Lombok Post
Giri Menang

Ingin Lepas Label Daerah Tertinggal

Dr H Baihaqi

GIRI MENANG-Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Status ini masih belum bisa lepas dari Lobar disebabkan beberapa hal. Misalnya seperti angka kemiskinan, Indeks Prestasi Manusia (IPM), hingga beberapa faktor lainnya.

“Yang menjadi kendala di Lobar saat ini adalah rata-rata lama sekolah,” jelas Kepala Bappeda Lobar Dr H Baihaqi, kemarin (11/1).

Rata-rata lama sekolah itu tidak hanya berdampak pada pertumbuhan IPM, tetapi membuat penurunan kemiskinan melamban. Disamping memberikan pengaruh untuk IPM, masyarakat yang tidak tamat, SD akan tergolong masuk sebagai penyumbang angka kemiskinan.

“Ada 42.727 warga Lobar yang tidak tamat SD. Ini terkonsentrasi di sektor pertanian,” paparnya.

Persoalan rata-rata lama sekolah ini akan segera diselesaikan. Pada 2017-2018 lalu, bupati Lobar sudah menyiapkan program Gerakan Terpadu Kejar Paket (Gardu Jaket). Ini untuk meningkatkan IPM Lobar. Program ini dibarengi juga dengan menyiapkan usaha pengelolaan pasca panen di sektor pertanian. Muaranya agar masyarakat memiliki pendapatan yang meningkat. “Karena meskipun IPM kita keempat di NTB. Angka kemiskinan kita masih di atas rata-rata nasional,” jelasnya.

Selain sisi SDM, upaya untuk membuat Lobar bebas dari status daerah tertinggal adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Gerung. Lobar saat ini sudah mendapatkan rekomendasi Pemerintah Provinsi NTB dan tahun ini diharapkan sudah selesai ditetapkan pemerintah pusat.

“Kalau RDTR ini sudah selesai, maka infrastruktur pendukung RDTR ini juga bisa terbangun,” jelas dosen pascasarjana Unram tersebut.

Pemkab Lobar telah mengusulkan RDTR Kota Gerung sejak 2017 lalu. Namun hingga saat ini itu belum ditetapkan pemerintah pusat. Ini kemudian menjadi salah satu kendala kenapa Lobar hingga saat ini belum memiliki kota. Lobar memiliki target RPJMD 2014-2019, dokumen RDTR ini sudah selesai . Dengan perencanaan Kota Gerung ini dimulai dari RDTR tersebut.

“Keliru kalau Lobar dianggap tidak memiliki kota selama 70 tahun. Karena sebelumnya Lobar itu daerahnya masih Kota Mataram dan KLU yang belum mekar. Setelah Kota Mataram dan KLU mekar, maka Lobar ini harus bangun kota lagi,” paparnya.

Pertumbuhan ekonomi Lobar saat ini berada diangka 6,58 persen. Untuk lepas dari status daerah tertinggal, minimal pertumbuhan ekonomi itu 6,5 persen, dan itu sudah terpenuhi. “Jika semua SKPD bekerja sesuai dengan RPJMD, saya targetkan akhir tahun 2020 status daerah tertinggal itu bisa lepas,” yakinnya.

”Caranya yakni dengan mengeelaborasi persoalan pembangunan di Lobar. Itu harus dikerjakan bersama sama dalam RPJMD 2019-2023,” (ton/r10)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi!

Redaksi LombokPost

Satu Sapi dan Tiga Kambing Tak Layak Sembelih

Redaksi LombokPost

Senggigi Butuh Jualan Baru!

Redaksi LombokPost

Farin Langsung Bidik Kursi Bupati

Redaksi LombokPost

Aparat Diminta Usut Perjalanan Dinas Dewan Lobar

Redaksi LombokPost

Rp 595 Juta Kerugian Negara Belum Kembali!

Redaksi LombokPost

Dermaga Rusak, Antrean Truk Mengular

Redaksi LombokPost

Tegur Sudah, Segel Sudah, Bongkarnya Tunggu Apalagi?

Redaksi LombokPost

Pedagang Ingin Kembali ke Pasar Lama Gunungsari

Redaksi LombokPost