Lombok Post
NTB

ABPD NTB Dipangkas Rp 20 Miliar

H Supran

MATARAM-Pemprov NTB kembali memangkas belanja APBD 2019 Rp 20 miliar. Sebagian besar merupakan biaya perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK), dan beberapa program dinas yang dinilai tidak penting. Pemangkasan merupakan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD NTB 2019.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Supran, itu adalah hal biasa. Artinya, tidak ada persoalan yang terlalu serius. Pusat hanya meminta daerah berhemat. Akhirnya yang dikurangi adalah belanja-belanja perjalanan dinas, ATK dan kegiatan yang tidak nyambung  dengan tugas pokok dinas. ”Tidak nyantol dalam kegiatannya tetapi diadakan, tidak sinkron,” ujarnya.

Kemendagri hanya memberikan saran, kegiatan yang tidak punya korelasi dengan kinerja dinas disesuaikan. Tetapi daerah harus tetap menaati saran pusat tersebut. Setelah disisir akhirnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat mengurangi Rp 20 miliar. Sebagian besar merupakan program-program yang tidak nyambung, sementara biaya perjalanan dinas hanya Rp 3-4 miliar.

Setelah evaluasi ditindak lanjuti, selanjutnya pemberian nomor Perda APBD NTB 2019 sehingga bisa dilaksanakan. Proses tersebut ada di DPRD NTB, diharapkan segera selesai sebelum tutup tahun. ”Dana untuk program unggulan sudah masuk semua, termasuk rehab rekon bencana,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menekankan, setelah APBD disahkan ia meminta belanja-belanja pembangunan diefektifkan. Ia meminta perjalanan dinas dikurangi untuk penghematan. Bila tidak terlalu penting maka pejabat dan pegawai pemprov tidak perlu melakukan perjalanan dinas.

Rohmi mengaku akan mengawasi perjalanan dinas OPD. Bahkan setiap pejabat yang ingin keluar harus melapor ke pimpinan. Itu dilakukan karena pemprov ingin fokus pada penanganan korban pascagempa. “Itu membutuhkan komitmen, tenaga dan biaya cukup besar,” pungkasnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Penyuluh Sosial Wajib Punya Empat Kemampuan

Redaksi LombokPost

Tarif Menara Telekomunikasi Dikeluhkan

Redaksi LombokPost

RKS Siapkan Program Sosial

Redaksi LombokPost

Inspektorat Warning Kepala OPD

Redaksi LombokPost

Nunggak, Pemilik Kendaraan Bisa Dipidana

Redaksi LombokPost

207 Lokasi di NTB tanpa Sinyal

Redaksi LombokPost

Potensi Pariwisata dan Ekonomi Harus Dikembangkan

Redaksi LombokPost

Jembatan Lombok-Sumbawa Butuh Rp 20 Triliun

Redaksi LombokPost

Samota Akan Jadi Cagar Biosfer UNESCO

Redaksi LombokPost