Lombok Post
Giri Menang

Dukung Jokowi, Kades Bagik Polak Dipanggil Bawaslu

Abrar

GIRI MENANG-Kepala Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi Amir Amraen harus berurusan dengan Bawaslu Lombok Barat (Lobar), Kamis (10/1) lalu. Dia dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait statusnya di media sosial yang menyatakan dukungan terhadap salah satu calon presiden.

“Beliau (Kades Bagik Polak Pak Amir Amraen, Red) kami karifikasi karena ada status dukungan pada salah satu calon presiden di medsos. Statusnya itu adalah aku pendukung Jokowi,” terang Ketua Bawaslu Lobar Abrar, kemarin (11/1).

Abrar menjelaskan, kades tersebut bersifat kooperatif karena memenuhi undangan klarifikasi tepat waktu. Dia diklarifikasi dari pukul 14.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita. Dari penjelasan kades, statusnya tersebut  berkaitan dengan dukungannya pada Jokowi sebagai Presiden RI. Bukan status Jokowi sebagai Calon Presiden di Pemilu 2019 April mendatang.

“Itu penjelasannya ke kami. Dijelaskan lagi lewat statusnya yang lain, Jokowi di sini posisinya sebagai presiden bukan Capres. Namun status pertama sudah dihapus tapi kami sudah screen shoot,” terang Abrar.

Klarifikasi kades tersebut nanti akan dibahas dalam rapat Gakkumdu apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak.Karena jika terbukti mendukung salah satu calon presiden, pelanggaran yang dilakukan masuk ranah tindakan Pidana Pemilu. “Kades ini tidak boleh berpihak apalagi menyatakan dukungan pada salah satu calon atau partai. Itu tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tegas Abrar.

Dalam aturan, siapa saja yang tidak boleh menjadi pelaksana kampanye atau mengkampanyekan orang lain. Termasuk berpihak pada salah satu calon atau partai. “Di sana (aturan undang-undang, Red) dijelaskan ada kepala desa atau BPD  dan beberapa yang lainnya,” lanjutnya.

Selain Kades, kemarin (11/1) Bawaslu Lobar juga mengundang beberapa saksi terkait status kades tersebut. Mereka adalah pemilik akun yang berkomentar di status tersebut. “Kami juga akan meminta keterangan dari ahli bahasa terkait itu,” bebernya. Setelah selesai mengumpulkan semua keterangan, maka Bawaslu Lobar akan membahas bersama pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung di Gakkumdu. Apakah itu akan ditindaklanjuti atau tidak.

Kepala Desa Bagik Polak Amir Amraen yang dikonfirmas Lombok Post via ponselnya terkait hal ini kemarin belum memberikan respons. Hingga pukul 21.00 Wita, Koran ini beberapa kali melakukan panggilan terhadap nomor telepon Kades namun tidak diangkat. (ton/r10)

Berita Lainnya

Nasdem Incar Kursi Pimpinan Dewan

Redaksi LombokPost

Pembeli Gerabah Masih Sepi

Redaksi LombokPost

Target Datangkan 600 Ribu Wisatawan

Redaksi LombokPost

Ingin Lepas Label Daerah Tertinggal

Redaksi LombokPost

Tagihan Membengkak, Pak Kades Protes

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Senggigi Terlupakan

Redaksi LombokPost

Panen Gabah Meningkat, Harganya Berlipat

Redaksi LombokPost

GMS Kumuh dan Tak Terurus

Redaksi LombokPost

Dana Bantuan Sulit Cair, Ini Penjelasan BPBD Lobar

Redaksi LombokPost