Lombok Post
NTB

Masuk Zona Merah, Keuangan Pemda Dipangkas

ADUAN: Perwakilan Ombudsman RI perwakilan NTB memaparkan jumlah aduan pelayanan publik yang ditangani selama 2018, kemarin (7/1).

MATARAM-Pemerintah daerah (Pemda) dengan tingkat kepatuhan pelayanan rendah atau zona merah akan disanksi. Bentuk sanksi bisa teguran, penurunan jabatan, hingga pengurangan dana transfer ke daerah.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB Muhamad Rosyid Rido menjelaskan, dalam undang-undang pelayanan publik, pejabat yang tidak mau memberikan pelayanan bisa diberhentikan dari jabatannya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bappenas sedang mengkaji, daerah yang berada di zona merah untuk kinerja pelayanan publik akan dikenakan sanksi pengurangan anggaran, baik DAU maupun DAK.

Pusat akan menunggunakan survei kepatuhan Ombudsman sebagai acuan utama. Sama seperti opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. “Anggarannya bisa dipangkas, ini sedang disiapkan,” ujar Rido, dalam keterangan pers catatan akhir tahun Ombudsman NTB, kemarin (7/1).

Meski begitu, Ombudsman tidak mengedepankan sanksi, tapi lebih mengutamakan pendampingan agar perbaikan pelayanan publik. Di NTB hanya Kabupaten Lombok Barat yang masih berada di zona merah. Lima daerah masuk zona kuning dan hanya empat yang masuk zona hijau.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB Arya Wiguna dalam keterangan pers memaparkan, jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman NTB tahun 2018 mencapai 222 laporan. Terdiri dari laporan reguler 128, reaksi cepat 11, konsultasi nonlapangan 51, penugasan pusat 5, dan investasi atas prakarsa sendiri 27 laporan. Laporan yang ditindaklanjuti dalam tahapan pemeriksaan 139 laporan.

Sebagian besar warga melapor dengan cara datang langsung ke kantor Ombudsman. Meski sudah membuka layanan pengaduan online seperti email, website, SMS, telepon, dan investigasi sendiri. “Warga lebih puas kalau datang langsung,” katanya.

Dari semua jenis laporan, pengaduan tertinggi adalah laporan perorangan 56,11 persen, investigasi sendiri 18,70 persen, keluarga korban 10,79 persen, kuasa hukum 9,35 persen. Diikuti kelompok masyarakat 1,43 persen dan  instansi pemerintah.

Dari 139 laporan yang ditindaklanjuti, lembaga paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah 75 aduan atau 53,95 persen, kemudian  instansi pemerintah atau kementerian 16 aduan atau 11,51 persen dan BUMN/BUMD 14 laporan atau 10,07 persen.

Instansi pemerintah daerah yang paling banyak dilaporkan adalah instansi Pemprov NTB dengan 26 laporan, diikuti Lombok Tengah dan Lombok Timur masing-masing 10 laporan.

“Instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah. Sebab mereka merupakan garda terdepan pelayanan publik,” katanya.

Arya menyebutkan, ada lima substansi laporan yang paling banyak yakni pelayanan pendidikan, pertanahan 18 laporan, kepegawaian 15 laporan, kesehatan 15 laporan, dan layanan imigrasi 4 laporan. Ada beberapa bentuk maladministrasi  yakni diskriminasi layanan 2 kasus, tidak memberikan pelayanan 47 kasus, penyimpangan prosedur 41 kasus, penundaan berlarut 29 kasus, pungutan liar 11 kasus, penyalahgunaan wewenang 3 kasus, petugas tidak kompeten 2 kasus, dan perlakuan tidak patut 4 kasus. Dari 139 laporan, 118 laporan sudah diselesaikan, dan 21 laporan masih dalam proses. “Total 85 persen sudah selesai,” katanya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Penyuluh Sosial Wajib Punya Empat Kemampuan

Redaksi LombokPost

Tarif Menara Telekomunikasi Dikeluhkan

Redaksi LombokPost

RKS Siapkan Program Sosial

Redaksi LombokPost

Inspektorat Warning Kepala OPD

Redaksi LombokPost

Nunggak, Pemilik Kendaraan Bisa Dipidana

Redaksi LombokPost

207 Lokasi di NTB tanpa Sinyal

Redaksi LombokPost

Potensi Pariwisata dan Ekonomi Harus Dikembangkan

Redaksi LombokPost

Jembatan Lombok-Sumbawa Butuh Rp 20 Triliun

Redaksi LombokPost

Samota Akan Jadi Cagar Biosfer UNESCO

Redaksi LombokPost