Lombok Post
NTB

Pembayaran Retensi Tunggu APBD-P

Wedha Magma Ardhi

MATARAM-Proyek percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa dan Lombok sudah rampung. Termasuk proyek jalan yang dianggarkan melalui DAK. “Selain jalan ada jembatan juga, semuanya pengerjaannya sudah selesai,” tegas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Wedha Magma Ardhi.

Ia menyebut, rekanan memang telah merampungkan pekerjaannya. Namun Pemprov NTB belum bisa membayar retensi karena rekanan harus melakukan pemeliharan terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan selama enam bulan.

“Iya pemeliharannya sampai Juni 2019, besarnya nilai retensi adalah lima persen dari nilai kontrak proyek,” kata Ardhi.

Pembayaran percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebelumnya memang sudah dianggarkan sebesar Rp 77 miliar. Angka ini sudah termasuk dengan retensi.

Ardhi mengatakan, Pemprov NTB sendiri telah membayar sebesar Rp 40 miliar lebih kepada rekanan. Sementara sisanya yang Rp 30 miliar yang masuk dalam besaran nilai retensi, pembayarannya masih dalam proses.

Karenanya, untuk proses pembayaran, nantinya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) NTB akan membuat surat kepada Dinas PUPR NTB. Belum bisa terbayarnya retensi ini harus segera dikomunikasikan pada rekanan. Agar tidak menimbulkan permasalahan apalagi miskomunikasi. “Ini yang harus segera kita beritahu pada rekanan,” jelasnya.

Meski demikian, semua pihak tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Karena Pemprov NTB pasti akan membayar sisa lima persen itu. Namun rekanan sepertinya harus gigit jari sebab pembayaran retensi baru bisa dilakukan setelah penetapan APBD Perubahan 2019. Biasanya pada Agustus atau September.

“Jadi harus nunggu dua bulan setelah APBD-P diketok, baru kami bisa bayarkan kepada rekanan,” ujar Ardhi.

Sebenarnya, Pemprov NTB sudah harus membayar retensi meski itu selama masa pemeliharaan proyek percepatan pembangunan infrastruktur jalan pada awal tahun ini. Meskipun rekanan harus bekerja sampai Juni dengan menyerahkan jaminan.

“Karena sekarang belum terbayarnya retensi itu, maka jaminannya itu dikembalikan karena itu uang segar rekanan,” pungkasnya. (yun/r7)

Berita Lainnya

Penyuluh Sosial Wajib Punya Empat Kemampuan

Redaksi LombokPost

Tarif Menara Telekomunikasi Dikeluhkan

Redaksi LombokPost

RKS Siapkan Program Sosial

Redaksi LombokPost

Inspektorat Warning Kepala OPD

Redaksi LombokPost

Nunggak, Pemilik Kendaraan Bisa Dipidana

Redaksi LombokPost

207 Lokasi di NTB tanpa Sinyal

Redaksi LombokPost

Potensi Pariwisata dan Ekonomi Harus Dikembangkan

Redaksi LombokPost

Jembatan Lombok-Sumbawa Butuh Rp 20 Triliun

Redaksi LombokPost

Samota Akan Jadi Cagar Biosfer UNESCO

Redaksi LombokPost