Lombok Post
Selong

Tanda Tangan Warga Diduga Dipalsukan

MASIH BEKERJA: Dua orang melintas di depan proyek pembangunan SPBU di Kampung Baru Ledang, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, kemarin

SELONG-Surat penolakan warga Kampung Baru Ledang, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong ke DPRD Lotim telah diterima anggota dewan. “Sudah lama saya terima dan baca suratnya,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Daeng Palori, kemarin (10/1).

Mengomentari penolakan tersebut, Daeng menanyakan mekanisme keluarnya izin mendirikan bangunan (IMB) SPBU tersebut. Menurutnya, semestinya warga sudah setuju dulu, baru izin tersebut keluar. Kata Daeng, mestinya pihak terkait mengkroscek kebenaran warga yang menyetujui pembangunan tersebut.

“Ini sudah jelas ada mekanisme yang tidak dijalankan. Itu kenapa ada persoalan di kemudian hari,” terangnya.

Dengan tegas, Daeng mempertanyakan bagaimana izin bisa keluar begitu saja. Menurutnya, jika proses pembuatan izin gangguan (HO) berjalan, sudah pasti tidak ada keberatan. Selain itu, ia juga menegaskan jika persoalan tersebut sudah sangat lama. Bahkan sebelum pemerintahan SUKMA.

Ia juga menyayangkan adanya komunikasi yang terputus. Baik antara pemerintah, pengusaha, dengan warga. Kembali dengan nada tegas, ia mengatakan, pemerintah seharusnya menginformasikan dampak lingkungan pembangunan SPBU kepada warga. “Karena ini menyangkut bahan bakar. Keraguan warga itu perlu dijawab dengan analisa dampak lingkungan tersebut,” tegasnya.

Kekhawatiran Daeng tidak hanya pada kinerja pemerintah. Namun juga dampak yang diakibatkan dari polemik tersebut. Menurutnya, adanya penolakan menjadikan suasana investasi tidak kondusif. “Ini bisa berdampak pada sistem investasi kita. Investor juga bisa ragu dan takut,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi pembangunan harus dimantapkan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelibatan masyarakat. Kata Daeng, apalagi lokasi pembangunan SPBU tersebut ada di tengah permukiman penduduk.

Untuk itu dia akan meminta Komisi IV mengundang DPMPTSP, PUPR, DLHK, dan dinas terkait Lotim untuk hearing dengan warga yang menolak. “Termasuk lurahnya juga akan kita undang. Karena seharusnya hal seperti Ini tidak perlu terjadi,” pungkasnya.

Salah seorang warga Kampung Baru Ledang yang menolak pembangunan SPBU Amaq Marshal menjelaskan, pihaknya akan bersikukuh pada penolakan. “Nanti pada hearing di DPRD semua akan kami ungkap. Termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan warga,” ungkapnya. (tih/r7)

Berita Lainnya

Ayo, Berwisata ke Sembalun Rinjani!

Redaksi LombokPost

Brigadir Agus Salim, “Radar” Penolong Warga Tak Mampu

Redaksi LombokPost

Pemkab Siap Bangun Infrastruktur Sport Tourism di Bukit Pergasingan

Redaksi LombokPost

Izin PT Temada Tak Bermasalah

Redaksi LombokPost

Izin PA Bisa Lindungi Anak dan Istri

Redaksi LombokPost

Andrea Ardi Ananda, Pustakawan Kebanggaan DPK Lotim (1)

Redaksi LombokPost

Suami yang Dibakar Istri Itu Meninggal

Redaksi LombokPost

Pembangunan SPBU Dihentikan Sementara

Redaksi LombokPost

ADBMI Bantu Korban Gempa Selama Fase Transisi

Redaksi LombokPost