Lombok Post
Headline Lapsus Metropolis

Jangan Pernah Lengah, Bumi Gora Masih Rawan Bencana

Bak toko serba ada, nyaris semua jenis bencana pernah terjadi di Bumi Gora. Mulai dari bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, longsor, gunung meletus, hingga tsunami. Hanya bencana kebakaran hutan yang jarang terdengar. Tentu bukan tidak ada. Tapi skalanya tentu tak sebesar kebakaran hutan di Sumatera dan di Kalimantan. Karena itu, memasuki 2019 tak ada alasan untuk berhenti waspada dan siap siaga, sembari ikhtiar dan berdoa, agar bencana tak datang melanda.

—————————

SETIAP mengingat kejadian itu, batin Sopian selalu waswas. Hatinya bergidik. Bulu kuduknya berdiri. Musabab ngeri yang luar biasa. Sudah 41 tahun berlalu, bapak dua anak ini tak akan pernah lupa. Bahwa hidupnya hanya berjarak setipis ari dari maut. Sopian, warga Desa Pada Suka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, adalah saksi hidup tsunami yang menerjang Lunyuk, 19 Agustus 1977.

            Itu hari Jumat. Seperti warga Pada Suka lainnya. Selepas Salat Jumat di masjid desa, Sopian bergegas ke rumah. Berkemas, lalu bersiap menuju ladang. Kali ini ia tak sendiri. Istri dan dua buah hatinya turut serta. Jumat siang dengan matahari terik itu, riang gembira keluarga kecil ini menuju ladang.

            Sopian baru berusia 30 tahun kala itu. Dia sedang giat-giatnya bekerja. Karena itu, tak sekalipun sebidang tanah dan ladang garapan miliknya disia-siakannya. Sebab, dari sanalah sumber penghidupan keluarganya bermuasal.

Belum mulai bekerja. Kaki baru saja sampai di ladang, tiba-tiba bumi berguncang hebat. Segala yang berdiri ambruk. Termasuk Sopian, istri, dan kedua anaknya. Mereka terjerembab di tanah. Akibat tanah yang bergetar. Sopian panik luar biasa. Jangan tanya istri dan buah hatinya. Mereka tahu, gempa melanda. Tapi kuat sekali. Tak pernah dia merasakan guncangan gempa sekuat itu.

Nyaris 15 menit Sopian mendekap Bumi. Tak kuasa dia beridri. Kaki-kakinya lemas. Lututnya bergetar. Degup jantungnya tak karuan. Sembari terduduk, anak dan istrinya didekapnya kuat-kuat. Istrinya menangis. Anak-anak apalagi. Dari mulutnya, Sopian melafalkan seluruh doa yang diketahuinya. Ditenang-tenangkannya istri dan anaknya. Meski dia sendiri takut juga luar biasa.

Entah di mana pusat gempa itu. Entah berapa skalanya. Tidak seperti sekarang. Zaman itu, informasi seperti ini tak mudah di dapat. Belakangan baru diketahui, gempa itu berkekuatan 8,0 pada skala richter. Gempa yang sangat besar.

Pada Suka adalah desa di pesisir. Ladang milik Sopian letaknya agak tinggi. Dari ladang itu, pesisir pantai yang jaraknya satu kilometer terlihat dengan jelas. Lalu, saat panik belum habis, suara gemuruh datang. Sopian memutar pandangan. Suara itu datang dari arah pantai.

Dia melihat jelas air laut surut. “Mungkin sampai setengah kilo,” kata Sopian memperkirakan. Sopian terdiam. Dia sendiri meminta istri dan dua anaknya ke bagian ladang yang lebih tinggi lagi. Agar bisa melihat apa sebetulnya yang terjadi di tepi pantai.

Sopian sendiri melihat banyak warga berlarian ke pantai. Mereka terlihat mengambil ikan-ikan nahas yang mengelepar di atas pasir. Bisa menemukan ikan sebegitu mudahnya, terlihat banyak warga yang girang bukan kepalang.

Tapi, kegirangan itu umurnya sesaat. Laut yang surut itu rupanya adalah ancang-ancang. Dan sesudahnya gelombang tinggi datang menerjang. Tinggi. Tinggi sekali. Membubung lebih dari lima meter. Menerjang. Lalu menelan apa saja yang dilaluinya.

