Lombok Post
Headline Metropolis

Tekan Pengangguran Lewat BUMDes, Kembalikan Kejayaan Pariwisata

KOMITMEN BANGUN DAERAH: Bupati Lobar H Fauzan Khalid didampingi istrinya Hj Khaeratun saat mengikuti acara Mekaki Marathon di Sekotong Oktober 2018 lalu.

MEMASUKI tahun 2019, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid sudah siap menggebrak dengan sederet program pembangunan. Mulai dari program di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pariwisata. Bagaimana derap pembangunan Bumi Patut Patuh Patju sepanjang 2019, Bupati Fauzan membeberkannya saat menerima wartawan Lombok Post Hamdani Wathoni untuk wawancara eksklusif di kediaman pribadinya yang asri di Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Wawancara berlangsung kemarin malam (31/12/2018), di saat pergantian tahun.

Bencana gempa menyebabkan banyak pihak khawatir soal pertumbuhan ekonomi. Akan seperti apa ekonomi Lobar 2019?

Yang harus pertama saya katakan, tahun 2018 dan 2019 adalah tahun yang sulit karena adanya bencana. Di awal tahun 2017 kami targetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen. Sayangnya dengan adanya bencana target tersebut akhirnya terkoreksi menjadi 2,8 persen. Kami sempat khawatir bakal minus. Tapi syukur ada pertumbuhan di tengah bencana. 2019 kami masih lanjutan dari rekonstruksi infrastruktur penunjang ekonomi.

Bagaimana dengan persoalan tenaga kerja?

Untuk persoalan tenaga kerja, kami tidak ingin sama sekali menihilkan TKI. Tapi kami ingin TKI Lobar nanti ketika bekerja di luar negeri bisa bekerja di sektor formal. Sehingga pemberian bekal keterampilan melalui pelatihan terus diintensifkan di Dinas Tenaga Kerja dengan PJTKI atau PPTKIS. Kami juga sudah menyiapkan LTSP untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI yang bekerja di sektor informal.

Ada terobosan untuk program penyediaan lapangan kerja?

Untuk program penyediaan lapagan pekerjaan, saya telah menyiapkan terobosan di 2019. Ada satu program yang akan kami di Pemda laksanakan. Saya sudah menganggarkan Rp 4 miliar yang akan dihibahkan ke BUMDes. BUMDes ini kami dorong bergerak di sektor produksi ayam petelur, penggemukan sapi dan produksi melon Sekotong.

                Seperti apa persisnya terobosan ini Pak Bupati?

Program ini akan terintegrasi dan kompartemen melibatkan semua instansi. Mulai dinas pertanian, dinas koperasi hingga inspektorat untuk melakukan pengawasan. Kami juga menyiapkan produk gula aren Desa Kekait dan akan membangun UPT di Kekait tahun 2019 serta Agrowisata di Lingsar. Ditambah denga wisata Kuliner di Pusuk, Desa Sesaot, Pakuan dan Buwun Sejati. Program-program ini saya harapkan bisa mendorong desa atau komunitas masyarakat lain untuk bisa tertarik. Yang saya harapkan sederhana, ini bisa membuka lapangan kerja. Lombok Barat ini hidup dari sektor pariwisata. Dan kebutuhan pariwisata minimal 60 persen disediakan produk lokal. Makanya kami siapkan produk-produk ini. Karena saat ini Lobar masih impor telur dan berbagai produk dari Bali untuk kebutuhan pariwisata. Makanya saya dorong Lobar harus mandiri.

Apa ini berarti sektor industri yang lain diabaikan?

Tentu kami tidak mengenyampingkan sektor industri lain seperti kerajinan gerabah Banyumulek, kerajinan ketak hingga produk tenun. Termasuk juga industri tempe dan tahu. Di tahun 2019, kami menyiapkan tambahan 25 hektare lahan produksi garam. Dari saat ini yang hanya berjumlah 10 hektare di Sekotong. Karena ada yang menarik dari garam ini. Pemasaran garam ini akan langsung diserap oleh proyek SPAM PDAM Giri Menang. Untuk penjernihan air yang diolah di SPAM PDAM membutuhkan 500 kilo gram per hari. Garam yang kualitas premium ini harganya Rp 7 ribu per kilo gram. Garam Sekotong kami siapkan nanti yang memproduksinya. Kami sudah studi banding melibatkan petani garam ke PT Garam. Bayangkan dengan harga Rp 7 ribu per kilogram, itu bisa mendapatkan hasil Rp 35 juta per hari. Dengan catatan itu langsung diserap pasar PDAM. Belum lagi yang akan diserap pasar. Maka kita harapkan di tahun 2019, program-program ini akan banyak menyerap lapangan kerja.

Di bidang pendidikan, Lobar masih tertinggal dari kabupaten kota lain di NTB. Akan seperti apa sektor ini tahun 2019?

