Lombok Post
Metropolis

Aneh, Ada Rumah Sakit Tidak Punya Dokter

Dr H Usman Hadi

MATARAM-Sebaran tenaga medis di Kota Mataram belum merata. Bahkan ada rumah sakit yang kabatnya tidak punya dokter. Baik itu dokter umum maupun spesialis.

“(Bahkan) Ada beberapa rumah sakit yang tidak ada dokternya, ada pula yang kelebihan,” kata dr H Usman Hadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Penyebabnya bukan karena akses ke Rumah Sakit sulit. Sebagaimana yang dihadapi para dokter yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil. Tapi lebih pada keahlian dan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit itu.

“Dokternya mau, tapi setelah tahu fasilitas praktek di rumah sakit tidak ada atau minim, akhirnya kurang berkenan,” terangnya.

Padahal dari segi jumlah, baik dokter umum atau dokter spesialis yang dimiliki Kota Mataram sudah melampaui rasio pelayanan pada mayarakat. Di mana dokter umum 1:5 ribu. Sedangkan dokter spesialis 6:100 ribu.

“Dokter umum di Kota Mataram sekitar 400 dokter, sedangkan dokter spesialis 170 dokter,” detailnya.

Dengan jumlah itu, seharusnya dokter di Kota Mataram lebih dari cukup. Walau begitu persoalan sarana-prasarana praktik dokter umum dan spesialis membuat pemerataan sulit dilakukan. “Cuma kendalanya distribusi belum merata,” akunya.

Dinas Kesehatan sebenarnya punya ‘senjata’. Bagaimana agar para dokter itu bisa terdistribusi merata di Kota Mataram. Salah satunya yakni permenkes 54 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Di sana diatur bagaimana sebuah rumah sakit harus memiliki tenaga medis berupa dokter yang lengkap.

“Makanya cara kita adalah mendorong agar rumah sakit itu punya fasilitas yang lengkap. Sehingga dokter mau bekerja di sana,” terangnya.

Dikatakan Usman, persoalan rumah sakit tanpa dokter ini hanya dialami rumah sakit swasta. Sedangkan rumah sakit pemerintah, TNI, dan Polri sejauh ini tidak ada persoalan. Karena adanya kewajiban para dokter terutama yang berstatus PNS bekerja di sana.

“Hanya swasta saja,” sebutnya.

Kondisi ini telah membuat ketimpangan yang cukup jauh antara rumah sakit yang satu dengan yang lain. Pada satu kasus, misalnya ada rumah sakit dengan dokter gigi menumpuk. Tapi ada rumah sakit yang tidak punya sama sekali.

“Misalnya di rumah sakit A ada 4 dokter gigi, di rumah sakit B tidak ada,” contohnya.

Jika rumah sakit punya komitmen melengkapi fasilitas praktik, persoalan ini diyakini bisa selesai. Sebaliknya bila komitmen itu tidak ada, ketimpangan ini akan terus terjadi. Sekalipun dari segi aksebilitas, sebenarnya dokter di kota sudah diuntungkan. Daripada mereka yang ditugaskan di pelosok kampung yang jauh.

“Pada pendaftaran CPNS kemarin ada tiga lowongan yang tersedia, yakni dokter gigi di Cakranegara, Selaparang, sama Ampenan, semua terisi,” terangnya.

Namun ia meyakinkan persoalan fasilitas itu, tidak membuat dokter-dokter itu akhirnya mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS. Mereka masih bekerja berdasarkan profesinya dengan segala kemudahan di ibu kota.

“Ada dua yang mundur, tapi alasan ingin pensiun dini. Tapi tidak mundur jadi dokter loh ya,” tandasnya. (zad/r5)

Berita Lainnya

Rekonstruksi Sudah Progresif, Presiden Instruksikan Jajaran Terus Lakukan Percepatan

Redaksi LombokPost

Kabar Gembira untuk Infrastruktur

Redaksi LombokPost

Revitalisasi KBC Dilanjutkan, Ini Sumber Dananya

Redaksi LombokPost

Durian Runtuh buat PNS, Rapelan Gaji Masih Tunggu Hitungan Taspen

Redaksi LombokPost

Cara Menghilangkan Bau Tak Sedap di Sepatu ala BROOK.LIN

Redaksi LombokPost

Relokasi Dua Pasar Belum Jelas

Redaksi LombokPost

Warga Harus Tetap Waspada DBD

Redaksi LombokPost

Dua Jempol untuk Dinas PUPR

Redaksi LombokPost

Ahyar Bisiki Presiden Jokowi, Rehab Rekon Terkendala Semen dan Tukang

Redaksi LombokPost