Lombok Post
Headline Kriminal Lapsus

Catatan Kriminal Tahun 2018 : Perburuan Rampok Hingga Perdagangan Manusia

LEPAS KANGEN: Terdakwa Munikmat bercanda dengan anaknya usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Mataram, beberapa waktu lalu.

Lombok Post merangkum ragam peristiwa kriminal dan hukum yang terjadi sepanjang 2018. Ada kasus Baiq Nuril Maknun yang menyita perhatian warganet hingga Presiden Joko Widodo, berakhirnya konflik Monjok dan Karang Taliwang; penyelundupan narkoba yang tak pernah sepi; hingga kepolisian maupun kejaksaan dengan performa kurang menggembirakan di penuntasan korupsi.

== == ==

Catatan akhir tahun dibuka dengan peristiwa penangkapan Munikmat, pada awal Januari 2018. Warga Madura ini kedapatan membawa narkotika jenis sabu dari Malaysia, melalui Bandara Internasional ZAM, Lombok Tengah (Loteng). Beratnya mencapai 1.415,05 gram atau 1,4 kilogram.

Dari rangkaian persidangan, Munikmat terbukti hanya menjadi korban. Sabu tersebut ditaruh sepupunya di dalam koper Munikmat. Meski demikian, ayah satu anak tersebut tetap diputus bersalah. Hukumannya pun tak ringan, 17 tahun berada di dalam bui.

Selain Munikmat, di April, dua warga Aceh Utara kedapatan membawa sabu seberat 361,64 gram. Masing-masing dari mereka mendapat upah sebanyak Rp 5 juta untuk mengirim sabu menuju Lombok.

Penyelundupan narkoba juga melibatkan WNA asal Prancis, yakni Dorfin Felix. Dia membawa bahan ekstasi seberat hampir 3,2 kilogram. Dorfin merupakan kurir profesional dengan jaringan internasional. Dugaan ini mencuat dari modus penyelundupan bahan ekstasi yang dibawanya dari Prancis menuju Lombok.

Narkoba yang dibawa Dorfin memiliki berat total 3.194,57 gram. Rinciannya, 9 bungkus besar kristal berwarna cokelat diduga narkotika jenis MDMA seberat 2.477,95 gram; satu bungkus besar berupa bubuk putih diduga narkotika jenis ketamine seberat 206,83 gram; dan satu bungkus serbuk berwarna kuning dari jenis amphetamine dengan berat 256,69 gram.

Selain dalam bubuk, pelaku juga membawa narkotika dengan bentuk pil atau tablet diduga ekstasi sebanyak 850 butir. Dari jumlah tersebut, 22 butir adalah pil berwarna cokelat dengan bentuk tengkorak.

Dari sejumlah kasus narkoba, yang paling menyita perhatian adalah tersangka Erna. Polisi mencokok Erna di medio September. Yang membuatnya menjadi atensi adalah karena status pekerjaan Erna sebagai seorang guru di salah satu SD di Lombok Barat.

Di kasus ini, polisi polisi mengamankan sejumlah barang bukti saat menangkap Erna, Sandi, dan Riski. Antara lain, lima poket sabu dengan berat total 1,5 gram; satu timbangan elektrik; perangkat alat hisap sabu; uang diduga hasil penjualan sabu sebanyak Rp 3,8 juta; dan tiga handphone.

Erna tertangkap bersama dua kurir sabu dan suaminya yang diduga memiliki barang haram tersebut.

Gencarnya Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagai kantong pekerja migran, warga NTB rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kondisi ini membuat jajaran Polda NTB turun tangan melakukan pencegahan sekaligus penindakan.

Berawal dari kasus TPPO di Turki, Polda membuka tabir TPPO yang kerap menimpa pekerja migrant asal NTB. Tercatat, empat kasus TPPO berhasil diungkap Polda NTB selama 2018. Pengungkapan kasus dibarengi dengan penetapan terhadap enam orang tersangka.

Enam tersangka tersebut, kata Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati, membawa korban sekitar 23 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 warga NTB belum dipulangkan. Kewenangan pemulangan para korban, disebut Pujewati merupakan ranah dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Empat kasus yang ditangani tahun ini, tiga diantaranya telah dilimpahkan penyidik ke Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Dimulai dari kasus TPPO Turki dengan dua tersangka, Supriati dan Uti.

Eksploitasi TPPO biasanya berasal dari faktor ekonomi. Banyak korban yang diberangkatkan  ke Timur Tengah yang berasal dari desa-desa. Padahal, di Timur Tengah, telah ada moratorium mengenai pelarangan pengiriman TKI.

”Tahun 2016 belum ada pengungkapan TPPO. Tapi, setelah itu ada enam kasus yang kita tangani. Beberapa di antara pelaku juga sudah mendapat vonis pengadilan,” tutur dia.

Berkat sejumlah pengungkapan kasus TPPO, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberi apresiasi berupa penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan TKI 2018 untuk Polda NTB. Polda NTB dipandang secara konsisten menunjukkan komitmen dalam penanganan kasus WNI asal NTB yang menjadi korban perdagangan manusia.

Kasus Baiq Nuril Hingga Penangkapan Rampok Sekaroh

Perjuangan Baiq Nuril di kasus ITE yang menjeratnya sempat membubung tinggi dalam putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Majelis hakim memutus bebas dan menyatakan Nuril tak bersalah melakukan tindak pidana ITE.

Namun, asa itu pupus ketika perkara berada di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA). Hakim Kasasi memutus Nuril bersalah selama enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Putusan bersalah memantik reaksi dan simpati warganet dan sejumlah tokoh di Indonesia. Mereka menyayangkan putusan bersalah yang ditetapkan MA.