Berbicara pendidikan, pertama masalah pendidikan ini harus kita pertahankan masalah kualitas. Tidak hanya pendidikan itu melihat aspek kognitif tetapi afektif juga. Kita akui kalau masalah infrastruktur pendukung di bidang pendidikan masih banyak kekurangan. Ruang belajar yang masih kurang hingga perhatian terhadap guru swasta dan sekolah swasta. Tahun 2015 kami di Lobar kekurangan 300 ruang kelas. Sekarang sekitar 200 yang masih kurang. Ini secara bertahap akan terus kita lengkapi setiap tahunnya. Termasuk juga tahun ini.

Untuk guru honorer apakah sudah ada jalan keluar?

Terkait tenaga honorer, pemerintah pusat kita dorong untuk terus membuka lowongan CPNS bagi guru. Karena 60 persen di sekolah itu rata-rata diisi oleh guru honorer. Di sisi lain kesejahteraan mereka sangat minim. Tapi kalau pemerintah memaksakan diri juga tidak mungkin. Karena keterbatasan anggaran. Yang menjadi catatan, permintaan guru untuk dibayar per bulan ini akan kita upayakan. Karena terus terang pembayaran guru honorer daerah tergantung PAD yang masuk. Paling tidak lancar tiga bulan sekali kami akan usahakan. Kami juga akan memberikan perhatian kepada sekolah swasta disesuaikan dengan kemampuan daerah. Karena terus terang di Lobar pemerintah sangat terbantu dengan kehadiran sekolah swasta seperti yayasan Pondok Pesantren.

                Di sektor kesehatan, ada prioritas tahun 2019?

Kami berupaya melengkapi dari sisi infrastruktur terlebih dulu. Sekarang kami punya 19 Puskesmas yang sudah terakreditasi 100 persen. Agar paralel, sebenarnya kita butuh 21 puskesmas. Makanya tahun ini kami rencananya membangun Puskesmas di Sesela. Kami juga mengupayakan ada tambahan Puskesmas baru agar bisa dijangkau lebih dekat oleh masyarakat. Misalnya seperti di Kuripan. Kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar itu bisa dibangunkan.

Kami mendengar ada program Bunda Posyandu?

Ya. Di 2019 saya akan membentuk lewat Perbup Bunda Posyandu. Kenapa ini penting, agar kepala desa bisa memperhatikan persoalan posyandu. Karena yang menjadi bunda posyandu nantinya adalah bu kades. Sehingga kita harapkan Kades bisa memberikan anggaran untuk masalah posyandu ini. Program posyandu ini adalah peninggalan masa orde baru yang sangat baik dan harus tetap dipertahankan.

Kalau tenaga kesehatan bagaimana?

Terkait tenaga kesehatan. Saat ini kita masih kekurangan dokter. Kebutuhan dokter sekitar 260 orang. Yang kami punya hanya sekitar 70-an. Kita dorong penyediaan dokter umum dan dokter spesialis. Termasuk melengkapi alkes. Karena kita ingin RSUD Tripat itu naik kelas menjadi tipe B dan RSUD Awet Muda Narmada menjadi tipe C.

Tapi, selalu ada masalah di rumah sakit, terutama terkait dengan klaim BPJS Kesehatan yang lambat?

Terkait kendala uang pelayanan bagi tenaga medis yang selama ini terganggu akibat klaim BPJS Kesehatan itu kami sudah siapkan solusi. Saya sudah MoU dengan Bank BRI. Ketika klaim belum dibayar BPJS Kesehatan, BRI nanti akan membayar jasa pelayanan kepada tenaga medis. Setelah klaim dibayar BPJS Kesehatan ke Pemda, kami yang bayar ke Bank BRI. Kita tidak ingin motivasi tenaga kesehatan terganggu untuk memberikan pelayanan.

Bagaimana dari sisi masyarakat, mengingat kepesertaan BPJS Kesehatan di Lobar yang masih perlu digenjot?

Untuk kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan, saya akui ini masih belum tercover secara keseluruhan. Tetapi Pemda setiap tahun terus menambah kepesertaan warga Lobar. Baik melalui anggaran Pemda maupun anggaran pihak yang secara sukarela. Contohnya dari pihak Hotel Katamaran yang bersedia mendaftarkan kepesertaan warga sekitar kawasan hotel. Ini menurut saya menarik untuk ditiru pihak atau perusahaan lain. Selain menambah kepesertaan, sejak tahun 2016 hingga sekarang kami di Lobar juga menyiapkan anggaran Rp 5 miliar. Kerja sama dengan Tripat dan RSUD Kota Mataram. Itu untuk membiayai masyarakat yang tidak tercover BPJS Kesehatan berobat dengan bantuan sebesar Rp 5 juta.

Soal infrastruktur Pak Bupati. Akan seperti apa tahun 2019?

