Lombok Post
Headline Kriminal

Menanti Gebrakan Kajati Baru

KAJATI BARU: Jaksa Agung HM Prasetyo melantik Arif sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menggantikan Mohammad Dofir, di Kejagung, kemarin (9/1).

MATARAM-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kini dijabat putra daerah. Arif, yang sebelumnya menjabat Wakajati Aceh resmi dilantik menggantikan Mohammad Dofir di Kejaksaan Agung, kemarin (9/1). Serah terima jabatan keduanya akan dilakukan di Mataram, Jumat (11/1).

”Sudah dilantik hari ini. Ada beberapa pejabat lainnya yang ikut dilantik, salah satunya Kajati NTB,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan, kemarin.

Mutasi ini setelah keluar surat keputusan dari Jaksa Agung. Dalam Surat Keputusan Kejagung Nomor Kep 262/A/JA/2018 tanggal 7 Desember 2018, Dofir dipindah untuk jabatan Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya. Jabatan Dofir di bawah Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Umum Kejagung RI.

Adapun Arif, rekam jejaknya sebelum menjabat Wakajati Aceh diketahui selaku koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejagung RI. Jauh sebelum itu, tepatnya medio 2007, Arif pernah bertugas di NTB. Dia pernah menduduki jabatan sebagai Kajari Bima.

Ada beberapa tugas penting bagi Kajati NTB yang baru. Pertama, mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK), kedua, peningkatan performa kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Kata Dedi, menjadi target Kejati NTB untuk memperoleh predikat WBK pada tahun ini. Ada kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat WBK. Yakni, manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengwasan, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, didukung juga dengan indeks persepsi kualitas pelayanan yang menyatakan baik. Dan, telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal serta eksternal.

”Intinya reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar dia.

Selain WBK, yang patut jadi atensi Kajati baru adalah penuntasan sejumlah kasus korupsi. Dua tahun terakhir, Kejati NTB menunjukkan performa yang kurang greget dalam penanganan kasus korupsi.

Beberapa waktu lalu, peneliti hukum Johan Rahmatulloh menyebut perlu adanya penyegaran di struktur kejaksaan. Proses ini dinilai bisa meningkatkan performa institusi menjadi lebih baik.

”Kalau tidak dilakukan, saya pikir penegakan hukum tipikor akan stagnan, berjalan seperti ini terus menerus,” pungkas dia.(dit/r2)

Berita Lainnya

Honda Luncurkan Skutik Casual Fashionable, Genio

Total 1.691 Warga NTB Digigit Anjing Gila

Redaksi LombokPost

Adik Gubernur Didorong Maju di Pilbup Sumbawa

Redaksi LombokPost

Seleksi JPTP, Sekda Tekankan Transparansi

Redaksi LombokPost

Lobar Usulkan 217 Formasi CPNS

Redaksi LombokPost

PAD Lobar Turun Drastis

Redaksi LombokPost

Penyeberangan Kayangan-Poto Tano Kembali Normal

Redaksi LombokPost

Topat Agung di Pantai Duduk

Redaksi LombokPost

Data Penerima Jadup Ditarget Rampung 17 Juni

Redaksi LombokPost