Warga yang ada di bibir pantai berlarian. Berteriak. Tapi, suara mereka segera ditelan gemuruh. Lalu lenyap bersama sapuan air dari laut yang bergulung-gulung. Air laut itu tidak biru lagi. Melainkan hitam pekat. Sontak Sopian berteriak. Keras sekeras-kerasnya. Meminta istri dan anaknya berlari ke atas bukit di ladang.

            Sopian sendiri menyusul. Lari dengan sekuat tenaga. Tapi air laut yang bergulung-gulung itu ternyata lebih cepat. Tiba-tiba saja sudah menerjang ladang Sopian. Sopian terseret. Berusaha berenang, tapi malah makin terseret. Digulung air yang pekat. Sopian berusaha menggapai apa saja. Napasnya habis. Dan kuasa Ilahi. Sebongkah pohon pisang mendekat. Dengan tenaga tersisa, diraihnya pohon pisang itu. Lalu mengapung-apung di atasnya.

Menurut Sopian, diperkirakan lebih 800 warga Desa Pada Suka saat terseret tsunami. Sopian sendiri terapung lebih dari tiga jam. Ia merasakan dingin luar biasa di tubuhnya.

“Pas mau Maghrib barulah air lautnya surut. Alhamdulillah berkat sebatang pohon pisang itu saya bisa selamat,” katanya pada Lombok Post.

Istri dan dua anaknya juga selamat. Sopian bertemu dengan istri dan kedua anaknya di lokasi pengungsian. Sebab, setelah terjadinya tsunami, bantuan pemerintah langsung datang. Dan Pada Suka adalah wilayah terparah. Seluruh desa tenggelam. Warga yang selamat hanya puluhan orang saja. Bahkan kata Sopian, hingga saat ini, banyak warga yang tidak ditemukan. Tak ada mayatnya. Tak ada potongan tubuhnya.

Daerah Bencana

Tsunami di Lunyuk itu, adalah bencana tsunami terakhir yang saksi matanya masih hidup di NTB. Tentu bukanlah tsunami pertama. Sebab, pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sudah berulangkali diterjang tsunami. Tsunami pertama tercatat pada 10 April 1815, seiring dengan letusan Gunung Tambora. Yang berarti itu dua abad silam. (Selengkapnya lihat grafis)

Belakangan beredar secara berantai salinan dokumen berupa list desa kelas bahaya sedang dan tinggi tsunami. Daftar itu menggunakan kop dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BNPB.

Dalam list itu ada 11 kelurahan di Kota Mataram yang rentan tsunami. Sebanyak 10 kelurahan merupakan kelas bahaya tinggi. Hanya satu kelurahan kelas bahaya sedang.

Semua keluharan itu ada di dua kecamatan. Sekarbela dan Ampenan. Kelurahan kelas bahaya tinggi tsunami itu disebutkan Ampenan Selatan, Ampenan Tengah, Ampenan Utara, Banjar, Taman Sari, Bintaro, Jempong Baru, Tanjung Karang, Tanjung Karang Permai, dan Kekalik Jaya. Sedangkan satu keluarahan di dekat pantai yang kelas sedang yakni Karang Pule.

“Begini saja. Soal bencana itu sulit diprediksi. Tapi yang jelas Tsunami selalu ada pemicunya,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram Dedy Supriadi, saat dikonfirmasi terkait data tersebut.

Dia tak ingin mengurai lebih lanjut. Ia berdalih ingin melihat warga kota tenang dan tidak panik. Dengan berbagai isu dan kabar bohong terkait datangnya tsunami. Apalagi warga kota lanjut dia, sudah lebih dulu lelah oleh gempa bumi. Karenanya perlu ada satu informasi yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi mari saling menenangkan. Kasihan warga kita tidak bisa tenang beraktivitas,” ujarnya.

Tentulah pemerintah sudah sadar betapa bencana adalah ancaman di Bumi Gora. Itu sebabnya, banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah. Untuk tsunami misalnya. Ada sirene tsunami di Kelurahan Ampenan Selatan. Sirene itu disebut akan meraung-raung sebagai peringatan pada warga agar segera menjauh dari pantai dan mencari tempat berlindung ke tempat yang lebih tinggi manakala potensi tsunami datang.

