Lombok Post
Politika

Peserta Pemilu Laporkan LPSDK

TERIMA: Petugas KPU NTB sedang memeriksa kelengkapan LPSDK dari salah satu peserta pemilu, kemarin.

MATARAM-Peserta pemilu menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), kemarin. ”Hari ini semua peserta pemilu harus melaporkan LPSDK,” ujar Komisioner KPU NTB Divisi Hukum H Ilyas Sarbini, kemarin.

Untuk tingkat provinsi, KPU menerima LPSDK dari peserta pemilu yakni tim dua paslon capres-cawapres, 16 partai politik, dan 27 calon DPD RI Dapil NTB. Sedangkan pada tingkat kabupaten dan kota, peserta pemilu yang harus melaporkan LPSDK adalah tim pasangan capres-cawapres dan 16 partai politik.

Pantauan koran ini hingga pukul 14.00 Wita, peserta pemilu yang sudah melaporkan LPSDK ke KPU NTB antara lain tujuh partai politik yakni PKB, PPP, Demokrat, Hanura, Golkar, PSI, dan PBB. Sementara untuk calon DPD RI Dapil NTB yang sudah melapor sebanyak 15 calon. Sedangkan tim pasangan capres-cawapres belum ada yang melapor. “Pelaporan LPSDK sampai pukul 18.00 Wita. Pelaporan hanya satu hari saja,” katanya.

Jika ada peserta pemilu yang tidak melaporkan LPSDK, maka ada tindaklanjut dari KPU. KPU akan melakukan klarifikasi dulu apa penyebabnya tidak menyerahkan atau terlambat. ”Ada sanksinya bagi yang tidak menyerahkan. Tapi nanti setelah LPPDK,” tandasnya.

Sanksi bagi peserta pemilu yang tidak menyerahkan LPSDK dan LPPDK adalah kursi yang diperoleh bisa dialihkan ke peserta pemilu lainnya. ”Kami hanya menerima berkas administrasi. Nanti yang melakukan pemeriksaan ada akuntan publik independen,” imbuhnya.

Setelah keluar hasil audit yang dilakukan akuntan publik, maka KPU akan melacak pada item apa peserta tidak patuh. Misalnya ada peserta pemilu yang menerima sumbangan melebih jumlah maksimal. Untuk kasus ini bisa dikenakan aturan perundang-undangan yang berujung pidana. ”Tapi penilaiannya nanti setelah ada hasil dari hasil akuntan publik,” tandasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu NTB Divisi Data, Hukum, dan Informasi Suhardi usai memantau pelaporan LPSDK di KPU NTB mengatakan dalam pelaporan LPSDK, Bawaslu akan menelisik substansinya. Wajar atau tidak wajar sumbangan yang diterima peserta pemilu. ”Misalnya ada parpol yang sudah punya banyak baliho tapi dana di LPSDK ternyata sedikit. Atau tidak sesuai dengan perkiraan biaya pembuatan baliho,” katanya.

Sementara itu, di kantor KPU Mataram, pelaporan LPSDK juga berlangsung. KPU Mataram mulai membuka desk pelaporan sekitar pukul 08.00 Wita. Pantauan koran ini hingga pukul 12.30 Wita, peserta pemilu yang sudah menyerahkan LPSDK ke KPU Mataram sebanyak enam partai politik. Yakni Garuda, Demokrat, Nasdem, PDIP, PKB, dan PKS.

Dalam proses pelaporan, pengawasan tetap dilakukan Bawaslu Mataram. Ketua Bawaslu Mataram Hasan Basri mengatakan pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada ketepatan waktu, jumlah sumbangan dana kampanye, sumber mendapatkan dana kampanye. ”Serta pengeluaran dana kampanyenya,” imbuhnya.

Bawaslu berharap semua peserta pemilu taat terhadap aturan. Tidak ada alasan peserta pemilu tidak mengetahui aturan terkait dana kampanye,  karena sudah diberi penjelasan sejak awal. ”Pemilu ini akan sukses kalo peserta pemilu taat terhadap semua aturan tahapan pemilu yang berlaku,” pungkasnya. (puj/r4)

Berita Lainnya

HRF : Smart City itu Kunci!

Redaksi Lombok Post

Empat Tahun, Bisa Balik Modal Nggak?

Redaksi Lombok Post

Djohan Incar Syarif

Redaksi LombokPost

PKS Buka Peluang Bentuk Poros Sendiri

Redaksi LombokPost

Ismul atau Jafri, Mana Lebih Sakti?

Redaksi Lombok Post

Jalan Suhaili Menyambung Dinasti

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Ali: Dinda Seharusnya Tak Tenang

Redaksi LombokPost

Jangan Ada Evi Kedua!

Redaksi LombokPost