Lombok Post
Metropolis

Pintu untuk Investor Terbuka Lebar!

AKHIRNYA SAH: Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh (dua dari kiri) menandatangani perubahan Perda Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 di Ball Room Safa Marwah Hotel Grand Madani, kemarin (30/1).

MATARAM-Sejarah baru dimulai. Investor yang berniat menanamkan modal di Kota Mataram kembali tersenyum bahagia. Penantian lama sejak 2016, saat penyusunan naskah draf revisi Penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terjawab sudah.

Disaksikan Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi, Kepala Bappeda NTB H Ridwansyah, dan Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumedana, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menandatangi perubahan Perda Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031.

“Alhamdulillah, tinggal silahkan pihak-pihak investor segera memanfaatkan pintu investasi yang kembali terbuka lebar ini,” kata Ahyar ditemui usai acara di Ball Room Safa Marwah Hotel Grand Madani, kemarin (30/1).

Dengan disahkannya revisi Perda RTRW, tentu saja Pemkot Mataram semakin percaya diri. Terutama dalam mengajak para investor menanamkan modalnya di Ibukota NTB ini.

Begitupun dengan beberapa investor yang terpaksa menghentikan proyek atau investasinya karena harus menunggu pengesahan revisi RTRW ini. Sekarang, sudah mulai bisa melanjutkan kembali pembangunannya.

“Sekarang semuanya sudah bisa,” jelas Ahyar.

Tinggal bagaimana sekarang proses dan syarat investasi yang harus dipenuhi, sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti pengajuan syarat secara online melalui Online Single Submission (OSS) ke pemerintah pusat, kemudian setelah mendapat hasil rekomendasi, baru bisa langsung diproses oleh Pemkot Mataram.

Di sisi lain, dengan lahirnya produk hukum baru itu, semua hal yang terkait dengan tata ruang, sudah diberlakukan. “Semua persyaratan juga cukup ketat,” imbuhnya.

Ahyar sendiri tentu memiliki harapan soal ini. Apalagi paska gempa bumi akhir 2018 lalu, aktivitas investasi di Kota Mataram nyaris lumpuh, ditambah lagi dengan saat itu pengesahan revisi perda RTRW masih menggantung. Namun sekarang, semua pihak sudah memiliki kepastian hukum tentang pemanfaatan ruang. Dimana yang boleh dan tidak boleh.

Dengan investasi mulai menggeliat, tentu ada nilai kontribusi yang sangat positif bagi Pemkot Mataram. Seperti penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pastii untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami punya target PAD juga tentang ini, meski ada pengaruh pasca gempa tetapi itu tidak terlalu signifikan Insyallah, saya tetap optimis,” pungkasnya.

Kepala Bappeda Kota Mataram Amirudin menegaskan, setelah disahkannya revisi perda RTRW ini, harus segera ditindak lanjuti dengan diterjemahkan dalam aturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Meski RTRW bisa dijadikan standar untuk permohonan perizinan, namun fungsi RDTR juga penting, apalagi RTRW hanya bersifat arahan saja.

“Kita sudah punya aturan wilayahnya nih, harus kita detailkan lagi dengan skala 1: 25.000, fungsinya ya itu boleh bangun ini bangun itu, tinggal tugasnya Dinas PUPR sekarang, ” tegasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa akhirnya bernafas lega. Saking tidak sabarnya ia mendorong investasi di Kota Mataram, para investor pun sudah ia berikan informasi mengenai pengesahan revisi perda RTRW agar kembali menanamkan modalnya di Kota Mataram.

“Kami langsung informasikan mereka,” ujarnya.

Pihaknya langsung pasang aksi, sebab potensi nilai investasi yang terhalang akibat belum disahkannya revisi perda RTRW mencapai Rp 7 triliun, dan semua investor itu berasal dari bidang perumahan dan perhotelan. Sementara yang diperbolehkan sebelum revisi, hanya Rp 1 triliun saja.

Maka dari itu, ia berharap melalui disahkannya revisi perda RTRW yang baru, tentu saja membawa angin segar bagi para investor dan Pemkot sendiri. Apalagi peluang Rp 7 triliun merupakan potensi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Kita juga sama-sama pelajari perda RTRW yang baru ini, apa perubahannya di situ, karena perda ini tentu saja kita jadikan pedoman dalam pemberian izin,” jelas Cokorda.

Sementara itu, terkait pengesahan revisi perda RTRW, Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi hanya mengingatkan agar para investor dalam menanamkan modalnya dan Pemkot Mataram dalam memberikan izin investasi, harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. “Harus mengacu pada aturan,” pungkas Didi. (yun/r5)

Berita Lainnya

Buat Wisata Kuliner Ikan di Sekarbela

Redaksi LombokPost

Muhir Keok, Malik Melenggang

Redaksi LombokPost

Jadup Mulai Ada Titik Terang

Redaksi LombokPost

Aneh, Usulan Perda Koperasi Dihapus Begitu Saja

Redaksi LombokPost

Zohri Kembali Pertajam Rekor Jadi 10,13 Detik

Redaksi LombokPost

Partai Beringin Panas Dingin

Redaksi LombokPost

Gubernur Bantah Ucapkan Selamat kepada Calon Presiden Tertentu

Redaksi LombokPost

Gubernur Zul Yakin Jokowi Tak Cuekin NTB

Redaksi LombokPost

Kebutuhan Uang Selama Ramadan Rp 2,9 Triliun

Redaksi LombokPost