Lombok Post
Metropolis

Bayar Upeti, PKL Dilindungi

LARIS MANIS: Salah seorang pedagang di RTH Selagalas melayani pembeli, pekan lalu.

MATARAM-Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram menjadi sorotan para pengunjung. RTH yang dibangun sebagai tempat rekreasi, kini tidak sesuai peruntukannya.

Di RTH Selagalas misalnya. Para pedagang seenaknya berjualan. Mereka menjajakan barang dagagannya di area publik yang kerap dimanfaatkan para pengunjung sebagai tempat rekreasi. “Dari dulu pedagang ini berjualan semaunya,” kesal Kurniawati,  salah seorang pengunjung belum lama ini.

RTH Selagalas ini  terlihat semrawut. Mulai dari parkiran hingga tempat rekreasi dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan. Di satu sisi lapak yang dibangun pemerintah enggan dimanfaatkan. Pedagang lebih memilih area publik untuk menjajakkan dagagannya.

Wati sapaan akrabnya mengeluhkan taman ini yang makin semrawut. Ia melihat RTH ini mirip pasar karena pedagang berjualan di jalan-jalan di sekitar taman. Para pedagang ini menaruh meja dan gelar dagagannya di jalan yang membuat pengunjung terganggu.

Ia menilai, RTH dimanfaatkan sebagian orang mencari keuntungan. Mulai dari parkir tidak sesuai dengan aturan. Parkir sepeda motor di RTH ini Rp 2.000, sementara karcis resmi dari Dishub Kota Mataram tidak ada.

Selain itu, para pedagang ini harus membayar upeti kepada sejumlah oknum guna bisa berjualan seenaknya. “Mereka bayar katanya jualan di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram HM Kemal Islam mengaku keluhan pengunjung RTH Selagalas sejak dulu karena pedagang berjualan semaunya. Lapak-lapak yang dibangun PUPR Kota Mataram tidak sesuai harapan. PKL saling membelakangi antar yang satu dengan yang lain. “Pedagang saling bersaing,” sebutnya.

Kemal juga tahu oknum-oknum yang mencari keuntungan di dalam RTH Selagalas ini. Ia juga sudah tahu para PKL ini ditarik retribusi. Belum lagi parkir juga tidak jelas ke mana uangnya.

Ia melihat RTH Selagalas ini cukup ramai, sehingga dalam sehari perputaran uang di RTH cukup banyak. “Dari parkir saja berapa. Motor di sana Rp 2 ribu,” sebutnya. Belum lagi PKL katanya dimintakan Rp 5 ribu.

Diungkapkan, selama ini pemerintah tidak pernah menarik retribusi dari keberadaan RTH Selagalas ini. Ia mengklaim ada oknum-oknum diluar pemerintah yang menarik retribusi tiap hari di taman ini. Oleh sebab itu ia meminta Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Mataram sebagai leading sektor bisa menangani masalah ini. “Kalau saran saya tempat parkir itu dipihakketigakan biar jelas kemana uangnya,” tukasnya. (jay/r5)

Berita Lainnya

Maret, PNS Baru Mulai Bekerja

Redaksi LombokPost

Pengangkatan P3K Menunggu Juknis

Redaksi LombokPost

Kadishub Baru Diminta Selesaikan Masalah Parkir

Redaksi LombokPost

Mataram Butuh Rp 60 M Lagi

Redaksi LombokPost

Sistem Pendidikan Sudah Kuno?

Redaksi LombokPost

Dewan Goyang PDAM Lagi

Redaksi LombokPost

Irwan Digeser, Mahmmudin Jabat Asisten II

Redaksi LombokPost

Pendapatan Meningkat, Ekonomi Menggeliat

Redaksi LombokPost

Rumah Rusak Sedang dan Ringan Menunggu Bantuan

Redaksi LombokPost