Tahun 2019 dari DAU dan DAK, kita memang agak minim. Karena DAK lebih terpusat untuk rekonstruksi infrastruktur yang terdampak gempa. Untuk pembangunan jalan tidak sebanyak 2019 memang tidak sebanyak 2018. Tapi untuk PRIM di tahun 2019 kita menjadi Rp 70 miliar. Itu meningkat dari Rp 32 miliar di 2017 dan Rp 50 miliar di tahun 2018. Anggaran kami dapat meningkat karena standar pemenuhannya di tahun 2018 itu bisa 100 persen. Ada lima titik yang kita priorotaskan untuk PRIM di 2019. Disamping tentu ada pembangunan jalan baru.

Tapi ada pandangan bahwa masih belum ada daerah yang layak disebut kota di Lobar. Komentar Pak Bupati?

Untuk belum adanya daerah yang layak disebut kota di Lobar, sebetulnya ini akibat belum disahkannya rencana detail tata ruang. Pertengahan 2019 kami sudah ajukan ke pusat, tetapi sampai sekarang belum disahkan. Kalau ini selesai, maka Insya Allah Gerung ini bisa terbentuk kota. Meskipun antreannya memang cukup panjang. Kalau sudah disahkan RDTR-nya, maka akan ada kebijakan khusus atau keistimewaan untuk pembentukan kota. Ada tiga desa dan tiga kelurahan yang kita rencanakan masuk RDTR Kota Gerung. Desa Babussalam, Desa Beleka, Desa Dasan Tapen, Kelurahan Dasan Geres dan dua kelurahan di Gerung.

Masih soal infrastruktur. Lobar masih memiliki area blank spot. Penanganan tahun 2019?

Pemkab Lobar sudah berupaya mendorong pihak provider dalam hal ini Telkomsel selaku perusahaan BUMN untuk menyediakan jaringan. Tapi mereka juga melihat dari sisi bisnisnya. Mereka tidak mau terlalu rugi. Solusinya kalau kawasan itu ramai penggunan ponselnya, dengan sendirinya pihak penyedia akan membangun jaringan di sana. Bertahaplah sambil kami lakukan upaya lobi agar provider ini juga mau membangun jaringan di area blank spot.

Akan ada perhatian khusus untuk infrastruktur di daerah wisata?

Sekarang, infrastruktur dasar di Sekotong, listrik sudah selesai. Jalan juga sudah bagus di sepanjang kawasan wisata. PR kami di Sekotong tinggal penyediaan air bersih. Ini kami sedang menyusun langkah untuk menangani masalah ini. Bisa pengeboran di Pulau Lombok kemudian dialirkan ke gili. Khususnya untuk penyediaan air bersih di gili-gili yang ada di Sekotong. Di Gili Nanggu itu sudah tersedia air. Kita upayakan gili lain juga. Karena Sekotong ini ingin kita bangun menjadi kawasan ekonomi khusus II. Itu di sekitaran Pnatai Mekaki. Karena tidak menutup kemungkinan di satu daerah itu bisa ada dua KEK. Sekotong ini sudah mulai menggeliat. Kami dapat info dari pihak Sundancer okupansi kini mengalami peningkatan secara perlahan. Maka semua destinasi yang ada di Sekotong akan kita tata. Seperti di Gili Gede juga. Keamanan kita tingkatkan agar realisasi investasi di tahun 2019 ini sesuai harapan.

Kalau kawasan wisata Sengigi?

Tahun ini kita juga melakukan revitalisasi penataan Senggigi. Sehingga Senggigi ini bisa memiliki daya tarik untuk kunjungan wisatawan. Karena bagaimana pun juga, Lobar ini bergantung pada sektor pariwisata. Maka percepatan dan inovasi pembangunan pariwisata harus kita lakukan meski dengan anggaran terbatas. Percepatan pembangunan itu tidak hanya dibayangkan terkait anggaran. Meski 2019 agak sulit, kita akan dorong percepatan lewat mempermudah realisasi investasi kaitannya dengan perizinan atau administrasi lain yang dibutuhkan. Percepatan juga tidak bisa dilakukan sendirian. Harus melibatkan semua pihak. Baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan masyarakat itu sendiri. (*/r8)

Berita Lainnya

Tak Sungkan Korupsi Rumah Tuhan

Redaksi LombokPost

Komisioner Baru KPU NTB Dilantik Hari Ini

Redaksi LombokPost

Dorfin Felix, Bule Penyelundup Narkoba Kabur dari Polda NTB

Redaksi LombokPost

Izin PT Temada Tak Bermasalah

Redaksi LombokPost

Maret, PNS Baru Mulai Bekerja

Redaksi LombokPost

Pengangkatan P3K Menunggu Juknis

Redaksi LombokPost

Kadishub Baru Diminta Selesaikan Masalah Parkir

Redaksi LombokPost

Mataram Butuh Rp 60 M Lagi

Redaksi LombokPost

Dana Desa Naik Rp 193,1 Miliar

Redaksi LombokPost