            Beberapa plang arah evakuasi pun telah dipasang di pinggir-pinggir jalan. Terutama di kawasan pantai. Meski ada yang aneh. Misalnya salah satu papan penunjuk jalur evakuasi terpasang terbalik. Karena justru mengarahkan warga untuk lari ke arah pantai, seperti yang terlihat di Gang Kakap, Ampenan. Di sana ada sebuah plang arah evakuasi yang dinilai arahnya tidak sesuai.

“Wah tidak tahu itu. Tapi nanti kami coba chek,” kata Dedy.

Tentu saja tak hanya tsunami. Kota Mataram termasuk yang rentan terhadap bencana gempa bumi. Pada saat gempa bumi ribuan kali beberapa waktu lalu, Mataram salah satu daerah dengan guncangan dan dampak terparah. Di Ibu Kota provinsi ini, ada pula potensi tanah longsor, banjir, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Apalagi di musim-musim ekstrem. Yakni puncak musim penghujan.

Bersamaan Hujan

BMKG mencatat, musim penghujan memang kerap dibarengi dengan cuaca ekstrem. Akibatnya ada potensi bencana. Seperti angin kencang, hujan yang disertai angin, hujan yang disertai kilat, angin putting beliung, dan juga gelombang tinggi.

Sekarang, musim penghujan belum memasuki puncaknya. Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas I Lombok Barat Restu Patria Megantara kepada Lombok Post mengungkapkan, pada 2017 menjelang 2018 lalu, curah hujan tinggi tersebar dibeberapa lokasi. Karena di atas 60 milimeter. “Sementara tahun ini skalanya masih menengah. Meski ada beberapa yang skalanya tinggi,” kata Restu.

Normalnya kata dia, Desember hingga Januari merupakan puncak musim hujan. Dengan potensi dari 20 mm sampai 50 mm sehari. Tetapi tidak hujan disetiap harinya dan biasanya memiliki jeda. Perhitungannya dari 30 hari selama sebulan, maka selama 20 hari selama Januari pasti akan ada hujan. Tetapi intesitas perharinya akan berbeda, ada yang intesitasnya rendah sampai tinggi.

Restu mengatakan, seluruh wilayah di NTB pada pergantian tahun berpotensi mengalami hujan lebat dan potensi banjir. Biasanya akan terulang lagi pada daerah yang sama jika daerah tersebut belum dilakukan penanganan terhadap penyebabnya.

Waspada Longsor

Hujan menyebabkan rawan lonngsor. Misalnya di Lombok Timur. Akhir November 2018 sudah terjadi. Tepatnya di Sembalun. Itu akibat hujan lebat.  Bencana yang disebabkan hujan lebat tersebut meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekitar. Terlebih mereka mengetahui gempa bumi sebelumnya menyebabkan tanah bebukitan jadi rentan.

            Kepala BPBD Lotim Purnama Hadi mengatakan musim hujan mengingatkannya untuk waspada pada lonsor dan banjir. “Kita tahu tahun lalu banjir bandang di Keruak dan Jerowaru. Ditambah banjir di Sambelia,” kata Purnama.

            Karena itu, anggaran belanja BPBD pun diprioritaskan. Hal itu diamini legislatif dengan mengetok belanja BPBD Lotim tahun 2019 sebesar Rp 15,6 miliar. Purnama mengatakan alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk menambah alat tempur dan personil. Dua buah damkar senilai Rp 2,4 miliar. Ditambah 30 petugas pemadam kebakaran. “Itu pun kita masih kekurangan,” jelasnya.

            Dua buah damkar nantinya akan ditempatkan di Kecamatan Keruak dan Pringgabaya. Menurut Purnama, selama ini tim tanggap darurat bencana kesulitan memenuhi SOP 15 menit sampai. Dengan letak yang begitu jauh, hal itu tak mungkin tercapai. Karena itu, dibutuhkanlah adanya tambahan unit. Sementara ini, kemampuan anggaran daerah hanya mampu untuk mengisi dua kecamatan.

