Lombok Post
NTB

Pemprov Blokir Dana Kontraktor

PERBAIKAN: Beberapa orang tukang memperbaiki kantor BPKAD November lalu. Gedung tersebut kini sudah rampung dan ditempati kembali.

MATARAM-Pemprov NTB memblokir sebagian dana perbaikan kantor pemerintah. Penyebabnya, progres pengerjaan proyek oleh PT Elita tidak sesuai harapan. Seperti perbaikan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang belum selesai. ”Kita blokir dulu, setelah selesai baru kita bayar,” kata Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Arifuddin, kemarin.

            Ia menegaskan, pemprov tidak berani membayar proyek yang belum selesai. Arifuddin tidak menyebutkan jumlah pasti dana yang diblokir. Tapi total dana perbaikan gedung kantor tahun ini Rp 9,7 miliar. Karena kondisi darurat, pemprov menunjuk langsung rekanan untuk mengerjakan yakni PT Bumi Serang dan PT Elita. Masing-masing kontraktor mendapat proyek senilai Rp 4,8 miliar lebih.

            Hingga kemarin, hanya PT Bumi Serang yang menyelesaikan semua pekerjaan sehingga dananya sudah dibayarkan. Sementara beberapa pekerjaan PT Elita belum selesai, sehingga diblokir.

            Jumlah gedung kantor pemprov yang mereka perbaiki 24 unit. Gedung-gedung itu rusak setelah diguncang gempa Agustus lalu. Pihak ketiga diberi waktu menyelesaikan hingga akhir tahun ini. Pekerjaan yang selesai hanya 13 unit gedung, sementara 11 gedung lainnya belum tuntas. ”Kalau mereka mengerjkan lebih dari tahun anggaran maka dikenakan denda,” ujarnya.

            Kepala Dinas PUPR NTB Wedha Magma Ardhi menjelaskan, perbaikan beberapa gedung sudah selesai. Seperti ruang kerja Wakil Gubernur NTB yang saat ini sudah ditempati. Ia berharap semua bisa selesai sehingga gedung kantor bisa dimanfaatkan lagi.

Perbaikan gedung pemerintah yang rusak merupakan bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 tahunn 2018, Pemprov boleh menunjuk langsung rekanan untuk mengerjakan proyek tersebut dan harus diselesaikan 2018.

Pengerjaan beberapa gedung sudah selesai sesuai kontrak. Misalnya empat gedung milik RSJ Mutiara Sukma sudah diselesaikan untuk tahap pertama. Namun gedung RSJ yang lain baru akan diperbaikan tahap berikutnya.

Arifuddin menjelaskan, perbaikan gedung tidak sekaligus. Di samping dana terbatas, jumlah gedung yang rusak juga banyak. Kebutuhan mencapai puluhan miliar, tetapi dana hanya Rp 9,7 miliar. Sehingga perbaikan dilakukan bertahap.

Misalnya gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Inspektorat, PUPR memperbaiki sebagian sesuai kemampuan anggaran. Didahulukan mana bagian yang paling penting dan mendesak dikerjakan. ”Kerusakan paling parah dikerjakan terlebih dulu, bagian yang tidak terlalu parah bisa diperbaiki tahun depan,” tandasnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Sumbawa Akhirnya Nikmati Elpiji Subsidi

Redaksi LombokPost

Dirut PT GNE Dicopot

Redaksi LombokPost

Mentan Tetapkan Wabah Rabies di Pulau Sumbawa

Redaksi LombokPost

Gubernur Kantongi Dua Nama Calon Kepala Biro

Redaksi LombokPost

Penutupan Pendakian Rinjani Bisa Lebih Lama

Redaksi LombokPost

Perdagangan Ilegal Ancam Satwa NTB

Redaksi LombokPost

Jangan Endapkan Dana Desa!

Redaksi LombokPost

Pemprov Ikat Bupati dan Wali Kota Wajib Jalankan Program Zero Waste

Redaksi LombokPost

Ayo Liburan ke Pulau Moyo!

Redaksi LombokPost