurat kepada peserta pemilu terkait larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di spot berbayar. ”Kita koordinasi dengan tim terpadu. Setelah tahun baru akan kita tertibkan,” ujar Ketua Bawaslu Mataram Hasan Basri, kemarin.

          Hasan menjelaskan larangan pemasangan APK di spot berbayar ada dalam SE Bawaslu RI yang dikeluarkan 23 November 2018 lalu. Larangan pemasangan APK di spot berbayar diatur dalam SE Bawaslu RI Nomor 1990 point 7. Point tersebut berbunyi peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang memasang APK di spot yang dikenakan retribusi, kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU.

Meskipun sudah ada SE tersebut, Bawaslu tidak mau gegabah langsung menertibkan APK yang ada di spot berbayar. Argumentasinya karena ini SE baru, maka Bawaslu Mataram terlebih dulu menyurati peserta pemilu yang memasang APK di spot berbayar. Harapannya  peserta pemilu mau menurunkan APK yang sudah kadung terpasang. ”Baru dua yang menyanggupi mencopot sendiri,” katanya membuka data.

Alasan Bawaslu RI mengeluarkan SE mempertimbangkan asas keadilan bagi seluruh peserta pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu ingin menciptakan azas keadilan ini. Agar tidak timbul sekat antara peserta pemilu. ”Karena ini berbayar maka pasti ada yang mampu dan tidak mampu memasang disana. Ini yang ingin disamaratakan agar ada azas keadilan,” tandasnya.

Selain APK yang dipasang di spot berbayar, Bawaslu Mataram beserta jajarannya juga akan kembali menertibkan APK yang dipasang di tempat-tempat dilarang. ”Sudah mulai kita lakukan di tiga kecamatan, Selaparang, Mataram dan Cakranegara. Besok akan dilanjutkan lagi,” katanya.

Hasan berharap, peserta pemilu yang memasang APK di spot berbayar ataupun di lokasi yang dilarang agar menurunkan sendiri APK tersebut. Hal ini untuk menciptakan kampanye yang bersih dan sesuai aturan. ”Kami tidak melarang kampanye melalui pemasangan APK. Tapi harus sesuai aturan juga,” pungkasnya. (puj/r4)

Berita Lainnya

Sukseskan Pemilu, KPU Gelar Tiga Event

Redaksi LombokPost

Untuk NTB, Minimal Jokowi Patok 50 Persen Suara

Redaksi LombokPost

KPU NTB Tetapkan DPTb , Jumlah Pemilih Berkurang

Redaksi LombokPost

Reliji Bertekad Menangkan Jokowi-Ma’ruf

Redaksi LombokPost

Subuhunnuri Serukan Hindari Ujaran Kebencian

Redaksi LombokPost

Irzani Ancam Kader NW yang Tak Dukung Jokowi-Ma’ruf

Redaksi LombokPost

Menang Survei, TKD Makin Pede

Redaksi LombokPost

Wajib Ain, Peserta Pemilu Taati Aturan

Redaksi LombokPost

Yuk..!! Kenali Visi Caleg Muda Ampenan, Budi Satriawan

Redaksi Lombok Post