            Selain itu, pihaknya juga menganggarkan Rp 600 juta untuk perbaikan jembatan yang rusak pascabanjir di Kecamatan Keruak dan Jerowaru 2017 lalu. Memang sudah terlalu lama pemerintah tidak menepati janji untuk memperbaiki jembatan tersebut.

            Adapun untuk pencegahan terjadinya bencana, Purnama menyiapkan anggaran normalisasi sungai rawan banjir. “2019 nanti ada 25 titik sungai yang harus kita normalisasi. Anggarannya sebesar Rp 4,8 miliar,” terangnya.

            Normalisasi berupa pengerukan terhadap sungai-sungai yang rawan banjir. Purnama menerangkan ke 25 sungai tersebut terdapat di sekitar 6 kecamatan. Sambelia, Sembalun, Pringgabaya, Keruak, Jerowaru, dan Labuhan Haji.

            “Paling tidak kita berupaya mengurangi resiko bencana. Karena itu, intensitasnya secara bertahap akan terus kita kurangi,” katanya.

            Wakil Ketua DPRD Lotim H Daeng Palori mengingatkan pentingnya normalisasi sungai di Lotim. Tim siaga bencana desa juga dianggap penting. Begitu bencana tiba, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) tak bisa berbuat banyak. Penyebabnya, selain tak diberikan amunisi, senjata juga tak ada. Kondisi tersebut diiyakan oleh Kasi Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana BPBD Lotim Muzakir.

            “Tidak ada anggarannya. Tapi kita memang hanya sosialisasi kepada TSDB yang sudah kita bentuk,” kata Muzakir.

            Karena itu pihaknya selalu menyarankan kepada Pemdes untuk mengalokasikan dana desanya. Kata Muzakir, hal itu selalu ia tekankan selama turun ke setiap desa dampingan. Hal serupa disampaikan oleh Kabid Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana BPBD Lotim Nurawan Hamdi. Ia mengatakan selalu menodong kepala desa untuk mengaloasikan DD untuk TSDB.

            Rawan longsor juga ada di Lombok Barat. Sekretaris BPBD Lobar Sri Ernawati mengatakan, bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Lobar yakni bencana longsor. Bencana ini sebagian besar terjadi di wilayah utara Lobar seperti Kecamatan Gunungsari dan Batulayar.

Dua bulan terakhir di tahun 2018 lalu, bencana longsor sudah dua kali terjadi di wilayah utara Lobar. Masing-masing di Desa Sandik Kecamatan Batulayar tanggal 13 November serta Desa Guntur Macan dan Gelangsar di Kecamatan Gunungsari 8 Desember lalu.

Tiga unit rumah warga di Dusun Tato Desa Sandik Kecamatan Batulayar ambruk akibat longsor yang disebabkan oleh hujan lebat di wilayah tersebut.

Bencana longsor di Dusun Tato ini dari keterangan warga merupakan yang kedua kalinya di lokasi tersebut. Tahun 2017 lalu kondisi serupa juga telah terjadi. Sehingga dilakukan pembangunan talut oleh BPBD Lobar. Sayangnya, talut tersebut juga roboh.

Sama seperti di Sandik longsor juga menimpa satu rumah di wilayah Desa Guntur Macan. Sur’ah, warga Desa Guntur Macan harus rela melihat rumahnya beserta sebuah berugak dan sepeda motor tertimbun longsor. Hujan deras membuat tanah di pegunungan longsor membawa batu dan beberapa pohon yang tumbang.

Beruntung penghuni rumah bergegas menyelamatkan diri keluar melalui jendela. Karena pintu rumah mereka sudah tertimbun oleh lumpur yang disertai bebatuan dan pepohononan. “Makanya sampai jebol dinding tembok kami. Berugak saya rusak total dan sepeda motor Honda Revo juga ikut tertimbun,” ucapnya.

Namun, perempuan tersebut bersyukur tak ada keluarganya yang menjadi korban jiwa|. “Hanya satu anak saya yang di sini, satu lagi masih di pondok,” tuturnya.

