Lombok Post
Kriminal

Korupsi Sampan Fiberglass Naik Tahap Penuntutan

Dedi Irawan

MATARAM-Dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass, di Kabupaten Bima akhirnya naik tahap penuntutan. Jaksa peneliti menyatakan lengkap berkas perkara dengan tersangka Taufik Rusdi, pejabat pembuat komitmen (PPK) saat proyek dilaksanakan.

Juru bicara Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Dedi Irawan mengatakan, pihaknya tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polda NTB, usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. ”Sudah P21 berkasnya. Tapi, belum tahap dua, kita menunggu tahap dua dari Polda,” kata Dedi, kemarin (9/1).

Tuntasnya kasus ini dalam penanganan kepolisian, membutuhkan waktu cukup lama. Polisi menghabiskan waktu enam tahun untuk merampungkan kasus dengan nilai kerugian negara Rp 159,8 juta ini.

Kasus ini mulanya ditangani jajaran Polres Bima Kota pada 2013 lalu. Tiga tahun ditangani, perkembangan penyidikan stagnan. Hingga pada medio 2016, Polda NTB memutuskan untuk mengambil alih kasus tersebut.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, usai dinyatakan P21, itu berarti kasus telah selesai ditangani jajarannya. Tugas berikutnya, penyidik Subdit III Tipikor akan melimpahkan tersangka ke jaksa penuntut umum (JPU).

Mengenai waktu pelimpahan, Syamsudin mengaku belum bisa memastikan. Pastinya, dilakukan dalam waktu dekat, kurang dari satu bulan. ”Secepatnya kita limpahkan, biar cepat selesai juga. Waktunya belum tahu,” kata Syamsudin.

Lengkapnya berkas perkara tersangka, usai pelimpahan berkas yang kali keempat. Medio Oktober 2018, jaksa kali terakhir mengembalikan berkas milik tersangka Taufik Rusdi. Dalam pengembalian tersebut, tidak ada petunjuk baru yang diberikan jaksa peneliti saat itu.

Informasi yang diperoleh Lombok Post, salah satu petunjuk yang belum dipenuhi terkait Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dijunctokan di pasal sangkaan terhadap tersangka. Jaksa peneliti meminta penyidik polisi untuk turut menyertakan tersangka yang terkait dengan Pasal 55 tersebut.

Dalam kasus itu, Taufik Rusdi selaku PPK proyek senilai Rp 1 miliar sudah menyandang status tersangka. Saat proyek bergulir, dia masih berdinas di Dinas PU Bima. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB kerugian negara akibat pengadaan sampan fiberglas itu Rp 159,8 juta.

Ditetapkannya Taufik sebagai tersangka membutuhkan waktu empat tahun lamanya. Penetapan terhadap yang bersangkutan dilakukan setelah kasus ini ditarik Polda NTB.

Sejumlah pihak telah dimintai keterangan selama proses bergulir di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Di antaranya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia pengadaan, kontraktor, dan tim PHO. Polisi juga telah memeriksa kakak ipar Bupati Bima, yakni Fera Amalia sebanyak dua kali, setelah kasus ini diambil Polda NTB.(dit/r2)

Berita Lainnya

Mantan Bupati Zaini Akan Diklarifikasi Terkait KSO PT Tripat dan PT Bliss

Redaksi LombokPost

Jaksa Serahkan Memori Banding Perkara Muhir

Redaksi LombokPost

Polda Tak Hadir, Praperadilan Ganti Rugi Ditunda

Redaksi LombokPost

Oknum Polisi Terancam 13 Tahun Penjara

Redaksi LombokPost

Kejari Mataram Canangkan WBK dan WBBM

Redaksi LombokPost

Fasilitator Diganjar Penghargaan

Redaksi LombokPost

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Burung

Redaksi LombokPost

PT Tripat Gadaikan 8,4 Hektare Aset Lobar

Redaksi LombokPost

Sekeluarga Bisnis Narkoba

Redaksi LombokPost