Lombok Post
Metropolis

Cari Lahan 509 Hektare untuk LP2B

AMANKAN PADI: Seorang petani memasang jaring di sawahnya di Kota Mataram, kemarin (2/1). Ini dilakukan untuk mengantasi serangan burung.

MATARAM– Perda Tahun 2011 tentang RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 telah disahkan. Pemkot makin percaya diri, mengajak para investor menanamkan modalnya di ibu kota. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yaitu penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 509 hektare.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli mengatakan, lahan itu nantinya dipergunakan untuk menanam padi dan hortikultura. Ini sebagai langkah ketahanan pangan di Kota Mataram. “Semuanya nanti untuk itu sampai 2031 gak boleh diganggu gugat,” terangnya, kemarin (1/2).

Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menginventarisasi kembali kawasan mana saja di Kota Mataram yang memiliki potensi menjadi bagian dari LP2B seluas 509 hektare tersebut. Tentu saja, lahan pertanian yang dimaksud memiliki beberapa kriteria. Harus jauh dari permukiman penduduk, saluran irigasi masih dalam kondisi bagus. Kemudian yang paling penting, akses jalan menuju ke lahan itu masih minim.

“Ini fungsinya, biar pemilik misalnya mau menjual, investor atau pembelinya tidak tertarik karena jauh dari jangkauan apapun terutama akses jalan karena jauh dari permukiman,” terang Mutawalli.

Saat ini, pihaknya memang belum bisa merinci secara pasti berapa luas lahannya. Namun kawasan di Kota Mataram yang lahan pertaniannya masih bisa diselamatkan untuk itu ada di Kecamatan Sandubaya, Sayang-Sayang, dan beberapa lahan di Kecamatan Sekarbela.

Dijelaskan, berdasarkan foto citra satelit Kementerian ATR/BPN, luas lahan pertanian Kota Mataram saat ini yang tersisa sekitar 1.584 hektare. Namun hanya mampu memenuhi 40 persen kebutuhan pangan warga Kota Mataram.

Dirinya mengakui, luas lahan yang ditetapkan dalam Perda RTRW hanya 509 hektare itu belum dikatakan ideal. Karena penduduk kota semakin meningkat, sementara lahan semakin menyempit. Akan tetapi setidaknya Pemkot Mataram melalui LP2B, ada lahan yang masih bisa dipertahankan dari aktivitas alih fungsi lahan.

“Penetapan 509 hektare dilakukan melalui beberapa kajian, dari Kementerian ATR/BPN dan pihak lainnya, ada hitung-hitungan makanya itu yang kita pertahankan sampai 2031,” bebernya.

Mempertahankan LP2B juga pekerjaan berat. Karena pasti ada masyarakat yang mau menjual lahannya ke pihak lain. Untuk menekan hal itu, Pemkot Mataram punya terobosan. Yaitu dengan memberi kompensasi berupa bantuan irigasi dan sarana produksi lainnya. Termasuk nanti akan digelar sosialisasi tentang ini.

Jika ada investor yang ingin menanamkan modalnya untuk LP2B, Mutawalli mempersilakan hal itu. Tetapi tidak untuk mendirikan pabrik giling padi atau semacamnya. Karena investasi nanti lebih diarahkan untuk penyediaan benih tanaman padi dan hortikultura. “Karena sudah kesepakatan dan aturannya tegas, pembangunan tidak boleh ada di lahan 509 hektare itu,” tutupnya. (yun/r7)

Berita Lainnya

Pemprov NTB Akhirnya Buka Pendaftaran PPPK , Honorer Diberi Waktu Dua Hari

Redaksi LombokPost

Empat Hewan Pembawa Rabies Ditemukan Balai Karantina

Redaksi LombokPost

RSUD Kota Mataram Siapkan Aplikasi SIMRS

Redaksi LombokPost

Kaderlan Pencari Damai di Rumah Panggung dari Kayu Bekas

Redaksi LombokPost

Pemkot Mataram Angkat Tangan Tak Ikut Pendaftaran PPPK Serentak

Redaksi LombokPost

Permintaan Eliminasi Anjing Cukup Tinggi

Redaksi LombokPost

Baru Tiga Kecamatan Punya RDRT

Redaksi LombokPost

Fatwir Jabat Kadis Pendidikan

Redaksi LombokPost

Miftah: Penertiban Pelanggaran Tata Ruang Akan Dilanjutkan!

Redaksi LombokPost