Diakui warga setempat, area di Desa Guntur Macan memang rawan tertimpa bencana longsor. Bahkan, pihak BPBD Lobar sendiri sudah memasang plang imbauan di sekitar lokasi rumahnya. Maklum, tempat tinggal mereka memang terledak di lereng bukit. “Memang rawan longsor kalau di sini. Makanya kalau hujan lebat seperti tadi malam, kami tidak bisa tidur nyenyak,” timpal Imam, warga lainnya.

Sedangkan di Desa Gelangsar, longsor tidak terlalu parah. Hanya menutupi sebagian rumah warga namun tidak menyebabkankerusakan yang signifikan.

Bupati Lobar H Fauzan Khalid yang turun mengecek lokasi longsor di Desa Sandik mengakui ketika musim hujan tiba, Lobar menjadi salah satu daerah yang rawan bencana. Hampir semua kecamatan dijelaskannya memiliki potensi terjadinya bencana. Namun khusus untuk bencana longsor, Fauzan menjelasakn itu berpotensi terjadi di beberapa kecamatan. Misalnya Sekotong, Lembar, Gunungsari, Batulayar, Lingsar dan Narmada,” paparnya.

“Antisipasi bencana, kami akan meminta bantuan peringatan dini sejenis alat khusus di Guntur Macan dari UGM. Kita upayakan ke depan ada seperti itu nanti di sejumlah titik,” ujar Fauzan.

Sementara dari pihak BPBD Lobar mengaku cukup kesulitan mengantisipasi bencana longsor ini. Karena bencana longsor dijelaskan terjadi akibat gerakan tanah. Salah satu jalan yang bisa diambil yakni relokasi warga yang tinggal di wilayah rawa longsor. “Cuma biayanya memang mahal. Tapi itu jalan keluar yang paling tepat,” jelas Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lobar Hartono Ahmad.

Bagi mereka yang tidak mau di relokasi, BPBD Lobar hanya bisa memberikan imbauan atau peringatan mana saja area yang menjadi titik rawan longsor. Termasuk memberikan imbauan bupati ketika musim hujan tiba. Imbauan ini selalu diberikan kepada warga yang tinggal di area potensi rawan banjir dan longsor.

“Tapi kalau antisipasi banjir ini membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena ini kan akibat hutan yang gundul. Makanya solusinya ya reboisasi,” jelasnya.

Sedangan untuk kekeringan, bencana ini biasanya terjadi diLobar ketika memasuki Juni hingga November. Antisipasi yang bisa dilakukan BPBD Lobar membangun sumur bor sebanyak dua unit setiap tahun. “Kalau kami menggunakan Pokir dewan setiap tahun membangun dua unit sumur bor dengan anggaran Rp 200-300 juta. Tergantung kedalaman dan jaraknya dengan tiang listrik,” paparnya. Tetapi tidak hanya dari BPBD Lobar, bantuan sumur bor juga datang dari pemerintah provinsi hingga pusat.

Di Lombok Tengah pun begitu. Bencana longsor rawan di wilayah utara. Penyebabnya, karena galian pasir, galian tanah uruk, penebangan pohon dan faktor alam. Begitu musim hujan, tanahnya pun mudah tergerus.

            Kendati tidak menimbulkan korban jiwa, namun bencana yang satu itu menjadi langganan penanganan pemerintah. Infrastruktur jalan dan jembatan pun terputus, bangunan sekolah yang harus dipindah hingga pemukiman warga yang harus direlokasi.

            Yang paling sering terjadi di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara. Sebut saja, di Dusun Tiwu Lempanas. Di tempat itu, jaringan pipanisasi sampai terputus. Alhasil, saluran air bersih ke sejumlah pelanggan di wilayah Praya terganggu. Musibah tersebut, terakhir terjadi 1 Desember lalu.

            Kemudian, di Dusun Pondok Gedeng dan Dusun Gunung Jai. Di tempat ini, 10 rumah warga, sekolah dasar (SD) dan musala, terpaksa direlokasi. “Kami pun, terus memperkuat program mitigasi bencana,” kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng Lendek Jayadi pada Lombok Post, Senin (31/12) lalu.

            Di wilayah yang sama di BKU, di Desa Lantan, Desa Setiling dan Desa Karang Sidemen, warga diingatkan tetap waspada. Kemudian beralih ke Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata. Tepatnya di Dusun Cerorong. Walau tidak musim hujan, atau ulah manusia, dusun yang satu ini dikenal tanahnya yang bergerak. Pemkab pun, merelokasi 50 kepala keluarga (KK) dan SDN Cerorong.

