Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng KPK Tegakkan Integritas Institusi

DENPASAR–BPJS Ketenagakerjaan menggandeng KPK Tegakkan Integritas Institusi. Bentuknya dengan menyiapkan karyawan menjadi Tunas Integritas. ”Ini sebagai implementasi pembangunan dan penegakan Sistem Integritas Nasional,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. 

 

Menurutnya, hampir tiga tahun sejak komitmen Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus berupaya menjaga integritas institusi. Bagian rencana besar perusahaan ini menegakkan integritas  institusi. ”Dengan mempersiapkan dan mendidik internal BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagiannya,” terangnya.

 

Dijelaskan, pendidikan Tunas Integritas sudah dilaksanakan sejak tahun 2016.  Saat ini jumlah Tunas Integritas BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 312 orang karyawan di seluruh Indonesia. Peran dan kompetensi akan terus dipertajam dan  ditingkatkan melalui kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan KPK. Karyawan terpilih ini nanti akan menjadi mata dan telinga KPK dalam pengawasan dan pemantauan serta pencegahan korupsi. Baik yang berpotensi bisa dilakukan oleh internal maupun eksternal BPJS Ketenagakerjaan. ”Terpenting semakin meningkatkan budaya zero fraud dalam BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

 

Sedikitnya 538 orang karyawan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk tataran anak perusahaan akan diikutsertakan dalam inisiatif ini. Selain pelatihan, Tunas Integritas memiliki akses khusus ke KPK dalam pengawasan, pemantauan, hingga pengembangan upaya pencegahan tindak korupsi. Ini melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan monitoring pemantauan. Jadi mampu mengembangkan, upaya pencegahan tindak korupsi. Baik yang bisa dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar terhadap institusi BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2018 lalu, telah diadakan evaluasi dan improvement peran Tunas Integritas dalam upaya mendukung zero fraud. Atas usaha itu telah memperoleh hasil dalam peningkatan signifikan dalam laporan penerimaan gratifikasi dari tahun ke tahun. Sebagai informasi, data pelaporan penerimaan gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Tahun 2016, terdapat 89 laporan gratifikasi (523 item barang, total uang dan barang senilai: Rp 308 Juta dan USD 868). Tahun 2017, terdapat 96 laporan gratifikasi (695 item barang, total uang dan barang senilai: Rp 88 Juta). Tahun 2018, terdapat 152 laporan gratifikasi (1540 item barang, total uang dan barang senilai: Rp 554 Juta).

 

Pada capaian BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018, diganjar KPK dengan penghargaan sebagai Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi terbaik. Penghargaan diberikan langsung kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan pada kegiatan Hari Anti Korupsi Nasional 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12) lalu.

Agus berharap capaian yang diraih Tahun 2018 tidak hanya cukup sampai disitu. Harapan BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi institusi terdepan. Yaitu sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh Negara memberikan kesejahteraan bagi Pekerja Indonesia. Melalui pengelolaan yang berintegritas dengan zero fraud dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan menjadi acuan bagi lembaga lain  di Indonesia.

Dalam mendukung program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menggelar Workshop Anti Korupsi Batch I Tahun 2019. Bertemakan Peran Tunas Integritas dalam Implementasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Tunas Integritas adalah ajang pembentukan personil BPJS Ketenagakerjaan yang tersertifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat  sistem integritas nasional. Kegiatan ini diadakan pada 23-25 Januari di Padma Hotel & Resort, Denpasar, Bali. Diikuti 90 orang dari perwakilan kantor BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. (nur)

INFO:::

Deklarasikan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang isinya antara lain :

a. Membangun Sistem Integrasi Nasional melalui:

-Penguatan peran Komite Good Governance dan penguatan kebijakan, peraturan dan rencana program untuk memastikan tersedianya sumber daya secara berkelanjutan.

-Pembuatan panduan umum pencegahan terintegrasi.

-Pembentukan tunas integritas

b. Menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

BPJS Ketenagakerjaan akan membentuk standar kompetensi integritas bagi karyawan berupa:

a. Sertifikasi Ahli Pembangunan Integritas (API) kepada 19 orang karyawan yang bertugas menerapkan kebijakan, peraturan dan tata kelola organisasi yang mendukung terbangunnya integritas secara kelembagaan.

b. Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAK) terhadap 48 orang karyawan yang diharapkan memiliki peran strategis dalam memberikan penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya anti korupsi.

c. Bimbingan Teknis Anti Korupsi kepada 159 orang karyawan level pelaksanan yang akan dibekali materi:

– Anti suap, korupsi, gratifikasi, dan integritas dari KPK

– Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Pelayanan Publik bersama Kejaksaan RI dan Ombudsman RI

– Pemahaman dasar hukum (basic legal) dari Konsultan Hukum SSEK

– Infrastruktur Good Governance dari Tim Internal BPJS Ketenagakerjaan.

Berita Lainnya

Rucika Perkenalkan Sistem Air Buangan Hygienic System

Redaksi Lombok Post

5 Pilihan Oleh-oleh Khas Taiwan yang Wajib Kamu Beli

Redaksi Lombok Post

Promo Special dan Hiburan Rakyat jadi Daya Tarik SAFARI FIFGROUP 2019

Redaksi Lombok Post

Telkomsel Hadirkan Kuota Keluarga

Redaksi Lombok Post

Duta Bahasa NTB Juara Favorit

Redaksi Lombok Post

BUMN Gelar Jalan Sehat dan Pasar Murah di Mataram

Redaksi Lombok Post

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Mantan Kepala Kemenag Bima Ditahan, Tersandung Korupsi Tunjangan Guru di Bima

Redaksi Lombok Post