Lombok Post
Kriminal

Kasus Pengeboran Air Ilegal Rampung

AKBP Darsono Setyo Adjie

MATARAM-Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB merampungkan kasus duvan pengeboran air bawah tanah ilegal, di Desa Malaka, Lombok Utara (Lotara). Satu tersangka yang telah ditetapkan, berinisial BS, segera dilimpahkan ke penuntut umum dalam waktu dekat ini.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Darsono Setyo Adjie mengatakan, berkas perkara milik tersangka sudah dinyatakan lengkap oleh  jaksa peneliti. Karena itu, penyidik segera menindaklanjutinya dengan langkah tahap dua atau melimpahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.

”Sudah lengkap. P21. Tunggu waktu, kita limpahkan segera,” kata Darsono.

Setelah menetapkan BS sebagai tersangka, jelas Darsono, jajarannya menggenjot kasus tersebut untuk segera masuk penuntutan. Mereka memeriksa sejumlah saksi. Ahli juga dimintai keterangan untuk memperkuat unsur tindak pidananya.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap tersangka BS. Menurut Darsono, dugaan perbuatan pidana BS terkait dengan perizinan. Penanaman modal asing (PMA) yang dilakukan, tidak sesuai dengan peruntukannya.

PT GPL, perusahaan yang dikomandoi BS, diketahui hanya diberi izin untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi. Bukan melakukan pengelolaan atau bahkan mengebor air tanah.

”Itu juga izinnya sudah mati. Jadi, secara otomatis, apapun kegiatan usahanya ilegal,” terang Darsono.

Dugaan eksploitasi air bawah tanah tanpa izin, sebelumnya dilaporkan LUCW. Dalam laporannya, mereka menyebut salah satu perusahaan properti dengan inisial PT GPL, diduga melakukan pengeboran air tanah secara illegal.

Eksploitasi yang dilakukan di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang itu, bukan untuk kepentingan pribadi perusahaan. Mereka malah mengkomersilkan air ke beberapa vila yang berada di sekitar lokasi. Harga air yang dijual Rp 25 ribu untuk 28 meter kubik.

PT GPL di Desa Malaka, Pemenang, Lombok Utara diduga melakukan pengeboran air secara ilegal dari tahun 2012. Untuk kasus ini, kepolisian menerapkan Pasal 15 ayat 1 huruf b Jo Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut pernah diterapkan untuk John Matheson, terpidana kasus pengeboran air bawah tanah di kawasan tiga gili, Lombok Utara.(dit/r2)

Berita Lainnya

Mantan Bupati Zaini Akan Diklarifikasi Terkait KSO PT Tripat dan PT Bliss

Redaksi LombokPost

Jaksa Serahkan Memori Banding Perkara Muhir

Redaksi LombokPost

Polda Tak Hadir, Praperadilan Ganti Rugi Ditunda

Redaksi LombokPost

Oknum Polisi Terancam 13 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Kejari Mataram Canangkan WBK dan WBBM

Redaksi LombokPost

Fasilitator Diganjar Penghargaan

Redaksi LombokPost

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Burung

Redaksi LombokPost

PT Tripat Gadaikan 8,4 Hektare Aset Lobar

Redaksi LombokPost

Sekeluarga Bisnis Narkoba

Redaksi LombokPost