            Masih di Desa Pemepek, di Dusun Bunut Bendere. Di tempat ini, akses jembatannya terputus. BPBD setempat pun, langsung menyiapkan anggaran tanggap bencana. Berikutnya, Desa Aik Bual dan Desa Wajageseng, di Kecamatan Kopang. Lalu, Desa Selebung Rembiga dan Desa Teratak, Kecamatan Batukliang.

            “Antisipasi dan deteksi bencana longsor tetap kita kedepankan, dengan simulasi dan sosialisasi,” cetus Kepala BPBD Loteng H Muhamad, terpisah.

            Bentuknya, terang Muhamad berupa pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana. Lalu, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya, atau ancaman bencana.

            Mantan Kabag Aset Setda Loteng tersebut berharap, masyarakat mampu menghadapi ancaman bencana dengan cepat dan tepat waktu.  “Sehingga masyarakat bisa menyelamatkan diri, bahkan menyelamatkan harta benda,” ujarnya.

Mitigasi Lemah

            Hanya saja, meski rawan bencana, mitigasi bencana di daerah ini harus diakui masih lemah. Lihat saja. Sirine peringatan tsunami berdiri kokoh di halaman kantor Lurah Ampenan Selatan, Kota Mataram. Hanya berjarak beberapa meter dari bibir Pantai Penghulu Agung, Ampenan. Setiap bulan alat itu dibunyikan  untuk pengecekan mesin. Di gang-gang menuju pantai, terdapat plang jalur evakuasi. Plang itu berisi gambar orang lari menghindari pantai menuju dataran tinggi. Tapi beberapa plang justru mengarahkan warga ke pantai.

Plang-plang itu tidak ubahnya papan reklame, hanya jadi pajangan. Warga hampir tidak menghiraukannya. Saat gempa 7.0 SR disertai peringatan dini tsunami, Agustus lalu, warga kocar kacir. Mereka lari sejauh mungkin meski akhirnya terjebak kemacetan di jalan raya. Warga yang panik tidak tahu harus lari ke arah mana. ”Yang penting saya lari,” kata Siti Rohanah, warga setempat.

Meski tinggal di dekat sirine tsunami, Rohanah belum terlalu paham cara menyelamatkan diri dari tsunami. Baginya yang penting lari sejauh mungkin menghindari pantai. Karena malam itu jalan padat, ia pasrah.  “Untung tidak terjadi tsunami,” tuturnya.

Di Ampenan hampir tidak ada bagunan tinggi yang bisa dijangkau dalam waktu cepat. Dalam situasi panik, warga hanya memikirkan lari sejauh mungkin. Untuk sampai di tempat aman seperti Cakranegara butuh waktu lama, sementara tsunami menyambar dalam hitungan detik.

Eko Teguh Paripurno, Pengurus Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) yang ditemui Lombok Post di Mataram menyarankan, pemerintah daerah harus bisa mengambil pelajaran dari gempa dan tsunami kecil Agustus lalu.

Menurutnya, mumpung ada waktu pemerintah daerah harus memperbaiki rencana tata ruang, dan meninjau ulang tata kelola evakuasi bencana. Serta membuat perencanaan kontinjensi untuk pengurangan risiko bencana. ”Jangan berpikir bencana (tsunami) itu tidak akan terjadi, justru sebaliknya, berpikirlah bencana itu dekat agar kita selalu waspada,” ujarnya.

Agus mengingatkan, Pulau Lombok diapit dua generator sumber gempa di utara dan selatan. Gempa yang terjadi selama ini disebabkan aktifnya sumber gempa di utara yakni Sesar Naik Flores (Flores Back Arc Thrust). Itu menjadi sumber utama gempa.

Sementara di selatan, sekitar 200 km dari pantai merupakan zona pertemuan dua lempeng besar yakni Lempeng Indo Australia yang menyusup bertemu dengan Lempeng Eurasia. ”Dua-duanya memiliki gempa dan tsunami,” katanya.

