Lombok Post
Metropolis

Aneh, Ada Rumah Sakit Tidak Punya Dokter

Dr H Usman Hadi

MATARAM-Sebaran tenaga medis di Kota Mataram belum merata. Bahkan ada rumah sakit yang kabatnya tidak punya dokter. Baik itu dokter umum maupun spesialis.

“(Bahkan) Ada beberapa rumah sakit yang tidak ada dokternya, ada pula yang kelebihan,” kata dr H Usman Hadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Penyebabnya bukan karena akses ke Rumah Sakit sulit. Sebagaimana yang dihadapi para dokter yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil. Tapi lebih pada keahlian dan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit itu.

“Dokternya mau, tapi setelah tahu fasilitas praktek di rumah sakit tidak ada atau minim, akhirnya kurang berkenan,” terangnya.

Padahal dari segi jumlah, baik dokter umum atau dokter spesialis yang dimiliki Kota Mataram sudah melampaui rasio pelayanan pada mayarakat. Di mana dokter umum 1:5 ribu. Sedangkan dokter spesialis 6:100 ribu.

“Dokter umum di Kota Mataram sekitar 400 dokter, sedangkan dokter spesialis 170 dokter,” detailnya.

Dengan jumlah itu, seharusnya dokter di Kota Mataram lebih dari cukup. Walau begitu persoalan sarana-prasarana praktik dokter umum dan spesialis membuat pemerataan sulit dilakukan. “Cuma kendalanya distribusi belum merata,” akunya.

Dinas Kesehatan sebenarnya punya ‘senjata’. Bagaimana agar para dokter itu bisa terdistribusi merata di Kota Mataram. Salah satunya yakni permenkes 54 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Di sana diatur bagaimana sebuah rumah sakit harus memiliki tenaga medis berupa dokter yang lengkap.

“Makanya cara kita adalah mendorong agar rumah sakit itu punya fasilitas yang lengkap. Sehingga dokter mau bekerja di sana,” terangnya.

Dikatakan Usman, persoalan rumah sakit tanpa dokter ini hanya dialami rumah sakit swasta. Sedangkan rumah sakit pemerintah, TNI, dan Polri sejauh ini tidak ada persoalan. Karena adanya kewajiban para dokter terutama yang berstatus PNS bekerja di sana.

“Hanya swasta saja,” sebutnya.

Kondisi ini telah membuat ketimpangan yang cukup jauh antara rumah sakit yang satu dengan yang lain. Pada satu kasus, misalnya ada rumah sakit dengan dokter gigi menumpuk. Tapi ada rumah sakit yang tidak punya sama sekali.

“Misalnya di rumah sakit A ada 4 dokter gigi, di rumah sakit B tidak ada,” contohnya.

Jika rumah sakit punya komitmen melengkapi fasilitas praktik, persoalan ini diyakini bisa selesai. Sebaliknya bila komitmen itu tidak ada, ketimpangan ini akan terus terjadi. Sekalipun dari segi aksebilitas, sebenarnya dokter di kota sudah diuntungkan. Daripada mereka yang ditugaskan di pelosok kampung yang jauh.

“Pada pendaftaran CPNS kemarin ada tiga lowongan yang tersedia, yakni dokter gigi di Cakranegara, Selaparang, sama Ampenan, semua terisi,” terangnya.

Namun ia meyakinkan persoalan fasilitas itu, tidak membuat dokter-dokter itu akhirnya mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS. Mereka masih bekerja berdasarkan profesinya dengan segala kemudahan di ibu kota.

“Ada dua yang mundur, tapi alasan ingin pensiun dini. Tapi tidak mundur jadi dokter loh ya,” tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Maret, PNS Baru Mulai Bekerja

Redaksi LombokPost

Pengangkatan P3K Menunggu Juknis

Redaksi LombokPost

Kadishub Baru Diminta Selesaikan Masalah Parkir

Redaksi LombokPost

Mataram Butuh Rp 60 M Lagi

Redaksi LombokPost

Sistem Pendidikan Sudah Kuno?

Redaksi LombokPost

Dewan Goyang PDAM Lagi

Redaksi LombokPost

Irwan Digeser, Mahmmudin Jabat Asisten II

Redaksi LombokPost

Bayar Upeti, PKL Dilindungi

Redaksi LombokPost

Pendapatan Meningkat, Ekonomi Menggeliat

Redaksi LombokPost