Tim penasihat hukum Baiq Nuril pun memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menginstruksikan kepada Kejari Mataram untuk menunda eksekusi usai putusan PK dijatuhkan.

Bergeser ke kasus perampokan sadis di Desa Sekaroh, Lotim. Polisi Jatanras Polda NTB tak mengendorkan upayanya untuk mengejar pelaku perampokan yang menewaskan Amaq Jon, medio Mei 2017 tersebut.

Pelaku terakhir yang tertangkap adalah Cak Agus alias Agus. Terduga pelaku yang menjadi otak perampokan di kasus ini. Agus diringkus polisi di awal Desember.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB AKBP Haryo Tejo Wicaksono mengatakan, jajarannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk menangkap Agus. ”Lihai dia ini berpindah-pindah tempat. Tidak pernah menetap lama di satu lokasi,” kata Haryo.

Dari 13 tersangka yang terdata kepolisian, Agus merupakan pelaku kedelapan yang berhasil diringkus. Di kasus perampokan yang menewaskan Amaq Jon, Agus diketahui berperan sebagai penggerak sekaligus penyandang dana. Dia memodali 12 rekannya untuk merampok rumah Amaq Jon.

”Pelaku (Agus) ini otaknya,” terang Haryo.

Haryo mengatakan, kawanan rampok berangkat dari pantai Desa Mertak, Loteng, menggunakan perahu yang disediakan Agus. Mereka berlabuh di Teluk Dalam, Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.

Aksi perampokan ini didahului dengan masuk lewat pintu kios dan langsung mengobrak abrik seisi rumah. Saat melancarkan aksinya, para perampok menganiaya korban hingga mengakibatkan Amaq Jon meninggal dunia dengan luka sobek di bagian bawah perut.

Dari 13 pelaku, polisi berhasil mengamankan delapan orang, termasuk Agus. Satu orang pelaku, yakni Amaq Disah, ditembak mati saat upaya penangkapan yang dilakukan Polres Lotim, November 2017.

Sementara empat pelaku lainnya, yakni Amaq Sidi, Amaq Sukri, Amaq Iwi, dan Amaq Mia, tengah menjalani hukuman di Lapas Lotim. Keempat orang ini mendapat vonis hakim dengan hukuman penjara masing-masing 12 tahun.

Performa Mengecewakan APH di Kasus Korupsi

Kinerja kepolisian dan kejaksaan di kasus tindak pidana khusus seperti korupsi, belum juga menunjukkan tajinya. Penyidikan dan penuntutan yang dilakukan terhadap pelaku korupsi, masih terkesan hanya formalitas untuk memenuhi target kinerja, bukan semangat untuk mencegah terjadinya korupsinya.

Dari Kejati NTB misalnya. Kasus korupsi merger BPR NTB masih menggantung. Perkara yang telah menetapkan terdakwa Ikhwan dan Mutawalli bersalah dengan hukuman 2,5 tahun penjara, memunculkan tanya dengan keberadaan peran orang lain yang tak kunjung ditindaklanjuti jaksa.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah menyebut nama Manggaukang Raba sebagai pihak yang turut serta melakukan korupsi. Namun, hingga akhir tahun ini, tak ada tanda-tanda keseriusan penyidik kejaksaan untuk menetapkan Manggaukang sebagai tersangka.

Di tingkat Kejari, jajaran Kejari Mataram menunjukkan progress positif dengan menetapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram H Muhir sebagai tersangka. Muhir kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram.

Bergeser ke timur Pulau Lombok, Kejari Lotim justru mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) untuk tersangka Andi Pramaria dan PT APC. Sebelumnya, kedua tersangka terjerat kasus penyalahgunaan izin di Hutan Sekaroh, Lotim.

Kasi Pidsus Kejari Lotim Wasita Triantara membenarkannya. ”Tidak cukup bukti,” jawab Wasita mengenai alasan tidak dilanjutkannya kasus tersebut.

Padahal, di kasus lain, dengan lokasi yang sama, yakni di Hutan Sekaroh, Mahkamah Agung (MA) memutus bersalah lima terdakwa mantan pegawai BPN Lotim. Kelimanya diduga menerbitkan SHM di atas tanah negara.

Untuk Polda NTB, dua kasus di tahapan penyidikan telah dirampungkan. Yakni, anggaran Desa Sukamulia, Sumbawa serta pembangunan gedung MAN IC, Lotim.

Meski demikian, keistimewaan yang diberikan kepada tersangka korupsi anggaran Desa Sukamulia, berbalik menyerang Polda NTB. Penyidik hingga akhir tahun ini tak mengetahui keberadaan tersangkanya, yakni Azhar. Ini membuat proses tahap dua tak kunjung dilaksanakan.

Polda NTB juga masih menyisakan tunggakan kasus-kasus lama jelang pergantian tahun. Seperti pengadaan sampan fiberglass di Bima; dermaga di Gili Air, Lombok Utara; proyek jalan di Lombok Utara; hingga korupsi alat peraga berbasis IT di Lombok Utara.

Di kasus terakhir, dari tiga tersangka yang ditetapkan, hanya satu orang, yakni Astari Tapun yang dinaikkan ke tahap penuntutan. Sementara dua orang tersangka lainnya, yakni Sadriyati dan Nurmiyati tak kunjung jelas proses penanganan kasusnya.(wahidi akbar sirinawa/r2)

Berita Lainnya

Menelusuri Penyebaran Islam di Pulau Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (2)

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Menelusuri Penyebaran Islam di Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (1)

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Zohri Spektakuler! Genggam Tiket ke Tokyo 2020

BNI Tebar 100 Ribu Bingkisan Ramadan

Hearing Buntu, Aldi Tempuh Jalur Hukum

Progres RTG Belum Sesuai Harapan

Alhamdulillah, Bantuan Jadup Cair Besok