Pada saat gempa Lombok 7.0 SR dan 6,9 SR, tsunami sebenarnya terjadi. Hanya saja tinggi tsunami hanya 21 centi meter (cm). Tapi saat gempa 6,9 SR BMKG tidak memberikan peringatan tsunami karena kecil.

BMKG membagi level peringatan tsunami menjadi tiga level. Level waspada ketinggian gelombang 0-0,5 meter, tidak diberikan peringatan atau tidak disampaikan ke publik. Kemudian level siaga ketinggian gelombang tsunami 0,5 – 3 meter. Level awas akan disampaikan kepada masyarakat. Terakhir level awas adalah level paling ganas, ketinggian tsunami 3 meter ke atas. BMKG pasti memberikan peringatan awas.

Dengan kondisi itu, migitasi bencana harus dilakukan secara serius. Peran Pemda sangat penting dalam mitigasi tersebut. Pemerintah daerahlah yang punya tugas menyiapkan masyarakat, serta penyediaan sarana prasarana untuk mengurangi risiko bencana. Dalam upaya mitigasi BPBD menjadi penggerak konsolidasi semua pihak, terasuk masyarakat.

Eko Teguh Paripurno menyarankan, untuk pantai yang punya banyak bukit seperti di kawasan Mandalika, pemerintah harus memanfaatkannya sebagai tempat evakuasi. Ditata dengan baik. Ketika terjadi tsunami warga tidak kesulitan mencari tempat aman. Tapi saat ini banyak bukit justru dikeruk.

Untuk pantai dengan wilayah landai seperti Mataram dan Lombok Barat, potensi tsunami ada. Meski faktor pemicu di bagian utara dan selatan, tetapi rembesan gelombang tsunami bisa masuk ke wilayah selat Lombok. Bila itu terjadi justru jauh lebih berbahaya dibandingkan wilayah selatan yang dekat dengan pemicu utama tsunami.

Karena itu, mulai saat ini harus dibuatkan delineasi rawan tsunami. Misalnya delineasi 3 – 20 meter. Itu untuk mengetahui warga berada di wilayah mana, apakah daerah aman atau tidak dari sapuan tsunami. ”Pemerintah harus memfasilitasi orang menyelamatkan diri,” katanya.

Luas jalan evakuasi juga harus diperhatikan. Disesuaikan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Meski ada jalur evakuasi, tapi bila jalannya sempit, akan percuma. ”Jangan hanya bilang sudah ada jalur evakuasi, tetapi ternyata tidak cukup jalan itu,” ujar Eko yang juga Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta itu.

 Baru Nyadar

 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB H Muhammad Rum mengakui, NTB belum melakukan upaya mitigasi struktural secara matang. Urusan bencana selama ini hanya fokus pada penanganan darurat, tapi lupa disiapkan bagaimana upaya mitigasi secara utuh.

Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD NTB Agung Pramuja menambahkan, mitigasi bencana, khususnya tsunami menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi bersama. Upaya mitigasi yang dilakukan BPBD selama ini hanya dengan membuat sekolah tangguh bencana, dan sosialisasi di media. ”Mitigasi ini harus melibatkan semua instansi dan elemen masyarakat, khususnya penduduk di sekitar pantai,” katanya.

Sebagai salah satu provinsi kepulauan dengan gunung berapinya, NTB menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Tapi di balik itu, banyak bencana mengintai warga setiap tahun.

BPBD mencatat, ada beberapa potensi bencana alam yang rutin terjadi dalam setahun di NTB yakni banjir, longsor, kekeringan, gelombang pasang, angin puting beliung. Termasuk juga konflik sosial, wabah penyakit.

Selain itu, juga ada bencana berat yang tidak bisa diprediksi prediksi, seperti erupsi Gunung Baru Jari dan tsunami. Sekarang ditambah dengan gempa yang sering terjadi di Lombok dan Sumbawa.

BPBD tentu selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan bencana alam itu. Baik dengan menyiapkan peralatan kebencanaan, terutama BPBD kabupaten/kota karena mereka adalah unjung tombak penanganan bencana. ”Sudah terbangun sistem kerja sama antar instansi antar kabupaten. Bila terjadi bencana di satu daerah, daerah lain ikut membantu,” ujarnya.

Dukungan Anggaran Minim

           Meski setiap tahun menghadapi berbagai macam bencana, namun dukungan anggaran untuk darurat bencana masih minim. Baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dukungan dana sangat kecil untuk kebencanaan.

Seperti Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Dompu dana yang disediakan di bawah Rp 1 miliar. Sementara Pemprov tahun 2019 hanya menyediakan Rp 1,5 miliar, berkurang dari tahun lalu. Hanya Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa yang bagus. Lombok Timur menyediakan Rp 14 miliar dan Sumbawa Rp 3,5 miliar untuk kedaruratan bencana.

”Harapan kami semua kabupaten/kota sama. Sebab masalah darurat merupakan potret keseriusan pemerintah menangani masyarakatnya,” ujar Agung.

Potensi bencana tidak pernah berkurang. Sebab kerusakan lingkungan semakin menjadi-jadi. Aksi penebangan liar membuat hutan gundul dan tidak berfungsi dengan baik. Dampaknya banjir dan kekeringan mengancam setiap tahun. Diperparah dampak gempa lalu yang menimbulkan banyak retakan tanah, kini ratusan titik rawan longsor di area perbukitan. Warga yang tinggal di daerah perbukitan harus selalu waspada, termasuk yang tinggal di daerah aliran sungai.

Belum lagi jumlah personel untuk menangani bencana sangat kurang. BPBD NTB saja hanya punya 43 orang PNS dengan 45 orang tenaga kontrak. BPBD kabupaten/kota rata-rata punya 50-60 orang. Sangat jauh dibandingkan jumlah penduduk. Provinsi minimal punya 80 orang dan 50 orang tenaga kontrak. Sekarang tenaga se-NTB hanya 600 orang melayani 5 juta penduduk. ”Tidak sebanding,” ujarnya. (cr-yun/zad/ili/ton/tih/dss/fer/r8)

TSUNAMI YANG PERNAH MENERJANG NTB

10 APRIL 1815

Tsunami disebutkan para ahli terkait dengan letusan Gunung Tambora yang saat ini berada di wilayah geografis Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Letusan Gunung Tambora dinyatakan sebagai letusan gunung api terdahsyat sepanjang peradaban manusia modern.

 8 NOVEMBER 1818

Tsunami menerjang Bima setinggi 3,5 meter. Tak ada catatan resmi terkait korban jiwa dan kerusakan.

 29 DESEMBER 1820

Tsunami menerjang Bima setinggi 24 meter. Tak ada catatan resmi terkait korban jiwa dan kerusakan.
5 MARET 1836

Tsunami menrejang Bima. Tak ada catatan resmi terkait korban jiwa dan kerusakan.

 28 NOVEMBER 1836

Tsunami kembali menerjang Bima. Tak ada catatan resmi terkait korban jiwa dan kerusakan.

 25 JULI 1856

Gempa dan Tsunami terjadi di Labuantereng, Lombok. Tak ada catatan resmi terkait korban jiwa dan kerusakan. Gempa tektonik dan tsunami ini merupakan yang pertama yang tercatat dalam literatur era kolonial, tepatnya pada 1918, berupa disertasi Arthur Wichmann dari Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bertajuk The Earthquakes of the Indian Archipelago until the Year 1857.

19 AGUSTUS 1977

Tsunami menerjang Sumbawa yang didahului dengan gempa bermagnitudo 8,0.

 Sumber: Katalog Tsunami Indonesia

Berita Lainnya

Tak Sungkan Korupsi Rumah Tuhan

Redaksi LombokPost

Komisioner Baru KPU NTB Dilantik Hari Ini

Redaksi LombokPost

Dorfin Felix, Bule Penyelundup Narkoba Kabur dari Polda NTB

Redaksi LombokPost

Izin PT Temada Tak Bermasalah

Redaksi LombokPost

Maret, PNS Baru Mulai Bekerja

Redaksi LombokPost

Pengangkatan P3K Menunggu Juknis

Redaksi LombokPost

Kadishub Baru Diminta Selesaikan Masalah Parkir

Redaksi LombokPost

Mataram Butuh Rp 60 M Lagi

Redaksi LombokPost

Dana Desa Naik Rp 193,1 Miliar

Redaksi LombokPost